Kasus Dugaan Ijazah Palsu H.Syamsul Arifin, Mengapa Polri Terkesan “Melindungi”


Kasus Dugaan Ijazah Palsu H.Syamsul Arifin, Mengapa Polri Terkesan “Melindungi”

Oleh : Togar Lubis

Ditolaknya pengaduan CS, pegawai Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara yang mengaku memalsukan Surat keterangan pengganti STTB SMEA Gubernur Sumut terpilih H. Syamsul Arifin pada tahun 1996 lalu oleh Polda Sumatera Utara, menimbulkan kesan bahwa Polri berupaya “melindungi” atau menutupi kasus tersebut. Sikap Polri ini bukan saja menimbulkan kekecewaan bagi CS, tapi juga bagi para pencari keadilan lainnya di negeri ini. Apa sebenarnya yang telah diberikan H. Syamsul Arifin terhadap Polri khususnya Polda Sumatera Utara sehingga tidak menuntaskan kasus tersebut ?

Sejumlah Aktivis LSM dan masyarakat di Sumatera Utara menduga bahwa pembebasan lahan di Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk pembangunan gedung Sekolah Polisi Negara (SPN) yang anggarannya sekitar Rp.3,25 Milyar dan dibebankan pada APBD Langkat Tahun Anggaran 2006 lalu merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan personil Poldasu dan karyawan yang bekerja Mapoldasu menjelang Hari raya Idul Fitri tahun 2006 lalu juga diyakini berbagai pihak sebagai upaya agar para penyidik tunggal tindak pidana umum tersebut tidak melanjutkan kasus tersebut.

Terlepas dari itu semua, yang jelas penyidik Polri khususnya Poldasu belum mampu dan terkesan memang tidak mau menuntaskan kasus yang merusak dunia pendidikan di NKRI ini. Alasan Kabid Humas Poldasu yang mengatakan bahwa penolakan mereka menerima laporan pengaduan Cs disebabkan sebelumnya telah ada yang melaporkan kasus tersebut dan tidak mungkin menerima 2 pengaduan untuk 1 kasus dinilai merupakan sebuah jawaban yang tidak logis dan tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang perwira menegah Polri. Jika memang ada aturan hukum yang menjelaskan aturan seperti itu, bukankah seharusnya Penyidik Reskrim Poldasu dapat mengambil keterangan Cs dalam kapasitasnya sebagai saksi atau jika perlu sebagai tersangka yang membuat surat keterangan pengganti STTB palsu ?

Tidak dituntaskannya kasus dugaan mempergunakan surat keterangan pengganti STTB palsu ini diyakini akan semakin membuat sebahagian masyarakat indonesia pesimis bahwa hukum di negeri ini “benar-benar ada” dan berlaku sama bagi semua warga negara. Disisi lain juga akan menimbulkan asumsi bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak ubahnya seperti “jaring laba-laba” yang hanya bisa menjerat orang kecil. Lalu, benarkah Polri telah profesional dan sesuai dengan paradigma barunya ?. Entahlah, biarkan masyarakat yang menjawab dan menilainya. Salam.

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: