PILGUBSU DAN UNJUK RASA, Catatan #2 Untuk Dugaan Ijazah Palsu H.Syamsul Arifin


PILGUBSU DAN UNJUK RASA

Oleh : Togar Lubis

             Sejak tahun 2003, dugaan ijazah palsu H.Syamsul Arifin ini telah berulangkali dilaporkan berbagai LSM di Langkat termasuk DPC PDI-P Langkat kepada penegak hukum di daerah maupun di pusat, tapi semuanya kandas. Pada hari Kamis, 2 Juni 2005, Togar Lubis yang saat itu menjabat Sekretaris LSM FPPR Langkat  kembali melaporkan kasus tersebut  ke Mabes Polri. Pada tanggal 10 Juni 2005, menindaklanjuti laporan tersebut, Kabareskrim Polri mengirimkan Telegram Rahasia (TR) No.Pol. TR/535/DIT-I/VI/2005 kepada Kapolda Sumut dan kemudian tanggal 14 Juni 2005, Kapolda Sumut dengan TR/578/2005/Bag Analisis, mengirimkan TR Kabareskrim Polri tersebut kepada Kapolres Langkat. Inti TR tersebut adalah perintah untuk melaksanakan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu H. Syamsul Arifin sesuai dengan laporan yang disampaikan Togar Lubis. Salah satu bagian dari isi TR tersebut adalah bahwa H. SYAMSUL ARIFIN,SE menyelesaikan pendidikan SMEA hanya 2 (dua) tahun, padahal rentang waktu pendidikan untuk mendapatkan ijazah SMEA sedikit-dikitnya adalah selama  3 (tiga) tahun. 

            Pada tanggal 7 September 2005, Polda Sumut dengan Surat No.Pol.: B./532/IX/2005, ditandatangani oleh KOMBES. Drs. SURYA DHARMA selaku Direktur Reserse Kriminal, mengundang Ketua dan Sekretaris FPPR Langkat Kaharuddin dan Togar Lubis agar hadir pada Hari Rabu, tanggal 14 September 2005 untuk memberikan keterangan  sehubungan dengan laporan dugaan Ijazah Palsu Bupati Langkat H. Syamsul Arifin,SE di hadapan penyidik Polda Sumut.    

            Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa menindaklanjuti TR Kabareskrim Polri tersebut, Dit. Reskrim Polda Sumut telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan No. Pol. : Sp.-Lidik/14/VII/2005/Dit Reskrim, tanggal 6 Juni 2005 dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumut kembali mengeluarkan Surat Keterangan No.421.5/998/Disdiksu/2005 bertanggal 6 Juli 2005, yang intinya menerangkan bahwa H. SYAMSUL ARIFIN, SE menamatkan pendidikan SMEA pada tahun 1972 dengan mempergunakan kurikulum pendidikan tahun 1970. Dikeluarkannya Surat Keterangan ini adalah untuk menggantikan surat keterangan pengganti STTB yang hilang sebelumnya   dengan nomor : 1020/105/MN/1996 bertanggal 25 Maret 1996 dan ditandatangani oleh PONIJAN ASRI selaku Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sumut yang didalamnya menerangkan bahwa H. Syamsul Arifin, SE menamatkan pendidikan SMEA pada tahun 1972 dengan mempergunakan kurikulum pendidikan 1974.

             Setelah itu, kasus tersebut kembali “stagnan” dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2007 Togar Lubis melalui Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut menyampaikan permohonan di Mabes Polri agar kasus tersebut diambil alih oleh Mabes Polri dari Poldasu. Sampai saat ini ketika H. Syamsul Arifin telah ditetapkan sebagai Cagubsu 2008-2013, belum ada kepastian hukum atas kasus tersebut sehingga berdampak tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pelapor.

             Dari gambaran di atas, maka tidak tertutup kemungkinan jika H. Syamsul Arifin terpilih menjadi Gubsu maka kasus yang dialami oleh Rudolf Pardede akan terulang kembali. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak yang kalah atau lawan politiknya tidak akan menjadikan issu ijazah palsu tersebut sebagai alat untuk membalas kekalahan. Apalagi kasus ini telah pernah dilakukan penyelidikan oleh Dit.Reskrim Poldasu, maka kemungkinan itu pasti ada.

             Pepatah mengatakan bahwa “Keledai saja tidak mau jatuh pada lubang yang sama”, tapi warga Sumut mungkin akan merasakannya. Dan andaikan ini terjadi, betapa malunya kita terhadap warga propinsi lain di Indonesia. Agar itu tidak terjadi, dibutuhkan sikap bijak masyarakat sebagai pemilih dan ketegasan Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana umum. Jika tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup dalam penyidikan kasus tersebut, alangkah baiknya segera diterbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) agar diperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan baik bagi pelapor maupun terlapor. Salam.

* Penulis adalah Koordinator K-SEMAR Sumut dan Pelapor merupakan Pelapor kasus dugaan ijazah palsu H.Syamsul Arifin.  

3 Tanggapan

  1. jangan menjelek-jelekkan
    itu bukan sifat islam maupun kristen tapi itu sifat yahudi

  2. Kami tidak menjelek-jelekkan siapapun, ini adalah persoalan dunia pendidikan dan lambannya proses penegakan hukum. Semua agama menganjurkan agar kita mengatakan yang sebenarnya, walaupun itu pahit. Agar anda tau kami tidak ikut dalam hal dukung-mendukung salah satu kandidat Gubsu. Terserah anda menilai namun itulah fakta yang dapat kami pertanggungjawabkan baik kepada hukum maupun Allah Swt.

  3. kita bukan tidak percaya. sampai saat ini saya sebagai pelapor belum ada menerima pemberitahuan bahwa penyidik telah mengeluarkan SP3 untuk kasus tersebut,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: