Diperiksa KPK Malah Senang

Sumber : Harian Sumut Pos

11:09 | Friday, 6 November 2009

Dugaan Korupsi Panthergate Langkat

LANGKAT- Selama 10 jam menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangan di hadapan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan Rabu (4/11) lalu, bukan membuat Abdullah Abdurrahim takut. Mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang (PBB) malah senang dan lega. Soalnya ia telah mengungkapkan semua persoalan terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102 miliar kepada KPK.

“Rabu kemarin (4/11), saya dimintai keterangan KPK selama 10 jam, mulai dari pukul 10.00 hingga pukul 20.00 WIB, meski pemeriksaan berlangsung lama, tapi saya lega setelah memberikan keterangan yang diminta penyidik KPK,” bilang Abdullah ketika dikonfirmasi via selulernya, Kamis (5/11).

Dalam pemeriksaan tersebut, dirinya dicecar banyak pertanyaan. “Wah, nggak tahu lagi saya berapa jumlah pertanyaannya, bayangkan dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam hanya tiga kali istirahat, mungkin ratusan pertanyaan sudah saya jawab,” akunya bersemangat.

BeritakanDugaan Penyelewengan DPRD Binjai, Mata Wartawan POSMETRO Diancam Congkel Biar Mati

Sumber : Pos Metro Medan

Sabtu, 7 November 2009
BINJAI-Gerah ditanya soal anggaran pembekalan anggota DPRD Binjai ke Bali dan keberangkatan Tim Pansus Tatib ke Depdagri, Aswin, reporter POSMETRO MEDAN kemarin diancam bunuh. Pengancam itu mengaku bernama Zainuddin Purba, Ketua Komisi A DPRD Binjai dari Fraksi Golkar, yang juga menjabat Ketua Pemuda Pancasila (PP) Binjai.

Kejadian ini berawal saat Aswin menemui Sekwan DPRD Binjai, Nani Sundari, dua hari lalu. Nani sendiri terlihat bingung saat ditanya jumlah anggaran keberangkatan anggota dewan itu. “Kalau mengenai anggaran itu saya nggak tahu. Memang kemarin seharusnya saya ikut, tapi karena berhalangan saya gantikan dengan orang lain. Jadi, Senin nanti baru diketahui semuanya karena laporan itu belum kita terima. Saya tegas kok dengan setiap anggota dewan sekarang,” bilang Sundari.

Itu terkait dugaan penyulapan kepergian 10 orang Tim Pansus Tatib ke Depdagri dari yang seharusnya berangkat 2-5 November berubah menjadi 5-7 November. “Surat Perintah Tugas (SPT) yang tanggal 2-5 November itu tidak ada. Yang benar 5-7 November dan mereka (Anggota DPRD) baru kemarin memperoleh biaya transportnya, jadi sekarang mereka masih di Depdagri,” bilangnya.

Refleksi Anggodo tak Ditahan, LBH Kritik Kapoldasu, Pemberantasan Markus Omong Kosong di Sumut

Sumber : Pos Metro Medan

Sabtu, 7 November 2009
MEDAN-PROGRAM pemberantasan makelar kasus alias markus di tubuh Polri yang digaungkan Kapolri dan diteruskan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs Badrodin Haiti seperti hanya sensasi ‘tuk meredam polemik hukum berkembang saat ini.

Demikian kritik praktisi hukum Muslim Muis SH. “Alahhh, masyarakat Sumut ini tak perlu cakap-cakap. Jangan berjanji kalau toh akhirnya begitu-begitu saja,” kata Wadir Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan saat dihubungi POSMETRO MEDAN, kemarin (6/11) sore.

Korupsi Langkat Rp 102,7 M, Abdullah Pasrah, Maksin Nggak Datang

Sumber : http://www.gomedan.com

Kamis, 5 November 2009 | 18:10:53

LANGKAT-Selama 10 jam menjalani pemeriksaan untuk dimintai keterangannya dihadapan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said Kav C 1 Kuningan Jakarta Selatan Rabu (4/11) lalu, membuat Abdullah Abdurrahim,mantan anggota DPRD Langkat periode 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini lega. Soalnya, dia telah mengungkapkan semua persoalan terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat TA 2000-2007 senilai Rp102 miliar kepada KPK.

Kabar Pergantian Kabareskrim Santer,Kapolri Minta Publik Maafkan Susno

Sumber : Pos Metro Medan

Selasa, 3 November 2009
JAKARTA-Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri rupanya kesal terus disebut sebagai ‘buaya’ yang melawan ‘cicak’. Kemarin (2/11), Bambang menyampaikan permintaan maaf atas munculnya istilah itu dari mulut salah seorang perwira tinggi polisi.

“Itu oknum Polri. Polri secara institusi tidak pernah menggunakan istilah itu. Kami mohon maaf,” kata BHD seperti ditirukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring usai silaturahmi tertutup bersama sejumlah pempimpin media di kantor Depkominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta, kemarin (2/11).

Kasus Korupsi Raskin Masih Tahap Kasasi, Mantan Lurah Binjai Estate Dilantik Jadi Kasi Kebersihan Pasar Binjai

Sumber : Pos Metro Medan

Selasa, 3 November 2009
BINJAI-Walau pernah jadi terdakwa kasus korupsi dana raskin dan dipenjara 7 bulan, Arman Syahril S Sos tetap dipercaya menjabat di instansi jajaran Pemko Binjai. Mantan Lurah Binjai Estate ini, kemarin (2/11) dilantik menjabat Kepala Seksi (Kasi) Kebersihan Disperindagsar Binjai. Padahal, kasus korupsinya masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Perkecil Penyalahgunaan Kekuasaan, DPR Oke Polri di Bawah Depdagri

Sumber : Pos Metro medan

Kamis, 5 November 2009
JAKARTA-KETUA DPR Marzuki Alie berprinsip setuju setuju institusi kepolisian berada di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Politisi Demokrat itu berharap, para pakar kepolisian dan pemerintahan mulai melakukan kajian guna merespon wacana yang terus bergulir itu.

Para anggota DPR yang ahli dalam masalah ini, juga diminta untuk melakukan kajian. Hasil kajian yang komprehensif diperlukan sebagai dasar untuk memutuskan perlu tidaknya korps baju coklat itu berada di bawah departemen yang kini dipimpin Gamawan Fauzi itu.

Rumor Andung Disembunyikan, Marak!Bawahan Gol, Balon Binjai – 1 Terseret Penggelapan Rp 9 M

Sumber : Pos Metro Medan

pm/aswin Baliho Indra Salahuddin di simpang Jalan Kartini depan Polresta Binjai inilah indikator kuat Kadis Kesehatan Langkat itu berniat maju merebut BInjai-1, tahun depan.

STABAT-Khalid alias Kal (49), bendahara gaji pegawai Dinas Kesehatan (Dinkes) Langkat, kemarin (4/11) resmi ditahan. Sementara, Sar alias Andung, bendahara atasan Kal, resmi ditetapkan buronan oleh Polres Langkat.

Kal ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang ratusan juta rupiah milik banyak PNS Langkat. Dengan modal dari memaling uang PNS dan warga, Kal dan Andung membuka bisnis peminjaman uang. Pada calon sasaran, Kal dan Andung menjanjikan modal kembali dengan bunga. Pemodal yang terbujuk rayu, di antaranya Lina Novita Br Sembiring, bidan di Desa Securai, Kec.Babalan, Langkat. Lina berinvestasi (menanam modal) Rp 120 juta. Juga dr Tina yang bertugas di RSUD Tanjung Pura

DPRD-SU Kritik Pemprovsu Hamburkan Uang Rakyat, Keset Kaki Syamsul (Gubsu) Rp 500 Juta

Sumber : Pos Metro Medan

Kamis, 5 November 2009
MEDAN-DI saat rakyat susah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah malah berlomba-lomba melakukan ’pemborosan’ dengan menghamburkan-hamburkan uang negara.

KABAG Rumah Tangga (RT) Biro Umum Sekdaprovsu dicurigai menyalahgunakan wewenangnya atas pengeluaran anggaran di rumah dinas Gubsu, Syamsul Arifin. Bayangkan saja, untuk biaya belanja peralatan dan alat-alat kebersihan saja, menghabiskan dana Rp 500 juta/tahun.

Mantan Dewan ’Nyanyi’ Panther Gate ke KPK

Sumber : Harian Sumut Pos

Thursday, 5 November 2009

LANGKAT-Meski dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah diterpa masalah, namun tidak menyurutkan langkah lembaga antikorupsi itu mengusut kasus-kasus di tanah air. Rabu (4/11) penyidik KPK kembeli memeriksa mantan anggota dewan Kabupaten Langkat periode 1999-2004 dalam dugaan korupsi dana APBD Langkat Tahun Anggaran 2000-2007.

Amankan Korupsi Disdik, Lembaga ICW Langkat `Dijual`

sumber : http://www.gomedan.com

LANGKAT-Buruknya kinerja Plt. Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat Drs. Sulistianto ternyata mulai menular kepada bawahannya. Salah satu pejabat yang tertular tersebut disebut sebut adalah Ilyas, Us, S.Pd yang menjabat Kasubag. Keuangan merangkap Pimpro di Dinas Dikjar Langkat.

Kebobrokan dan arogansinya Ilyas, Us selaku pejabat yang bertugas mengurusi proyek pembangunan infrastruktur sekolah di Langkat ini terungkap, kemarin ketika dikonfirmasi wartawan. Saat itu, via seluler, wartawan ingin mengkonfirmasi tentang buruknya pengerjaan proyek rehab sekolah SDN. 050715 Pasar Baru Hinai, SDN 054931 Bt.Melenggang, Hinai dan SDN 3 Tanjung Pura.

Panthergate Langkat Mau Dibeber di KPK

sumber : Harian Sumut Pos

11:55 | Wednesday, 4 November 2009

LANGKAT-Kasus dugaan korupsi Rp102 miliar APBD Langkat selama tahun anggaran 2000-2007, yang melibatkan mantan anggota dewan periode 1999-2004 terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memanggil mantan anggota DPRD Langkat 1999-2004, Abdullah Abdurrahim.

Kepada wartawan di Stabat, Senin (2/11), pukul 17.30 WIB, Abdullah menyebutkan, dirinya dipanggil berdasar surat KPK bernomor : R-1663/22/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Direktur Penyelidikan Deputi Bidang Penindakan KPK. Pemeriksaan Abdullah dijadwalkan hari ini, Rabu (4/11).

THESIS KORUPSI: BERHENTI ADU ARGUMEN DALAM PENTAS POLITIK YANG TAK EFEKTIF

THESIS KORUPSI:
BERHENTI ADU ARGUMEN DALAM PENTAS POLITIK YANG TAK EFEKTIF

Oleh: Shohibul Anshor Siregar

Melalui desakan serius dari Lembaga PBB di seluruh dunia korupsi dinyatakan sebagai kriminal luar biasa (extra-ordinary crime) yang juga harus dihadapi dengan cara-cara non konvensional. Dalam semangat keluar-biasaan itulah posting ini dibuat, tanpa maksud menggurui dan jauh dari niat memperkeruh keadaan, apalagi merendahkan sesuatu pihak. Melakukan sesuatu kebajikan untuk melawan korupsi, sekecil apa pun usaha itu, adalah sebuah moral obligation bagi setiap warga negara tak peduli apa kedudukan dan status sosialnya.