Tahun 2006 BIN dan KPK Sebutkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Langkat TERKORUP


TENGGARONG. Tudingan beberapa pihak, mengacu keterangan Badan Intelejen Nasional (BIN) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Kabupaten Kutai Kartanegara …”>

Syaukani: Kukar Terkorup, Tunggu Dulu? Kalau Pemprov Kaltim terkorup mungkin
Sapos.co.id – 18 Mei 2006

Justru Sekarang Gencar “Mencukur” Koruptor


Tampak Prof DR Syaukani HR ketika menjawab pertanyaan para demonstran mengenai komitmen pemerintah
Photo: dian

TENGGARONG. Tudingan beberapa pihak, mengacu keterangan Badan Intelejen Nasional (BIN) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara, sebagai daerah terkorup, dibantah tegas Bupati Kukar Prof Dr H Syaukani HR MM. Tidak tangung-tanggung, penegasan ini disampai Syaukani saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kukar Tahun 2005 di Paripurna DPRD Kukar, kemarin.

“Kukar disebut kabupaten terkorup, tunggu dulu? Saya tidak setuju jika ada pihak yang meyebutkan demikian. Atas dasar apa bisa menyatakan hal itu? Tetapi, terserah saja kalau ada yang ingin menyebutkan begitu. Saya juga tidak menyalahkannya, sebab mungkin dia hanya melihat itu dengan pandangan sempit,” tegas Syaukani yang disambut hangat para anggota dewan beserta para pejabat teras Pemkab Kukar di paripurna tersebut.

Tidak hanya itu, Syaukani juga menyebutkan di daerah lain juga banyak terjadi korupsi, namun tidak begitu diperhatikan. Justru pandangan miring senantiasa dialamatkan ke Kukar. Makanya menurut Syaukani, mungkin kurang tepat kalau Kukar disebut terkorup.

“Tetapi, kalau Kaltim terkorup, mungkin benar. Kita jangan menutup mata untuk itu. Karena daerah lain di provinsi ini, ‘kan banyak juga kasus korsupsi dan pelakunya sedang diproses. Sementara di Kukar saat ini juga gencar melakukan pembersihan. Lihat sendiri, beberapa koruptor juga sudah diadili. Diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ‘Kan tekad kami berbulu tidak berbulu pasti disikat,” urainya lagi.

Keberatan atas tudingan disebut sebagai kabupaten terkorup, kembali ditegaskan Syaukani ketika menerima puluhan pengunjukrasa dari elemen mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, seusai paripurna DPRD Kukar kemarin. Menurut Syaukani, sesuai program Gerbang Dayaku Tahap II ini, penegakan supremasi hukum menjadi komitmen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Kami sudah komitmen menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di daerah ini. Dan kepada aparat penegak hukum, kami sudah meminta supaya mengusut tuntas berbagai kasus yang ada. Semua harus dituntaskan tanpa pandang bulu. Karena berbulu tidak berbulu, harus disikat,” ujar Syaukani.

Sebelumnya juga sempat diberitakan harian ini, H Adji Bambang Aenuddin gelar Pangeran Adikesuma, salah seorang kerabat Keraton Ing Martadipura, menyebutkan Kukar dan Langkat sebagai kabupaten terkorup di Indonesia. Hal itu disampaikan Aenuddin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Santoso SH, di ruang kerjanya 3 hari lalu.

Kedatangan Aenuddin ke Kejati Kaltim di Samarinda bersama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai (sebelum pemekaran Kutai, Red) Syahrial Setia beserta sejumlah tokoh dan kerabat keraton lainnya. Menurut Aenuddin, dia dan sejumlah tokoh tersebut telah menghadap KPK dengan membawa sejumlah dokumen kasus korupsi di Kukar. Dokumen tersebut diterima Debuti Pelaporan Handoyo dan staf. Salah satu berkas disampaikan yakni dugaan adanya KKN terkait lahan Bandara Kukar yang akan dibangun.

“Ada beberapa hal fatal melibatkan pejabat dan kroninya. Berkas itu saat ini sudah ada di meja Ketua KPK. Dia berjanji akan menundaklanjuti kasus korupsi yang terjadi di Kukar,” jelas Aenuddin dan diiyakan Syahrial Setia serta tokoh lainnya.

Ketika di KPK, sejumlah anggota KPK termasuk Handoyo mengatakan di Indonesia ini ada dua kabupaten terkorup yakni Kukar dan Langkat. Tetapi kedua kabupaten tersebut belum bisa tersentuh hukum sampai sekarang.

“Juga ketika kami bertemu anggota Badan Inteljen Nasional (BIN) di Jakarta. Mereka juga menyampaikan hal serupa yakni Kukar dan Langkat adalah kabupaten terkorup. Tetapi kenapa kalau tahu kabupaten terkorup, kok dibiarkan saja. Penegak hukum tidak berani berkutik sama sekali, meskipun mereka tahu dan mengakui kasus itu,” katanya lagi. (idn)

sumber : http://www.bung-aswin.com/bacakliping.php?id=93

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: