Menelusuri Proyek Pembangunan di Dinas PU Langkat (Bag.#2)


BPK-RI TEMUKAN SEJUMLAH PELANGGARAN

Sejumlah pejabat teras Kab. Langkat tahun lalu mengklaim bahwa penggunaan uang Negara di Kabupaten tersebut tidak ada masalah atau telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah. Benarkah demikian ?

Menurut Kordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis, pengakuan sejumlah pejabat teras Langkat tersebut tidak benar dan hanya sebagai upaya menutupi berbagai bentuk penyimpangan dan kebobrokan yang selama ini terjadi dan semuanya tidak terlepas dari budaya pungli terhadap para rekanan yang terus dipelihara dan dipertahankan khususnya di Dinas PU Langkat.

Masih menurut Togar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) per Maret 2007, banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan terutama di Dinas PU Langkat. Diantaranya adalah, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan senilai Rp.903.500.000,- dan penggantian/ pembangunan jembatan senilai Rp.189.400.000,- yang terbengkalai.

Pelaksanaan proyek di Dinas PU Langkat juga menurut temuan BPK-RI banyak yang melanggar dan menyalahi Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara (daerah). Poyek-proyek tersebut seperti, proyek pemeliharaan rutin jalan Kecamatan Salapian I sepanjang 11,9 km, pemeliharaan rutin jalan Kecamatan Salapian II sepanjang 8,7 km, pemeliharaan rutin jalan Kecamatan Salapian IV sepanjang 6,3 km, rehabilitasi jalan jurusan Pekan Kutambaru – Dusun Panusunan Segmen-I sepanjang 2.500 m x 4 m di Kecamatan Selapian, rehabilitasi jalan jurusan Pekan Kutambaru – Dusun Panusunan Segmen-II sepanjang 2.500 m x 4 m di Kecamatan Selapian, pemeliharaan rutin jalan Kecamatan Stabat II, penggantian jembatan ukuran 34 m x 2 m didusun VII antara Desa Kepala Sungai dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang dan pembuatan satu buah jembatan di Dusun Pardomuan Nauli Desa Bukit Mas II ukuran 6 m x 4,5 m di Kecamatan Besitang,

Akibat temuan-temuan tersebut, BPK-RI menyarankan agar Bupati Langkat menegur secara tertulis Kepala Dinas PU supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan satuan kerjanya dan juga menegur secara tertulis pemimpin kegiatan dan pengawas lapangan agar lebih cermat dalam melaksanakan tugasnya dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

Selain itu, BPK-RI juga menemukan sejumlah pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak diantaranya, proyek pemeliharaan periodik dengan hotmix jalan jurusan Simpang Padang Cermin – Tanjung Keriahan Segmen I s/d V sebesar Rp.2.476.600.000,dan lanjutan pemeliharaan periodik dengan hotmix jalan jurusan stasiun Kereta Api Kw.Bingai Simpang Kw. Begumit segmen I s/d III sebesar Rp1.682.781.000,

Menurut BPK-RI hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 33 ayat (2) dan terjadi karena pengendalian dan pengawasan Kadis PU sebagai atasan langsung dari pemimpin kegiatan lemah sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 265.715.358,- dan untuk itu BPK-RI kembali menyarankan agar Bupati Langkat menegur secara tertulis Kadis PU supaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lingkungan satuan kerjanya.

Dalam audit BPK-RI tersebut juga disebutkan sejumlah rekanan yang tidak memiliki itikad baik, lalai menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dan diindikasikan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu BPK-RI mengingatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perusahaan milik rekanan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (black list).

Tentang hal ini Togar Lubis tidak sependapat dengan BPK-RI, dengan alasan bahwa kesalahan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para rekanan, melainkan akibat banyaknya pungli sehingga menyebabkan para rekanan tidak memiliki rasa tanggung jawab moral untuk membangun daerahnya.

“Saya sangat yakin, jika pungli terhadap para rekanan dapat dihilangkan, maka mereka akan mengerjakan proyek dengan kualitas maksimal dan cita-cita membangun Langkat akan terlaksana dan tidak hanya sebatas retorika belaka. Andaikan saya yang menjadi rekanan dinas PUD Langkat dengan kondisi pungli yang mencapai 40%, maka saya mungkin tidak akan kerjakan proyek dan apabila timbul masalah biar sama-sama masuk sel dengan oknum-oknum yang melakukan pungli” kata Togar. (habis)

2 Tanggapan

  1. woi….. minta tolong kirimi data ttg struktur organisasi proyek………………………………………………?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? makasi

  2. ane sepakat sama om , kalo budaya yang kecil bisa dihilangkan seperti lelang yang harus nitip dengan uang maka budaya korupsi saya yakin juga bisa di bumi hangus kan dari negara kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: