Korupsi dan Politik `Nakal` di Sumut Terbaca


sumber : www.maubilangapa.com

Rabu, 1 September 2010 | 23:36:10
MBA-JAKARTA | Satgas Pemberantasan Mafia Hukum diminta menyelidiki dan mengungkap dugaan aliran dana Biro Keuangan dan Biro Umum Pempropsu kepada oknum-oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa kali turun ke Sumut.

Hal di atas dikemukakan Hasiholan Siregar, Direktur Forum Jurnalis Muda, di Jakarta, melalui rilis yang diterima, Rabu (01/09).

Dikatakan Hasiholan didampingi tiga rekan aktifis anti korupsi Sumut, saat ini beredar informasi di lingkungan Pempropsu kalau oknum-oknum pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), patungan menalangi `permintaan` oknum-oknum KPK agar status tersangka korupsi APBD Langkat, Syamsul Arifin, tak ditingkatkan menjadi terdakwa oleh KPK.

Bahkan berkas perkara korupsi APBD sebesar Rp 102,7 miliar itu diusahakan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dalam surat yang beredar luas pada rekan jurnalis, kemarin di lingkungan Pempropsu, disebutkan kalau Kepala Biro Umum, Rajali Ssos, memberikan dana talangan ‘pembungkaman’ kasus korupsi Syamsul Arifin sebesar Rp2 miliar. Sedangkan oknum Kepala Biro Keuangan sebesar Rp1 miliar.

“Dari mana uang sebesar itu diambil kalau tak dari APBD? Ini sudah keterlaluan, dan harus dituntaskan. Kalau terbukti, tangkap dan tahan oknum-oknum pimpinan SKPD tersebut,” desak Hasiholan.

Yang lebih disesalkan, adalah bila benar oknum-oknum KPK ‘menjual’ institusinya untuk memperkaya diri. “Kalau benar oknum-oknum KPK berpilaku demikian, sangat disayangkan,” pungkas Hasiholan.

Sebelumnya, pimpinan Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Misno Adi, dengan tegas mengatakan sebaiknya KPK dibubarkan saja kalau keberadaan lembaganya hanya untuk menghamburkan APBN.

Pasalnya, hanya menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat, KPK telah menghabiskan waktu hampir dua tahun dengan anggaran yang tidak sedikit.

“Beberapa politisi Sumatera Utara yang diminta keterangannya di KPK seperti Edi Rangkuty dan Nurul Azwar, adalah saksi meringankan. Ada 16 orang itu saksi yang meringankan dipersiapkan dan diperiksa secara bergilir oleh KPK. Kalau begitunya keberadaan KPK, lebih baik dibubarkan saja, ketimbang menghamburkan uang negara,” kata Misno.

‘Dudukan’ Sejumlah Kepala Daerah

Terpisah, diperoleh informasi kalau Syamsul Arifin sengaja tak juga ditahan dan berkasnya ‘digantung’ ke peradilan, guna memberikan waktu dan kesempatan baginya ‘mendudukan’ kroni-kroninya sebagai kepala daerah.

Sumber mencontohkan beberapa oknum kroni Syamsul Arifin yang notabene adalah Gubernur Sumut tersebut. Diantaranya, yakni Asrin Naim yang sebelumnya ‘ditarik’ Syamsul dari jabatan Kadis Pendapatan Langkat jadi Asisten III Pempropsu dan kini Penjabat Bupati Labuhanbatu Utara (Labura).

Idaham yang sebelumnya Kepala BKD Langkat ditarik menjadi Kadis Pertamanan Kota Medan, dan kini terpilih menjabat Walikota Binjai. Drs Edy Sofian sebelumnya Kadis Infokom Sumut kini menjabat Bupati Tebing Tinggi, Rahudman Harahap sebelumnya Sekda Tapsel ditarik menjadi Asisten III lalu Penjabat Walikota Medan dan kini Walikota Medan terpilih pada putaran kedua Pilkada Medan lalu.

Menariknya, saat Rahudman Harahap menyatakan mengundurkan diri sebagai Penjabat Walikota Medan, Syamsul Arifin disebut sempat kelimpungan tak memiliki orang yang dipercaya.

Sebab itu Syamsul ‘mengangkat dirinya sendiri’ sebagai Penjawab Walikota Medan menggantikan Rahudman Harahap. Karena wakil Rahudman adalah Sekda Medan ketika itu, Eldin Dzulmi, Syamsul pun menarik Fitrius Ritonga dari Sekwan DPRD Medan sebagai pelaksana Sekda Medan.

Untuk diketahui, Fitrius adalah keluarga tersangka korupsi APBD Langkat, Buyung Ritonga, yang berkasnya terlebih dahulu telah diserahkan KPK ke Kejatisu dan sampai saat ini penyidikannya ‘gelap’.

Belakangan, beredar informasi kalau Rahudman Harahap dipersiapkan Syamsul Arifin sebagai Ketua Partai Demokrat Sumut, menggantikan Palar Nainggolan. ‘Pemainnya’, oknum pengurus DPP, Soetan Batugana dan oknum mantan pengurus DPD Demokrat Sumut yang baru sekira sebulan lebih jadi pengurus DPP berinisial RPH.

“Sebenarnya permainan ini terbaca. Tapi kekuatan uang masih mendominasi ketimbang penegasan hukum. Masalah kecil saja seperti kasus artis Andi Soraya, cepat kali penegak hukum memproses dan menahannya. Tapi kasus mega korupsi di Sumut dengan tersangka Syamsul Arifin, KPK seakan tak berdaya,” pungkas Hasiholan, seraya mengatakan hari itu juga menyerahkan laporan pengaduannya pada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Syamsul Arifin yang dikontak dan dikonfirmasi via SMS terkait hal di atas, sampai kini tak memberi jawaban. Sama halnya dengan Kabiro Umum dan Kabiro Keuangan Pempropsu yang disebut-sebut ikut patungan menghadapi oknum-oknum tim KPK bersama Kadis Bina Marga Sumut, Marapinta Harahap.

Sebelumnya, pimpinan KPK melalui juru bicaranya, Johan Budi, mengatakan kasus dugaan korupsi Langkat ini masih tingkat pemeriksaan saksi-saksi dan tersangkanya belum perlu ditahan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: