HASIL AUDIT BPK-RI, BPO BUPATI LANGKAT 3 TAHUN MELEBIHI KETENTUAN


Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis :

“Panggar Eksekutif Pemkab.Langkat Lebih Bodoh Dari Keledai”

 

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), tahun 2004 Pemkab.Langkat mengalokasikan anggaran untuk biaya penunjang operasional (BPO) kepala daerah sebesar Rp.1,2 milyar. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2000, ditetapkan paling rendah sebesar Rp.200 juta dan paling tinggi sebesar 1,5% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seharusnya, BPO hanya Rp.243.886.230,- namun dianggarkan Rp.1,2 milyar sehingga terjadi kelebihan Rp.956.113.770. Ironisnya, pada tahun 2005 kembali terjadi kelebihan anggaran BPO Bupati Langkat sebesar Rp133.732.595,- dan hal yang sama juga terjadi pada tahun 2006. Aneh, padahal menurut pepatah, Keledai saja tidak mau jatuh pada lubang yang sama.

Hasil audit BPK-RI terhadap kelebihan anggaran BPO Bupati Langkat ini dinyatakan oleh Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis kepada Wartawan, Senin (7/4) di Medan. Menurutnya, pemerintah telah membuat peraturan tentang besarnya jumlah biaya penunjang operasional kepala daerah, namun panitia anggaran eksekutif di Langkat tidak memperhatikannya bahkan terindikasi sengaja memark up anggaran tersebut.

Berdasarkan pengujian dokumen APBD Tahun Anggaran 2004, diketahui bahwa anggaran PAD Pemkab.Langkat ditetapkan sebesar Rp.16.259.082.000,-. Dengan mengacu pada PAD tersebut, seharusnya BPO Bupati Langkat hanya sebesar Rp.243.886.230,- (1,5% x Rp16.259.082.000,-). Dalam kenyataannya BPO tersebut dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp1,2 milyar, atau terjadi kelebihan sebesar Rp.956.113.770,-. “Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2003, BPO Bupati Langkat Tahun Anggaran 2004 terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai Rp1.001.378.000-” kata Togar Lubis menjelaskan. Ditambahkan oleh Togar Lubis, bahwa menyikapi temuan BPK tahun 2004 ini, Pemkab.Langkat berjanji pada tahun 2005 akan menganggarkan BPO Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ternyata tetap terjadi kelebihan anggaran bahkan juga terjadi pada tahun 2006. Selain itu masih menurut BPK-RI, kata Togar, bukti-bukti BPO tersebut juga hanya berupa kuitansi tanda terima oleh Bupati dari Pemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya ataupun rincian kegiatan.

Kordinator K-SEMAR Sumut ini juga sangat yakin bahwa panitia anggaran eksekutif Pemkab.Langkat sangat hafal dan mengerti PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hal lain yang harusnya ditaati panitia anggaran eksekutif Pemkab.Langkat selain PP No.5 tahun 2000 pasal 4, 9 (1) adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada Pasal 49 angka (5) yang menyatakan setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

“Keledai saja tidak mau jatuh pada lobang yang sama, tapi panitia anggaran eksekutif Pemkab.Langkat 3 kali berturut-turut membuat anggaran penunjang operasional Kepala daerah diluar ketentuan yang berlaku. Ini berarti panitia anggaran eksekutif Pemkab.Langkat tersebut ternyata jauh lebih bodoh dari keledai” ketus Togar Lubis.

4 Tanggapan

  1. Kalau gitu sih, benar-benar lebih bodoh dari KELEDAI. Ndak mungkin sampai 3 tahun berturut-turut LUPA. Pasti DISENGAJA…………… Dikumpulin kali intuk modal CAGUBSU 2008

  2. Itu sih namanya bukan lupa…… tapi disengaja. Atau mungkin panggarnya disuruh oleh Syamsul Arifin buat Mark-up anggaran. Herannya, panggar legislatif kok diam aja ya. udah Kong kalikong kali.

  3. Saya binggung kenapa H. Syamsul Arifin tersinggung ketika Cawagubsu Beny pasaribu bilang bahwa Kabupaten Langkat termasuk salah satu kabupaten termiskin. Syamsul bilang bahwa kabupaten Langkat itu daerah surplus beras. Benar Langkat Surplus beras Pak Bupati……?????

    Saya warga Langkat Pak Syamsul, jika dihitung secara umum, langkat kayaknya kekurangan beras. Bagaimana tidak kekurangan, lahan penghasil beras seperti Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai anda berikan kepada Polri untuk pembangunan SPN. Biaya ganti ruginya malah anda ambil dari APBD Langkat sebesar 3,25 milyar.

    Jika untuk kepentingan lembaga vertikal, berapa besarpun anggarannya selalu dialokasikan Syamsul Arifin. Tapi kalo untuk meningkatkan ekonomi rakyat seperti bantuan untuk pengusaha kecil, Syamsul Arifin buat juga anggarannya keciiiiiiil ……………….

  4. bah sekarang lagi jual-beli jabatan dia

    Togar Lubis : haa….? apa benar bang..? Untuk ganti uang yang habis kampanye pilgubsu lalu kali

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: