Anggaran Pendidikan, Tanggung Jawab Siapa ?


March, 6 2008
ANGGARAN PENDIDIKAN, TANGGUNG JAWAB SIAPA ?

Oleh Bagong Suyanto

Harapan berbagai pihak agar anggaran pendidikan terus naik hingga minimal 20 persen dari APBN, seperti diamanatkan UUD ’45, kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Februari 2008 memutuskan bahwa komponen gaji guru menjadi bagian dari anggaran pendidikan dalam APBN. Dengan demikian, bagi pemerintah, putusan MK itu tentu sangat menguntungkan (Jawa Pos, 20 Februari 2008).
Bagi pemerintah, sudah tentu jauh lebih mudah menaikkan anggaran pendidikan sekitar 2 persen saja daripada harus mendongkrak 8-9 persen. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang cenderung fluktuatif dan keharusan pemerintah mengalokasikan subsidi yang sangat besar untuk BBM, harus diakui agak sulit bagi pemerintah untuk menambah alokasi anggaran pendidikan, tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat yang lain. Entah itu di bidang kesehatan, penanggulangan kemiskinan, atau program pembangunan yang lain.
***
Di atas kertas, dengan alokasi anggaran yang makin besar, memperbaiki kualitas pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru mungkin lebih besar pula. Tetapi, karena putusan MK sudah ditetapkan dan dari segi hukum boleh dikata telah menutup peluang untuk mengubahnya sesuai aspirasi sebagian besar pemerhati pendidikan, yang bisa dilakukan saat ini paling tidak ada dua hal. Pertama, bagaimana memastikan alokasi dana yang sudah ada dengan sebaik-baiknya agar hasilnya di lapangan benar-benar efektif. Kedua, meningkatkan tekanan dan memperjuangkan agar legislatif sebagai pihak yang memiliki kewenangan di bidang penentuan dan pengalokasian anggaran bersedia terus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran pendidikan secara maksimal.

Dengan dukungan dana yang terbatas, diakui atau tidak, kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang rusak di berbagai wilayah menjadi terhambat. Demikian pula, upaya meningkatkan kompetensi guru, membenahi kualitas SDM ,dan memperbaiki proses pembelajaran otomatis akan terhambat. Karena itu, agar tidak terjadi stagnasi di bidang pembangunan pendidikan, perlu dicari langkah-langkah kreatif agar dana pendidikan dapat terus terdongkrak naik.

Kendati secara hukum, pemerintah dapat berdalih dan mengacu pada putusan MK sebagai dasar dalam menentukan besar anggaran pendidikan yang sebetulnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Tetapi, jika para wakil rakyat bersedia dan menyadari arti penting pembangunan bidang pendidikan, bukan tidak mungkin alokasi anggaran pendidikan tetap dapat didongkrak naik.

Cuma, yang menjadi pertanyaan sekarang ialah sejauh mana para wakil rakyat kita benar-benar menyadari arti penting pembangunan pendidikan dan bersedia mendesak eksekutif untuk merealisasikan concern mereka terhadap perbaikan kualitas pendidikan.

Di era otonomi daerah ini, kita bisa melihat bahwa perhatian masing-masing daerah terhadap bidang pendidikan relatif berbeda-beda. Ada sebagian daerah yang bersedia mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan hingga maksimal. Sebaliknya, ada pula daerah yang memilih memprioritaskan bidang lain.

Kunci penting yang ikut menentukan besarnya alokasi anggaran pendidikan di sini tak pelak adalah sikap dan komitmen anggota dewan, apakah mereka pro perbaikan kualitas pendidikan atau pro kepada agenda lain. Pengalaman selama ini banyak membuktikan, sepanjang para wakil rakyat memiliki sikap tegas dan terus mendesak agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan, sepanjang itu pula biasanya eksekutif akan mengikuti.

Sebaliknya, jika sikap wakil rakyat ternyata kurang peduli terhadap pendidikan, sepanjang itu pula keinginan rakyat untuk dapat mengakses pendidikan murah dan berkualitas hanya menjadi mimpi karena telah ditelikung oleh kepentingan dan kekuasaan.

***

Di luar dana APBN/APBD, kalau mau coba dicari, potensi alternatif bagi pendanaan pembangunan bidang pendidikan sebetulnya cukup banyak, mulai dukungan dana amal masyarakat, dukungan berbagai lembaga donor, hingga keterlibatan swasta.

Selama ini, bukan rahasia bahwa peran swasta dalam bidang pendidikan sangat besar. Bukan saja mereka ikut berperan membangun sekolah dan mencerdaskan para peserta didik, tetapi juga menyediakan layanan jasa pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah, di satu sisi mungkin saja dapat berdalih bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan bidang pendidikan memang semata bukan hanya negara, melainkan juga seluruh stakeholder, termasuk swasta. Tetapi, di sisi lain, dengan menyerahkan atau meminta pembangunan bidang pendidikan agar dapat didanai swasta, salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan adalah terjadinya komersialisasi dan meningkatnya biaya pendidikan yang mesti ditanggung warga masyarakat.

Jadi, terlepas apa pun pertimbangan yang mendasari sikap dan putusan MK tentang pendanaan pendidikan, yang jelas implikasinya, selain menghambat kemajuan bidang pendidikan, yang tak kalah mencemaskan adalah dampaknya bagi kesejahteraan sosial masyarakat.

Di tengah kondisi perekonomian dan tekanan kebutuhan hidup yang terus melambung, menurunnya pos alokasi anggaran untuk bidang pendidikan tentu ujung-ujungnya mengakibatkan warga masyarakat terpaksa harus membayar lebih mahal untuk memperoleh layanan dasar di bidang pendidikan.

Apakah implikasi seperti itu sudah benar-benar dipertimbangkan MK sebelum melahirkan keputusan yang kontroversional tersebut? (*)

Bagong Suyanto, koordinator Bidang Kemasyarakatan Dewan Pakar Provinsi Jawa Timur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: