K-SEMAR SUMUT MINTA PPJU LANGKAT DITINJAU ULANG


K-SEMAR SUMUT MINTA PPJU LANGKAT DITINJAU ULANG

Sebaiknya Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) di Kabupaten Langkat ditinjau ulang. Selain disebabkan buruknya pelayanan PT.Persero PLN belakangan ini, Pemkab.Langkat juga dinilai tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) kepada masyarakat yang setiap bulannya telah membayar PPJU sebesar 10% dari jumlah tagihan listrik mereka. Padahal dari sector PPJU ini saja, Pemkab.Langkat meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD) puluhan milyar rupiah setiap tahunnya.

Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis kepada Wartawan, Selasa (11/12) di Stabat. Menurutnya, hanya jalanan di kota Stabat khususnya komplek perkantoran Pemkab.Langkat dan sejumlah kota Kecamatan yang terang pada malam hari. Pemasangan dan perawatan kerusakan PJU juga hanya dilakukan oleh Pemkab.Langkat disejumlah titik jalan Propinsi, sedangkan yang lainnya masyarakat harus memasang lampu dengan mengeluarkan biaya sendiri apabila jalan umum didepan rumahnya ingin terang. Sialnyanya, lampu jalan yang dipasang oleh masyarakat tersebut kadangkala diputus oleh PLN dengan alasan tidak dikordinasikan oleh Pemda dan tidak terdaftar di PLN sehingga diklasifikasikan sebagai PJU liar dan pencurian arus listrik.

Ditambahkan oleh Togar Lubis, bahwa sejak tahun 1972, pengelolaan PJU sepenuhnya telah diambil alih oleh Pemda setempat. Kebijakan yang terkait tentang pengelolaan PPJU ini didasari surat keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi No. 71. A tahun 1993 dan No. 2862.K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah yang diikuti oleh Perda.

“Pemkab.Langkat berhak menerima PPJU dari masyarakat, namun semestinya Pemkab.Langkat juga harus menjalankan kewajibannya untuk mengadakan material PJU, dari mulai perbaikan kerusakan seperti mengganti bola lampu yang pecah serta penyediaan tiang-tiang hingga jaringan kabel yang berada di seluruh wilayah pengelolaannya. Selain itu, Pemkab.Langkat juga berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh perlengkapan PJU. Yang selama ini terjadi, kewajiban masyarakat ditagih namun hak masyarakat tidak diberikan” kata Togar Lubis menjelaskan.

Dijelaskan juga oleh Togar, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006 lalu, Mendagri telah membatalkan dua Perda Langkat yaitu Perda No.21 tentang Restribusi ijin penggunaan jalan kabupaten Langkat terhadap kendaraan pengangkut barang dan Perda Kab.Langkat No. 19 Tahun 2002 tentang Ijin Bongkar Muat Barang. Kedua Perda ini dibatalkan oleh Mendagi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sayangnya, Pemkab.Langkat terkesan “enggan” mensosialisasikan pembatalan kedua Perda ini, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: