Proyek Gedung DPRD-SU Habiskan APBD Rp 171 M, Bangun Kantor Mewah Saat Rakyat Terjepit

Sumber : Pos Metro Medan

Senin, 9 November 2009
PEMBANGUNAN gedung baru DPRD-SU di Jalan Imam Bonjol Medan adalah bukti wakil rakyat lebih mementingkan diri sendiri ketimbang rakyat yang diwakilinya. Penilaian sekaligus kritikan ini disampaikan Jasrul Lubis, Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada POSMETRO MEDAN, saat ditemui di gedung dewan beberapa waktu lalu.

“Ini salah satu bukti wakil rakyat tidak pro rakyat. Pembangunan kantor dewan itu tidak dalam kondisi mendesak, apalagi masih ada gedung lama yang kondisinya masih bagus dana masih bisa ditempati. Padahal pembangunan gedung baru itu menghabiskan dana Rp 171 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2009-2010. Seharusnya dana itu dialokasikan untuk kepentingan rakyat, misalkan memperbaiki iprastruktur yang rusak, pendidikan dan kesehatan,” kesal Jasrul.

Lanjut Jasrul, kondisi itu menggambarkan anggota DPRD-SU lebih mementingkan kantor mewah, lengkap dengan ruangan pribadi masing-masing anggota, sementara rakyat menderita. “Ironisnya lagi, wakil rakyat itu belum bekerja maskimal untuk rakyat, sudah menuntut pasilitas yang lebih. Bagaimana lagi nasib rakyat, wakilnya saja seperti itu,” imbul Jasrul prihatin. Untuk itu, ia berharap, kedepanya wakil rakyat harus berpikir dan belajar dari kondisi sekarang, dengan tidak mencari alasan, ujungnya mencari kepentingan pribadi. Harusnya dewan kembali ke dasar awal, ditempatkan sebagai dewan membela kepentingan rakyat, tandasanya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sumut Sigit Pramono Asri justru membela diri. “Gedung itu dibangun kan untuk kepentingan rakyat juga. Bayangkan saja kalau kantor tidak nyaman, bagaimana bisa memperjuangkan rakyat. Apalagi kapasitas gedung lama tak memungkinkan menampung anggota dewan yang berjumlah 100 orang. Sangat berakibat buruk nantinya. Kalau gedung lama yang dibangun tahun 1945 tetap dipertahankan, setengah anggota dewan tidak memperoleh kursi,” kilah Sigit.

Bukan itu saja, anggaran Rp 171 miliar yang habis dalam pembangunan gedung itu juga dinilai masih wajar oleh Politisi PKS ini. “ Itu hal yang wajar. Yang jelas saat ini jangan dulu berburuk sangka. Kita serahkan pengerjaan pada pihak perusahaan yang menaganinya, kalau ada kejanggalan dan temuan penyimpangan, kita laporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan kita mintai pertanggungjawabanya nanti,” ujarnya.

Tapi saat diatanya mengani proses tender pembangunannya yang tersembunyi dan tak diumumkan di media. Politisi PKS ini tak bisa berkata banyak. Namun menurutnya tidak ada yang disembunyikan di dalam pengerjaan gedung itu. Bahkan sangat transparan. Hnaya saja persoalannya saat ini IMB-nya belum ke luar dari Pemko Medan. “IMB-nya lagi diurus, jadi tak ada persoalan. Seandainya ada kesalahan dalam pembangunan kantor dewan ini, mari sama-sama kita tegur dan kita minta pertanggung jawaban yang mengerjakan. Karena ini semuanya dibuat dari rakyat untuk rakyat,” tandas Sigit berdiplomasi. (Mula/Kali)