Koordinator K-SEMAR Sumut Togar Lubis

togar metro tv setengah

Kejari Penyabungan Diduga Main Mata dengan Pengacara BG

MEDAN – Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Penyabungan, Sumatera Utara (Sumut) yang selama lima tahun tidak melakukan eksekusi terhadap terpidana, Razman Arif Nasution terkait kasus penganiayaan pada 2009 menuai pertanyaan publik.

5-6-13-H-Razman-Arif-5-300x336Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis menduga ada penyelewengan yang terjadi, sehingga Razman setelah putusan MA tidak langsung dieksekusi, Sabtu (21/3/2015).

Togar mempertanyakan kenapa Kejari Penyabungan tidak segera menjebloskanPengacara Komjen Pol Budi Gunawan (BG) itu ke penjara. Ia menduga ada kolusi yang dilakukan Kejari Penyabungan sehingga tidak melakukan eksekusi terhadap Razman.

“Apa alasan Kejari Penyabungan tidak melakukan eksekusi. Ada dugaan kolusi yang terjadi sehingga baru sekarang setelah Kejagung didesak untuk melakukan eksekusi terhadap Razman,” ujar Togar.

Togar juga mengatakan Razman sempat mengaku memiliki surat klarifikasi yang dilayangkan Togar ke Kejari Penyabungan terkait terpidana Razman yang belum dieksekusi.

“Razman mengaku memiliki surat yang saya layangkan ke Kejari Penyabungan. Kenapa bisa surat yang saya layangkan dimiliki Razman,”pungkasnya.(raw)

sumber : http://news.okezone.com/read/2015/03/21/340/1122300/kejari-penyabungan-diduga-main-mata-dengan-pengacara-bg

Razman Arif Nasution Pernah Mengancam Togar Lubis Terkait Eksekusi Kejagung

KORANMETRO.com, MEDAN – Terkait desakan Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara ,Togar Lubis terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Penyabungan untuk segera melakukan eksekusi terhadap Razman Arif Nasution.

kejari-penyabungan-diduga-main-mata-dengan-pengacara-bg-Mncy2i4Ese

Ternyata Togar sempat mendapat ancaman langsung dari Razman, yang juga pengacara Komjen Pol Budi Gunawan itu, melalui pesan singkat dan telepon. Togar mengatakan, dia mendapat telepon dari Razman yang sedang berada di Singapura. Namun Togar tidak ambil pusing terkait ancaman tersebut.

“Razman mengatakan ‘saudara Togar, jangan cari gara-gara dengan saya. Kau dengar dia baik-baik, aku bukan cuma ustaz, aku pengacara dan preman. Aku bersumpah yang akan mengeksekusi kamu langsung adalah aku’. Itu lah kata dia, tapi bagi saya udah biasa. Pada saat itu dia mengaku lagi di Singapura,” ungkap Togar.

Togar mengatakan ada saksi yang mendengar percakapan tersebut dan SMS ancaman dari Razman masih ia simpan.

“Setelah dia mengancam, kemudian saya bilang, saya tunggu jangan sampai enggak jadi yang dia ancam tadi. Ada saksi yang mendengar pecakapan kami dan SMS-nya masih saya simpan. Dia telepon saya sampai 24 menit,” pungkas Togar.

Nama Razman mulai naik daun setelah menjadi pengacara Budi Gunawan dan Sutan Bathoegana. Razman dijebloskan ke rutan Cipinang oleh Kejagung terkait kasus penganiayaan. Diketahui, korban penganiayaan Razman itu bernama Nurkholis Siregar SH yang merupakan keponakan Razman sendiri.

Razman dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 ribu. Dalam putusan banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan Nomor: 331/Pid/2006/PT.MDN, tanggal 11 Oktober 2006, Putusan PN Padangsidempuan tersebut diperbaiki dan hakim menjatuhkan putusan selama tiga bulan penjara.(rus)

sumber : http://www.koranmetro.com/read/2015/03/22/1/13125/1/Razman.Arif.Nasution.Pernah.Mengancam.Terkait.Eksekusi.Kejagung.

Langkat Layak Miliki Universitas, Diusul ke Bupati Tapi Tak Ada Realisasi

Sumber : Pos Metro Medan

Setiap tahun, 12.000 hingga 13.000 siswa setingkat SMA/SMU/SMK/MA menamatkan pendidikannya di 207 sekolah negeri maupun swasta se-kabupaten Langkat. Diperkirakan, hampir 7.000 hingga 8.000 orang melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi seperti universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di Sumatera atau pun Pulau Jawa.

Hal itu diamini Kabid Dikmen Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat, Azwan.Spd dan Pusat Data Kemendikbud RI. Katanya, 80% anak-anak Langkat melanjutkan pendidikan di universitas di Medan, 10% memilih melanjutkan kuliah di pulau jawa dan 10% lagi melanjutkan pendidikan mereka di Provinsi Riau, Palembang, Sumatera Barat dan Aceh.

Tingginya minat anak-anak Langkat melanjutkan kuliah di luar daerah membuat perputaran uang yang terbang keluar Langkat cukup signifikan. Jika persemester biaya kuliah seorang anak Rp.2 jt x 8.000 siswa = Rp.16.000.000.000,-. Angka yang cukup fantastis ini setiap 1 semester terbuang ke daerah lain.

Jika Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH ingin agar visi misinya di bidang pendidikan sukses, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadis Dikjar) yang diangkatnya harus berani teken kontrak dalam 4 tahun sisa kepemimpinanya ke depan untuk mendirikan sebuah Universitas Langkat.

“Penduduk Langkat saat ini telah lebih dari 1,2 juta jiwa dan masyarakat sudah lama mendambakan adanya universitas Langkat di kabupten Langkat. Jadi, sudah sepantasnya siapapun kadisnya Dikjar yang akan datang, harus berani teken kontrak bahwa paling lama 4 tahun sisa kepemimpinan H.Ngogesa harus mampu mendirikan universitas di Stabat ini,” kata pemerhati pendidikan Langkat,Togar Lubis.SH.MH, Sabtu (28/3/2015) di stabat

Ditambahkan Togar Lubis, bahwa setahun setelah Ngogesa menjabat sebagai Bupati Langkat periode 2009-2014 lalu, ia telah pernah menyampaikan maksud dan tujuan pendirian universitas Langkat kepada sang Bupati. Namun tak tahu alasan selanjutnya hingga program universitas Langkat itu masih sekedar wacana hingga saat ini.

“Bang Ngogesa ketika pertama kali menjabat Bupati telah saya utarakan niat pembangunan universitas tersebut, dan beliau sangat antusias, tapi saya belum mendapat alasan yang jelas hingga cita-cita luhur itu masih sekedar wacana saja hingga saat ini,” lanjut Togar. (kr-1)

Setelah KPK dan Tempo, Giliran Komnas HAM Dikriminalkan

sumber : tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta – Upaya kriminalisasi Kepolisian RI terhadap pihak yang terkait dengan penetapan tersangka mantan calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, berlanjut. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri melaporkan semua anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas hasil penyelidikan Komisi dalam penangkapan Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sekarang laporannya tengah diproses Badan Reserse Kriminal Polri,” kata kuasa hukum penyidik Mabes Polri dalam kasus Bambang Widjojanto, Fredrich Yunadi, saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Maret 2015. Menurut Fredrich, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi tak berwenang mengekspos hasil penyelidikannya kepada publik melalui media massa.

Fredrich menjelaskan hasil penyelidikan tersebut hanya bisa disampaikan kepada atasan pihak yang diselidiki, tidak boleh dipublikasikan untuk umum. Dalam laporan hasil investigasi Komnas HAM, menurut dia, Komisi Hak Asasi telah melakukan pelecehan dan fitnah terhadap para penyidik melalui media massa.

Sebabnya, Fredrich melanjutkan, hasil investigasi Komisi Hak Asasi menganggap para penyidik di Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, para penyidik menjerat anggota Komisi Hak Asasi dengan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaporan berawal dari surat somasi yang dikirim para penyidik melalui sejumlah kuasa hukum mereka ke Komisi Hak Asasi pada 8 Februari 2015. Somasi ditujukan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Hafid Abbas dan komisioner lain atas hasil investigasi pada 4 Februari 2015 yang menyimpulkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap pimpinan komisi antikorupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri.

Komisioner Komisi Hak Asasi Natalius Pigai mengatakan lembaganya wajib menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik. “Komisi Hak Asasi, kan, dibiayai uang negara, jadi hasil laporan pelaksanaan kegiatan perlu disampaikan ke rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme ini sesuai Undang-Undang Hak Asasi.

Razman Arif vs Togar Lubis

Dugaan Penyelewengan Raskin Rp1 M, Dilapor ke Kejari Stabat

sumber : www.harianorbit.com

Langkat-ORBIT: Ada aroma penyimpangan pendistribusian Beras untuk Masyakat Miskin (Raskin) di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Langkat.
Informasi dihimpun Harian Orbit, Rabu (29/8), setelah melakukan investigasi atas kasus itu, Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) menduga penyelewengan itu mengakibatkan negara merugi hingga Rp1 miliar. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.