Biaya PJU dan Listrik Perkantoran Pemkab. Langkat Diduga Tumpang Tindih


K-SEMAR ADUKAN PEMKAB LANGKAT KE KPK
Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, Senin (14/1) melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembayaran biaya listrik perkantoran dan lampu jalan yang dialokasikan di Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tembusan laporan dengan surat Nomor : 58/K-SEMAR/I/2008 bertanggal 9 Januari 2008 tersebut juga telah dikirimkan ke Presiden RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Ketua BPK dan Ketua ICW di Jakarta.
Menurut K-SEMAR Sumut, pada buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2004 dan 2005 ditemukan anggaran tumbang tindih untuk biaya listrik perkantoran dan lampu jalan sehingga berpotensi merugikan keuangan negara (daerah) sebesar Rp. 7,523,529,137,-
Kepada wartawan, Senin (14/1) di Stabat, Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis menyatakan bahwa berdasarkan buku P-APBD Kabupaten Langkat TA. 2004, telah dialokasikan anggaran untuk biaya listrik perkantoran dan lampu jalan 12 bulan sebesar Rp. 4,439,999,875. Hal ini jelas tertera pada buku P-APBD Kabupaten Langkat TA. 2004 pada Pos Sekretariat Daerah, Kode rekening 2.01.03.1.02.004.001.1, Uraian Biaya Listrik, Halaman buku 32. Bahwa ternyata, kata Togar Lubis, pada buku P-APBD Langkat TA. 2005, kembali dialokasikan anggaran untuk pembayaran tunggakan rekening listrik tahun 2004 sebesar Rp. 3,700,000,000,-
Masih menurut Koordinator K-SEMAR, pada TA. 2005 terdapat anggaran yang juga diduga tumpang tindih. Pada pada Pos Sekretariat Daerah, Kode rekening 2.01.03.1.02.004.001.1, Uraian Biaya Listrik, halaman buku 35, disebutkan Pembayaran rekening listrik perkantoran dan lampu jalan 12 bulan sebesar Rp. 4,257,906,000,-. Tapi masih pada halaman yang sama juga dialokasikan pembayaran tunggakan rekening listrik perkantoran dan lampu jalan Januari s/d September 2005 sebesar Rp. 1,923,529,137,- dan tunggakan rekening listrik perkantoran dan lampu jalan Oktober s/d Desember 2005 sebesar Rp. 1,900,000,000,-
Ditambahkan oleh Togar Lubis, bahwa pada setiap Dinas dan Kantor milik Pemkab.Langkat sebenarnya telah dialokasikan biaya pembayaran listrik kecuali untuk Kantor dan rumah dinas Bupati Langkat. Tahun 2004 saja anggaran untuk listrik keperluan dinas dan kantor menghabiskan anggaran sebesar Rp. 465,095,692,- dan tahun 2005 sebesar Rp. 660,660,000,-
K-SEMAR juga menduga bahwa ada manipulasi data dalam hal penerimaan pajak penerangan jalan umum (PPJU) dan pembayaran pembayaran rekening listrik perkantoran dan lampu jalan di Pemkab.Langkat. Pada tahun 2004 pendapatan dari sektor PPJU sebesar Rp. 10,350,000,000,- dan pembayaran rekening listrik perkantoran dan lampu jalan sebesar Rp. 9,3 milyar ditambah dengan yang dialokasikan melalui Dinas dan kantor Rp. 465,095,692. Sedangkan tahun 2005 pendapatan dari PPJU sebesar Rp. 9,350,000,000,- dan pembayaran rekening listrik perkantoran dan lampu jalan sebesar Rp. 11.781.435.137 ditambah dengan yang dialokasikan pada kantor dan dinas sebesar Rp. 660,660,000.
“Tidak logika jika pendapatan dari PPJU hampir sama dengan pembayaran rekening listrik kantor dan lampu jalan. Apalagi selama ini lampu jalan umum yang dipasang dan diperlihara Pemkab.Langkat hanya di kota Stabat dan sejumlah kota Kecamatan. Disamping itu kita juga tidak yakin bahwa uraian yang tertera pada buku P-APBD Langkat tersebut adalah akibat kesalahan penulisan, sebab anggaran untuk tim konsultan dalam pembuatan APBD tersebut saja menghabiskan dana ratusan juta rupiah” kata Togar Lubis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: