DIKJAR LANGKAT BUAT ANGGARAN TUMPANG TINDIH

Sumber : www.klickberita.com

Sabtu, 21 November 2009 | 13:28:38
Langkat – Upaya oknum-oknum di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat untuk mencuri uang negara kelihatannya dilakukan dengan segala cara. Mulai dari menyunat insentif guru honor, memotong anggaran ATK sekolah, memerintahkan para Kasek SD untuk menyisihkan 40 % anggaran DAK pendidikan sampai dengan membuat tumpang tindih anggaran rehab sekolah.

Berdasarkan hasil bedah anggaran yang di lakukan oleh Tim Investigasi Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara terhadap penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Langkat Tahun Anggaran (TA) 2009 untuk SKPD Dinas Dikjar Langkat, ditemukan alokasi anggaran yang tumpang tindih pada pos belanja barang dan jasa.

Kajatisu Banyak Cakap

Sumber : www.gomedan.com

Sabtu, 14 November 2009 | 02:17:52
MEDAN-Ucapan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu), Sutiyono SH MH akan `menendang` oknum jaksa di jajarannya bila terlibat mafia kasus (markus), dinilai hanya banyak cakap alias pembogongan publik. Jangankan memberantas para markus dan jaksa nakal, kasus `tebang pilih` tersangka koruptor saja terindikasi terjadi di `depan mata` Sutiyono. Contohnya, terkait kasus korupsi proyek drainase Kota Medan.

DAK Pendidikan Langkat Ajang Korupsi

Sumber : www.gomedan.com

Senin, 16 November 2009 | 03:23:52

MEDAN-Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat yang sampai pertengahan Nopember 2009 belum juga melaksanakan rehab sekolah dengan mempergunakan DAK (Dana Alokasi Khusus) agar mengembalikan anggaran sebesar Rp. 28,757 milyar tersebut ke kas Negara.

Awas !!, Phanter Gate, KPK Mulai ” Intip ” Kasus Langkat

Sumber : tribun sumatera

LANGKAT- tribunsumatera.com
Meski dua pimpi nan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diterpa masalah, namun tidak menyurutkan langkah lembaga antikorupsi itu mengusut kasus-kasus di tanah air. Rabu (4/11) penyidik KPK kembeli memeriksa mantan anggota dewan Kabupaten Langkat periode 1999-2004 dalam dugaan korupsi dana APBD Langkat Tahun Anggaran 2000-2007.
Kemarin, giliran mantan anggota dewan Abdulah Abdurrahim diperiksa KPK. Abdulah Abdurrahim mengaku, telah memberikan keterangan terkait dugaan mark up dana pembelian 43 unit mobil Panther senilai Rp23 miliar.

Dugaan Korupsi Rp102 M APBD Langkat ‘Dimatangkan’

Sumber : Harian Waspada

Rabu, 18 November 2009 09:24

MEDAN (Waspada): Kasus dugaan korupsi Rp102 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Langkat tahun 1999-2004 terus dimatangkan. Dua mantan anggota DPRD Langkat periode itu, Amiruddin Kahar dan Abdullah Abdurrahim memberi kesaksian ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan 45 mobil panther anggota dewan, populer disebut panthergate.

“Ada ratusan item, di antaranya mengenai pengadaan 45 mobil isuzu panther. Kami sudah memberi kesaksian di KPK, dan kami mengakui ada menerima mobil itu yang bersumber dari APBD Langkat,” kata Abdullah, diamini Amiruddin kepada wartawan di Medan, Selasa (17/11).

Berantas Markus di Langkat

Sumber : www.gomedan.com

Rabu, 18 November 2009 | 23:35:40

LANGKAT-Program pemberantasan makelar kasus (Markus) seperti yang direkomendasikan oleh Tim 8 Kasus Bibit-Chandra tampaknya tidak dijadikan sebagai program oleh Polres Langkat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat. Bahkan menaggapi soal markus ini, kedua institusi penegak hukum di Langkat tersebut terkesan menutup mata dan telinga. Kritikan pedas tersebut dinyatakan oleh praktisi hukum Ahmad Yuni Nst,SH, kepada wartawan, Rabu (18/11) di Stabat.

Pemberantasan Markus Dimulai dari Kasus Dikjar

Sumber : Harian Sumut Pos

Thursday, 19 November 2009

LANGKAT-Program pemberantasan makelar kasus (Markus) yang dicanangkan pemerintah pusat di setiap institusi penegak hukum disambut baik oleh pengamat hukum di Kabupaten Langkat. Pasalnya, keberadaan markus di lembaga penagak hukum sangat meresahkan.

Dukungan ini dikemukakan salah seorang praktisi hukum Ahmad Yuni Nasutian SH kepada wartawan, Rabu (18/11) di Stabat. Menurut Yuni, khusus di Kabupaten Langkat, pihaknya menilai terdapat keganjilan atas pemotongan alat tulis kantor (ATK) 25 persen oleh oknum di Dinas P dan P Langkat dan sebuah lembaga swadaya masyarakat.

Drama Maut Pasien Jamkesmas Jalani Operasi Caesar di RS Insani Stabat, Kalau Nggak Dokter yang Bilang Korban Keracunan, dari Mana Pulak Kami Tahu

Sumber : Pos Metro Medan

BARU saja gembira melahirkan anak pertama -meski lewat operasi Caesar, Ny. Yeni (22) malah meninggalkan alam fana ini kemarin (17/11), usai bolak-balik dirawat di RS Insani, Stabat. Warga Dusun 3 B Cambahan, Desa Pante Gemi, Kec. Stabat, Langkat itu diduga korban kelalaian medis. RS Insani menyangkal.

Yeni menghembuskan nafas terahir saat dirawat di RS Haji Medan. Duka langsung menyelimuti rumah kenangan Yeni di Dusun 3 B Cambahan. Para pentakjiah terlihat tak henti menyambangi guna mengucap bela sungkawa. Barisan berpuluh sepeda motor warga tampak memadati lorong menuju rumah duka.

Isak tangis terdengar jelas dari orang-orang di sekitar jenazah Yeni. Di antara mereka yang berduka, tampak Irfan (24), suami (alm) Yeni. Meski bersyukur mendapat keturunan, Irfan mengaku hancur.

Kisruh PLTU, Ngogesa Nyerah, Penyegelan Tj. Pasir Dicabut

Sumber : Pos Metro Medan

Rabu, 18 November 2009
STABAT-GERAH dituding tak tegas, Pemkab Langkat akhirnya mencabut penyegelan larangan operasi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) New Sumbagut 2 x 2000 MW di Desa Tanjungpasir, Kec. Pangkalansusu. Kebijakan itu ditegaskan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu saat menggelar pertemuan dengan managemen PT PLN Pembangkit Sumatera Wilayah I di Rumah Dinas, kemarin (17/11) siang.

Ngogesa berdalih, izin itu diberikan kembali, PLTU telah beritikad baik memenuhi

Soal Mobil Dinas Pejabat Lama, Ngogesa Diklaim Tak Bernyali

Sumber : Pos Metro Medan

PANGKALANBRANDAN-BUPATI Langkat Ngogesa Sitepu dinilai tidak tegas. Pasalnya, orang nomor satu di Langkat ini tak berani menindak tegas Mantan Ketua DPRD Langkat H. Syafruddin Basyir, termasuk sejumlah mantan anggota dewan lainnya. Sebab, sampai sekarang mereka masih memakai mobil dinas, meski tak lagi menjabat.

Padahal, sesuai dengan SKep Mentri Dalam Negari No. 17/2007 menyatakan, pejabat negara yang tak lagi menjabat, tidak diperkenankan menggunakan mobil dinas. Dan bila habis jabatannya, maka mobil dinas harus segera dikembalikan. Karenanya, H. Syafruddin Basyir dinilai tak memiliki perasaan malu. Sebab, mobil dinas itu dibeli dari uang rakyat.

Jika Rehab Sekolah dengan Gunakan DAK Belum Dimulai: K-SEMAR Sumut Sarankan Dinas P dan P Langkat Kembalikan Uang Negara

Sumber : Harian Analisa

Stabat, (Analisa)

Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, menyarankan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kabupaten Langkat, agar mengembalikan anggaran sebesar Rp. 28,757 milyar ke kas negara.

Jika sampai pertengahan Nopember 2009 belum juga melaksanakan rehab sekolah dengan mempergunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Jika sampai pertengahan Nopember 2009 belum juga melaksanakan rehab sekolah dengan menggunakan DAK lebih baik uang itu di kembalikan saja ke negara,” tegas Koordinator (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis kepada Analisa, Minggu (15/11)

Jadi, hal ini perlu agar penyimpangan uang rakyat dapat dicegah sedini mungkin ungkap Togar, menyikapi mulai terciumnya aroma sunat menyunat, potong memotong anggaran termasuk ada permintaan dari oknum-oknum di Dinas Dikjar Langkat kepada para Kepala Sekolah (Kasek) penerima bantuan agar menyisikan 40 persen anggaran itu sebagai “persembahan” untuk oknum pejabat di Dikjar Langkat.

Fakta di Balik Kriminalisasi KPK, dan Keterlibatan SBY

Sumber : faktakriminalisasi.wordpress.com

Oleh : Rina Dewreight

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.
Agar Anda semua bisa melihat persoalan ini lebih jernih, mari kita telusuri mulai dari kasus Antasari Azhar. Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Dampak Data Penerima JPKMS Tidak Akurat, Berobat Tidak Punya Uang, Warga Miskin Pilih Penyakitan

Sumber : Pos Metro Medan

Jumat, 13 November 2009
AKIBAT tidak akuratnya data penerima Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS), banyak warga miskin belum mendapatkan haknya alias tidak terdaftar. Alhasil, mereka hanya bisa pasrah penyakit menggerogoti tubuhnya.

Suparmin salah satunya. Karena tidak memiliki uang, pria 35 tahun ini hanya menahan sakit akibat benjolan yang ada di selangkangan kaki kirinya. Belakangan, kaki ayah 1 anak ini kesulitan berjalan. “Kaki saya bengkak dan sulit berjalan. Saya sempat berobat beberapa bulan ke mantri. Uang habis penyakit tak kunjung sembuh, makanya saya memilih pasrah karena tidak memiliki uang lagi,” imbuh warga Jl. Abdul Sani Mutalim, Komplek UKA, Link. 20, Ds. Terjun, Kec. Medan Marelan, itu.