Hak dan Kewajiban Serta “Memudarnya” Nasionalisme


HAK DAN KEWAJIBAN
SERTA MEMUDARNYA NASIONALISME

Oleh : Togar Lubis

Banyak pihak khususnya para “Pejabat” yang menuding bahwa saat ini rasa kecintaan terhadap Negara (Nasionalisme) rakyat Indonesia telah mulai memudar. Mungkin tudingan tersebut benar, terbukti dengan munculnya keinginan sejumlah daerah untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sialnya, yang paling sering mereka tuding adalah kelompok masyarakat Non Goverment Organisation (NGO) atau para aktivis yang kerap berteriak lantang tentang hak rakyat. Lalu, Benarkah rasa nasionalisme rakyat di negeri ini mulai memudar ?.

Andaikan memang demikian maka perlu sebuah kajian yang lebih mendalam dan objektif, sehingga kita mengetahui mengapa dan apa penyebab hal ini terjadi. Kita tidak bisa selamanya terus mendoktrin rakyat dengan kalimat “Jangan tanya apa yang dapat diberikan Negara kepadamu, tapi tanyalah apa yang dapat kamu berikan pada Negara”. Slogan itu dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, klasik, bahkan terkesan membodoh-bodohi rakyat.

Rakyat Indonesia khususnya masyarakat miskin sudah muak dengan ucapan para pejabat dan elit politik. Wajar, sebab kenyataannya orang miskin disanjung dan dikunjung serta dibutuhkan para pejabat dan elit hanya pada saat menjelang Pilkada dan Pemilu.
Para pejabat khususnya di daerah terus menciptakan segala bentuk peraturan yang disertai dengan sanksi untuk menggali pendapatan. Anehnya, para pejabat ini sama sekali sudah tidak menghiraukan criteria atau syarat membuat peraturan daerah (perda) sehingga perda tersebut sering bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.

Kepala Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Depkeu Tjip Ismail pertengahan 2005 lalu menyebutkan, terdapat sekitar 120 perda mengenai pajak dan 450 perda mengenai retribusi yang diterbitkan oleh 30 pemerintah provinsi di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 2.590 perda tentang pajak dan 10.360 perda tentang retribusi yang dibuat oleh 370 kabupaten dan kota di Indonesia.
“Rata-rata terdapat empat perda perpajakan dan 15 perda retribusi yang diterbitkan oleh satu provinsi, sementara untuk masing-masing kabupaten dan kota rata-rata terdapat tujuh perda pajak dan 28 perda retribusi yang disusun. Dengan demikian, seharusnya ada 13.520 perda yang sudah diterbitkan oleh daerah,” kata Tjip saat itu. Dari jumlah perda tersebut hingga tanggal 28 April 2005, tim Depkeu sudah merekomendasikan 448 pembatalan perda. Rekomendasi itu antara lain terdiri atas perda-perda di bidang perindustrian dan perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, pertanian dan peternakan, perkebunan, serta lingkungan hidup.

Disatu sisi rakyat sebagai objek peraturan tersebut terus dihimbau agar selalu taat memenuhi kewajibannya. Sementara disisi lain, hak-hak rakyat diabaikan, dikebiri bahkan diselewengkan. Terungkapnya sejumlah kasus korupsi yang dilakukan pejabat di tingkat pusat maupun daerah juga menjadi factor penyebab rakyat semakin apatis dan bersikap dingin menyikapi segala persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini.
Hal lain yang menjadi penyebab memudarnya rasa Nasionalisme adalah tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Rakyat diharuskan memenuhi kewajiban, namun haknya tidak diberikan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Lamban laun rakyat merasa hanya sebagai “sapi perah” yang terus menjadi objek kepentingan pihak lain dan mulai mengekpresikan diri dengan cara bersikap apatis terhadap segala himbauan pemerintah.

Contoh nyata bentuk kejengkelan rakyat tersebut jelas terlihat saat dilangsungkannya Pemilu dan Pilkada, mereka tidak lagi menggunakan hak pilihnya. Apalagi rakyat mengetahui bahwa hanya hak tersebut yang mereka miliki dan diberikan pejabat dan elit politik tanpa harus mengalami potongan disana sini. Bahkan untuk memberikan hak rakyat yang satu ini, banyak elit politik yang terus berkunjung dan bahkan terlalu menyanjung rakyat demi mendapatkan sebuah legitimasi. Sikap yang diambil rakyat ini adalah salah satu cara yang dirasa paling aman, sebab tidak menimbulkan pergesekan terhadap pihak penguasa dan berakhir di penjara.

Namun, adakah yang dapat menjamin bahwa kejenuhan rakyat ini lamban laun tidak akan mengkristal menjadi sebuah pergolakan yang akhirnya menimbulkan “disintegrasi” bangsa dan mengganggu keutuhan NKRI. Wallahua’lam. Salam.

* Penulis adalah Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara

3 Tanggapan

  1. Sebenarnya yang membuat memudarnya Nasionalisme kita adalah melihat kondisi terkini yang semakin tak menentu.

  2. ass.wr.wb. Itulah kenyataannya negri kita yang kekayaan alamnya melimpah ruah. kadang kita bingung mengapa negeri ini “tak maju-maju”. Padahal permintaan rakyat khususnya masyarakat miskin tidaklah terlalu muluk2. Mereka sudah senang ketika dapat memenuhi kebutuhan makan dan jika bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Salam dan hormat saya buat Bung Julfan dan keluarga.

  3. sbnr nya hanya kesadaran diri masing2..
    skr orang hanya memikirkan diri nya sendiri…
    so,jadi boro2 mikrin hak dan kewajiban untuk negara….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: