BUPATI LANGKAT : PENYALURAN RASKIN BAGIAN TUGAS SOSIAL


sumber : www.langkatkab.go.id

Kutambaru, (PDE)

Koordinator K-SEMAR Togar Lubis bersama Kabag Perekonomian Pemkab Langkat, Kejari Stabat dan Polres Langkat saat sosialisasi Raskin 2011

Penyaluran Beras Miskin (Raskin) yang sejak Januari 2011 menggunakan sistem baru yakni Cash and Carry tampaknya mulai membuahkan hasil positif, saat ini sudah tidak ada lagi tunggakan baik di tingkat Dusun, Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.

Sosialisasi dan Evaluasi terus dilakukan Pemkab. Langkat keseluruh Kecamatan secara bertahap, melalui Bagian Perekonomian guna meminimalisir penyelewengan dan memantau penyaluran Raskin baik dari tertib administrasinya, maupun terkait jumlah kilo dan harga perkilonya hingga sampai pada Rumah Tangga sasaran (RTS).

“Sesuai arahan Bapak Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu bahwa tugas menyalurkan raskin merupakan tugas sosial wujud perhatian kepada sesama” ujar Kabag. Perekonomian Drs. Basrah Pardomuan selaku Ketua Tim Satgas Raskin Kabupaten saat memberikan Sosialisasi dan Evaluasi penyaluran Raskin 2011 di halaman Kantor Camat Kutambaru.

Basrah menyampaikan berdasarkan keputusan Gubernur No. 18844/749/KPTS/2010 pagu raskin untuk Kab. Langkat sebesar 15.482.160 kg dan setiap KK mendapat 15kg dengan harga Rp. 1600,-/kg sampai pada titik distribusi di Kantor Kecamatan masing-masing. Berdasarkan data BPS jumlah RTS yang menerima raskin sebanyak 86.012 KK.

Terkait dengan beragam harga yang terjadi di masyarakat Basrah menjelaskan hal tersebut terjadi dikarenakan perbedaan geografis masing-masing Desa/Kelurahan, sehingga terjadi penambahan biaya transport, bongkar muat, jaga malam, sewa gudang, dsb dapat dimaklumi sepanjang masih bisa dipertanggungjawabkan oleh aparat Desa/Kelurahan.

Ketua LSM K. SEMAR Togar Lubis selaku pendamping penyaluran Raskin menegaskan kepada seluruh Kades/Lurah, Kepling dan Kadus bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan aparatur desa/Kelurahan, sebaliknya akan membantu demi suksesnya penyaluran raskin hingga ke RTS dengan mengumpulkan data raskin dari aparat Desa/Kelurahan.

Pada kesempatan tersebut Polres Langkat melalui Iptu Eli Irawan mengingatkan kepada aparat Desa/Kelurahan agar tidak menyalahgunakan wewenang dalam penyaluran Raskin karena hal tersebut merupakan tindak pidana khusus yang akan didakwa dengan tindakan Korupsi dan aparat penegak hukum tidak akan segan-segan menindak para pelaku.

Hal senada juga disampaikan Kasi Pidsus Kejari Stabat Firmansyah, SH agar aparat Desa/Kelurahan melengkapi seluruh administrasi terkait penyaluran raskin dengan baik sehingga jika suatu saat terdapat permasalahan dapat dibuktikan dengan bukti nyata baik itu Daftar Penerima Manfaat (DPM) hasil musyawarah /notulen terkait kesepakatan warga untuk menambah biaya ongkos maupun kesepakatan warga RTS untuk membagikan sebahagian jatahnya kepada warga yang tidak terdaftar dalam data BPS sebagai penerima raskin.*** (Humas/Informasi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: