Polri Tidak Serius Usut Dugaan Ijazah Palsu Gubernur Sumut Terpilih. Pengaduan Saksi Pembuat Surat Keterangan Pengganti STTB Syamsul Arifin ditolak Poldasu


Rasa keadilan dan wibawa hukum di daerah Sumatera Utara benar-benar tercoreng. CS, saksi yang membuat surat keterangan pengganti STTB Syamsul Arifin yang merupakan Gubernur Sumut terpilih April 2008 lalu ditolak pengaduannya oleh Polda Sumatera Utara, kemarin, Selasa (3/6). Pria yang juga merupakan PNS di Dinas Pendidikan Sumatera ini kecewa dengan sikap Poldasu yang terkesan pilih kasih terhadap pengusutan kasus di Sumatera Utara.

Inilah CS, PNS Dinas Pendidikan Sumut

Yang pengaduaanya ditolak Polda Sumut

Padahal inilah kesaksian yang menjadi saksi kunci sioal dugaan ijazah palsu Syamsul Arifin. Ia mengaku terpaksa membuat surat keterangan pengganti STTB SMEA Syamsul Arifin karena adanya perintah bahkan tekanan dari atasannya pada tahun 1996 silam” ungkap Sira Prayuna, SH, salah seorang dari Tim Pengacara yang mendampingi CS kepada MPI Pos kemarin di Medan.

Seperti diketahui, dugaan penggunaan ijazah atau surat keterangan pengganti STTB SMEA Syamsul Arifin telah lama dipersoalkan sejumlah elemen masyarakat. Namun tampaknya, hukum di negeri ini belum berpihak kepada mereka kaum yang lemah. Sebelumnya dugaan ijazah palsu ini telah dilaporkan ke MabesPOLRI pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2005 lalu Togar Lubis yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris LSM Forum Pemantau Pembela Reformasi (FPPR) Kab.Langkat. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2005, Kabareskrim Polri yang saat itu dipegang oleh Komjen. Pol. Suyitno Landung mengirimkan Telegram Rahasia (TR) No. Pol. TR/535/DIT-I/VI/2005 kepada Kapolda Sumut.

Berdasarkan TR Mabes Polri inilah pada tanggal 7 September 2005, Ditreskrim Polda Sumut dengan surat No.Pol . : B/532/IX/2005, ditandatangani oleh Kombes. Surya Dharma selaku Direktur Reskrim, mengundang Ketua dan Sekretaris FPPR Langkat agar hadir pada hari Rabu, tanggal 14 September 2005 untuk hadir di Poldasu sehubungan dengan laporan dugaan ijazah palsu H. Syamsul Arifin tersebut.

“Tanda-tanda bahwa Polri tidak serius menangani kasus ini sejak awal sudah terlihat” kata Togar lubis, pada MPI Pos, Rabu (4/6) di Medan. “Aneh, saat memberikan keterangan di hadapan penyidik waktu itu, salah seorang penyidik yaitu AKP. E. Nst, SH menerima telepon dari H.Syamsul Arifin. Setelah itu penyidik mengatakan kepada saya bahwa yang barusan menelepon adalah Bupati Langkat Syamsul Arifin dan dia menawarkan kepada saya agar malam harinya bertemu agar kasus tersebut tidak lagi diperpanjang, tapi saya menolak” Beber Togar Lubis yang kini merupakan aktivis pentolan K-SEMAR Sumatera Utara.

Togar Lubis juga mengaku bahwa saat itu penyidik memperlihatkan sejumlah dokumen dan surat pernyataan oknum-oknum yang mengaku sebagai guru dan teman sekelas H. Syamsul Arifin. Sikap penyidik tersebut dianggap Togar Lubis sebagai upaya mengarahkan kasus tersebut ke arah tidak pembuktian. Saat ini setelah SC buka mulut, barulah Togar mengetahui bahwa semua dokumen dan surat pernyataan tersebut juga di duga palsu.

Togar juga sangat menyesalkan sikap Polri dalam kasus ini. Menurutnya apabila tidak ada ketegasan sikap bahkan terlihat keberpihakan maka dikhawatirkan akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum khususnya Polri sebagai penyidik tunggal tindak pidana umum. “Wajar kan Bang jika kedepan masyarakat yang mengetahui telah terjadi satu tindak pidana akan lebih memilih sikap diam daripada melaporkannya kepada polisi” kata Togar ketus.

2 Tanggapan

  1. Alah banyak kali di negara ini yg sok suci dan bersifat iri hati. Kenapa setelah Bung Syamsul sudah menjadi Gubernur, baru di usut yg begituan, kenapa tidak dari dulu si Pelapor mengungkap kasus ini kalo mmg terbukti. Dan kalo mmg betul, Ya udah tidak baik menjatuhkan orang lain dengan cara apapun, Haram hukumnya dan berdosa di hadapan Allah SWT.

  2. Untuk Sdr. Rasyid Sulaiman : “dugaan ijazah palsu ini telah dilaporkan ke MabesPOLRI pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2005 lalu Togar Lubis yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris LSM Forum Pemantau Pembela Reformasi (FPPR) Kab.Langkat. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2005, Kabareskrim Polri yang saat itu dipegang oleh Komjen. Pol. Suyitno Landung mengirimkan Telegram Rahasia (TR) No. Pol. TR/535/DIT-I/VI/2005 kepada Kapolda Sumut.

    Berdasarkan TR Mabes Polri inilah pada tanggal 7 September 2005, Ditreskrim Polda Sumut dengan surat No.Pol . : B/532/IX/2005, ditandatangani oleh Kombes. Surya Dharma selaku Direktur Reskrim, mengundang Ketua dan Sekretaris FPPR Langkat agar hadir pada hari Rabu, tanggal 14 September 2005 untuk hadir di Poldasu sehubungan dengan laporan dugaan ijazah palsu H. Syamsul Arifin tersebut.

    Intinya, jangan anda membaca info soal dugaan IPAL Gubsu tersebut setengah-setengah atau dengan kata lain jangan dikarenakan anda tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti lalu menyalahkan kami.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: