Pasca Pencopotan Kajari Stabat, Satu Demi Satu Pejabat Pemkab.Langkat Diperiksa Jaksa


Darwis >> Langkat
Situasi pemerintahan di Kabupaten Langkat, nampaknya mulai kupak-kapik. Kalau sebelumnya suhu politik menghangat karena sebentar lagi akan dihelat pemilihan kepala daerah setempat (Bupati) pasca kepergian H. Syamsul Arifin untuk menduduki kursi No.1 di Sumatera Utara, kini kabar yang lebih hanggat mulai merebak. Sejumlah pejabat teras di Pemerintahan Kabupaten Langkat mulai tidak dapat duduk tenang lagi diruangan ber Ac tempatnya bekerja.

Pasalnya, sejak beberapa hari terahir beberapa diantaranya dipangil Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat di Stabat. Pemanggilan para orang-orang penting tadi bukanlah untuk menghadiri acara syukuran atau silaturahmi semata melainkan untuk dimintai keterangan selaku saksi bahkan tersangka dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi. Tak heran kalau mereka-mereka yang merasa dirinya ada melakukan korupsi uang rakyat mulai kasak kusuk melakukan loby-loby agar namanya jangan sampai terseret.
Dan pada hari (Jum’at 6/6) kemarin, pihak Kejaksaan mulai memangil satu persatu orang-orang yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kasus korupsi tersebut. Salah seorang pejabat yang diminta hadir oleh Kejaksaan adalah pelaksana tugas (Plt) Sekertaris daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Drs. H Surya Djahisa yang juga Kadis PU Langkat.
Pemanggilan orang nomor satu di dinas Pekerjaan Umum (PU) tersebut, sebagai saksi dalam kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kakan Satpol PP Kabupaten Langkat, berinisial Zul SH bersama Has bendahara Satpol-PP dan sejumlah nama lainya. Pemanggilan Sekda Kabupaten Langkat ini, secara resmi tertuang dalam surat panggilan ber Nomor Prin-001N.225/PD.I/05/08.
Namun, tanpa alasan yang jelas, Surya Djahisa tidak memenuhi panggilan tersebut. Meskipun begitu, Kasipidsus Chandra Purnama SH yang ditemui wartawan dikantornya mengatakan akan melayangkan surat panggilan kedua minggu depan kepada yang bersangkutan. “ Minggu depan kita akan melayangkan kembali surat panggilan untuk yang bersangkutan.” Katanya kepada wartawan kemarin.

Berbagai kalangan di Langkat mengharapkan pihak Kajari Stabat tidak hanya memangil dan memeriksa Plt Sekdakab Langkat tersebut sebagai saksi saja. Karena kuat dugaan didinas PU yang dipimpin Surya Djahisa juga banyak melakukan penyelewengan. Bahkan status Surya yang rangkap jabatan (Plt Sekdakab dan Kadis PU) perlu dipertanyakan. Sebab, dengan memangku dua jabatan sudah pasti kerja sipejebat itu tidak efektip lagi.
Indikasi penyimpangan yang terjadi didinas PU Langkat diantaranya pembelian alat-alat berat dengan harga selanggit. Dari data yang diperoleh POSMETRO, pada Ta 2007 saja Dinas PU melakukan pembelian beberapa alat-alat berat dengan program peningakatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
Yang menarik disini, harga satuan alat berat tadi dinilai terlalu tinggi dan dapat dipastikan kalau alat yang dibeli harganya tidaklah semahal itu apalagi barang yang dibeli merupakan produk Mochin. Seperti pembelian satu unit Kopresor seharga Rp.300 juta, pengadaan satu unit tandem vibratory Roller 8 ton seharga Rp.1,092 Milyar.
Pengadaan satu unit Wheel Loader seharga Rp.1,034,325 Milyar, pengadaan satu unit motor grader seharga Rp.1,400 Milyar, dan pengadaan dua unit mesin gilas 8 ton (static Tandem Roller) senilai Rp.1,380 Milyar. Dugaan korupsi yang menjerat Kakan Satpol-PP jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan berbagai penyimpangan di dinas PU Langkat.

Untuk itu kita meminta Kajari Stabat memeriksa kadis PU Langkat dengan berbagai dugaan kasus yang terjadi didinas tersebut.” Ungkap Ketua LSM Pemerhati Masyarakat Langkat (PML) T. Syafi,i kepada POSMETRO MEDAN menyikapi berbagai kasus korupsi di Langkat yang mulai terkuak belakangan ini. Tambah Syafi,i lagi yang juga salah seorang tokoh masyarakat di Langkat ini, seharusnya yang turun melakukan pemeriksaan ke Dinas PU Langkat tak cukup hanya Kejaksaan saja, tetapi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga diminta turun tangan.
Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat yang diduga mengkorupsi uang negara sangat kita dukung, namun kita apatis kalau pihak Kejaksaan berani menyeret pejebat terasnya apalagi sampai kemeja hijau. Besar kemungkinan kasus Korupsi yang melibatkan Kakan Satpol-PP Langkat hanya dijadikan “ Tumbal” semata.
Untuk itu kita meminta agar KPK turun ke Langkat dan melakukan pemeriksaan terhadap dinas PU Langkat dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dilingkungan dinas ini, apalagi seperti musim proyek seperti ini sudah pasti banyak kesalahan dan penyimpangan yang terjadi yang intinya merugikan uang rakyat,“ bilang T. Syafi,i seraya menambahkan sedang mengumpulkan berbagai bukti penyimpangan dan korupsi didinas tersebut yang akan dibawanya ke Jakarta.

Sementara itu, Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara Togar Lubis ketika diminta komentarnya perihal pemeriksaan tersebut mengaku tidak terkejut dan sangat pesimis. Menurutnya pada Juni 2005 lalu dirinya telah pernah melaporkan sejumlah dugaan korupsi di Kab.Langkat dengan nilai kerugian negara mencapai Rp.50,56 Milyar termasuk didalamnya kasus pembebasan lahan PTPN II di Langkat yang diduga melibatkan Kakan.satpol PP Langkat Zul,SH ke KPK, Mabes Polri dan Kejagung.

Namun apa yang terjadi, menurut Togar Lubis KPK menyerahkan kasus tersebut kepada Kejagung dan kejagung menyerahkannya ke Kejati Sumut dan dilanjutkan ke Kejari Stabat. Kejari Stabat membuat laporan ke Kejagung bahwa laporan yang pernah disampaikan Togar Lubis tersebut keseluruhannya telah dilakukan penyelidikan dan tidak ditemukan indikasi korupsi sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Hal ini diketahuinya setelah Togar Lubis menerima surat dari KPK yang isinya menyebutkan bahwa berdasarkan penyelidikan Kejari Stabat tidak ditemukan indikasi korupsi dari seluruh bagian laporan dugaan korupsi yang dilaporkan.

“Yang aneh, Kajari Stabat saat itu menyatakan tidak ada indikasi korupsi tapi tidak lama berselang Kejari Stabat menahan Indro Suhito, SH salah seorang staf PTPN. II Tanjung Morawa sebagai tersangka dalam kasus pembebasan lahan tersebut dan menjadikan Zul,SH hanya sebagai saksi. Aneh kan, kenapa sekarang Kejari Stabat kembali menetapkan Kakan Satpol PP Langkat Zul,SH sebagai tersangka dalam kasus yang sama ?” kata Togar Lubis kepada Pos Metro medan.
pengirim : DARWIS (Langkat)
Hp : 081370223809

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: