PAHITNYA MENEGAKKAN HUKUM DI NEGERI INI(artikel tahun 2004)


PAHITNYA MENEGAKKAN HUKUM DI NEGERI INI

Oleh : Togar Lubis

Dengan Peningkatan Profesionalisme dan Dukungan Masyarakat serta Kerjasama Internasional, Polri Siap menghadapi Tantangan Masa Depan”

Itulah thema Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-58 kali ini. Hari Ulang tahun Polri selalu diperingati setiap tanggal 1 Juli. Tanpa terasa umur institusi Polri kita telah tua, dengan segala liku-liku dan suka duka menuju Polri yang mandiri, professional, diidamkan, dicintai oleh masyarakat sesuai dengan paradigma barunya. Pemisahan Polri dari jajaran TNI empat tahun yang lalu telah banyak berdampak positif, walau menimbulkan pro-kontra baik di masyarakat maupun di tubuh Polri itu sendiri. Ada yang mengatakan, bahwa terjadinya benturan disana sini adalah akibat pemisahan, dan ada juga yang beranggapan bahwa Polri belum siap untuk mandiri. Benarkah demikian ?.

Pemisahan Polri dari jajaran TNI memang harus dilakukan. Sebab jika tidak dipisahkan, maka Polri akan selalu menjadi “adik kecil” yang tidak akan dapat objektif sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Walaupun telah mandiri, Polri tetap dituding oleh sebahagian masyarakat sebagai institusi yang tidak dapat memberikan rasa aman dan pelindung bagi masyarakat. Bahkan banyak yang merasa “alergi” jika harus berurusan dengan polisi. Jika para pelaku tindak pidana yang merasa alergi, itu adalah suatu kewajaran. Namun jika korban kejahatanpun sudah alergi pada Polri, maka sudah saatnya institusi ini harus melakukan introspeksi dan berbenah diri.

Namun seharusnya hal tersebut tidak menjadikan kita terus bersikap apatis yang berkepanjangan terhadap institusi ini. Anggota Polri kita adalah manusia biasa, sama denagn manusia lainnya. Kita menginginkan agar Polri menjadi sebuah institusi yang terbaik dan ujung tombak upaya penegakan hukum di negeri ini, dan keinginan tersebut juga merupakan keinginan Polri itu sendiri. Untuk itulah dibutuhkan peran serta masyarakat secara luas untuk memberikan dukungan terhadap Polri dalam menjalankan tugasnya disamping terus melakukan sosial control, terutama terhadap personalnya. Namun bagaimana mungkin keinginan ini dapat dicapai jika kita tidak dapat memahami dan mengerti berbagai aspek dan kendala yang dihadapi oleh Polri dalam memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Bicara tentang polisi, masyarakat kita saat ini terlalu apreori, bahkan berfikiran negatif (negative thinking). Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Seperti Joke yang dicatat dalam bunga rampai kepolisian Swedia tahun 1982, menceritakan tentang seorang anak yatim yang berkirim surat kepada Tuhan. Kisahnya seperti ini :

Di sebuah kampung kumuh ada seorang anak yatim yang cerdas dan baru lulus sekolah dasar. Ia sangat ingin melanjutkan pendidikan ke SMP, tetapi tidak memiliki biaya. Lalu ia kirim surat kepada Tuhan mohon kiriman uang Rp. 100.000,- untuk melanjutkan sekolah. Surat tersebut dikirimkannya melalui Kantor Pos, namun Pak Pos kebingungan mendapatkan surat yang ditujukan kepada Tuhan tersebut. Karena tidak tau harus ditujukan kemana, Pak Pos akhirnya mengantarkan ke kantor Polisi terdekat.

Satu regu Sersan Muda Polisi yang sedang berjaga merasa tertarik untuk membukanya. Setelah membacanya, mereka sangat iba dengan keadaan anak yatim yang malang tersebut. Kemudian mereka secara patungan mengumpulkan uang dan terkumpul Rp.70.000,-. Karena alamat anak yatim ini jelas tertera pada amplop surat, maka dua orang polisi mengantarkannya sambil berpatroli. Tentu saja anak yatim ini menyambut dengan suka cita dan berkali-kali menciumi amplop surat yang diyakininya merupakan balasan dari Tuhan dan berterimakasih kepada Polisi yang telah mengantarkannya.

Begitu dua orang polisi tersebut pulang, langsung dibukanya surat dari Tuhan itu. Namun betapa kecewanya anak yatim ini, lalu merajuk pada Tuhan. Dengan nada sedih anak yatim ini berkata : “Tuhan, aku berterimakasih karena Tuhan memperhatikan suratku. Tapi aku mohon, lain kali kalau mengirim uang jangan melalui Pak Polisi, karena mereka telah menilep uangku, sehingga uang yang sampai padaku hanya Rp.70.000,-“.

Sudah sedemikian burukkah citra (image) polisi di hati masyarakat ?. Sehingga hal-hal yang positif dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang dilakukan oleh polisi juga kadangkala tetap mendatangkan kecurigaan dan mendapat respon yang negatif. Sebagai masyarakat yang memiliki agama, budaya, adat dan etika, kita seharusnya dapat menilai secara objektif, arif, adil dan bijaksana dalam menilai kinerja polisi. Tidak dapat dipungkiri, masih ada anggota Polri yang yang bertindak dan berbuat tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau memanfaatkan jabatab dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Tapi tidaklah bijak, jika kita harus menyamaratakan (men-generalisasi) seluruh anggota Polri.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, siapkah perwira tinggi polri dan institusi lainnya menegakkan hukum di negeri ini ?. Pertanyaan ini harus segera mendapat jawaban, sebab penegakan hukum dinegeri kita ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit, runyam bahkan multi komplek.

Sebesar apapun keinginan anggota polri dari mulai tingkat perwira menengah ke bawah untuk menegakkan hukum tanpa ada keinginan kuat para perwira tinggi untuk memulainya tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. Sebab jika dikaji lebih mendalam, pengungkapan sebuah kasus tindak pidana yang umumnya dilakukan oleh perwira menengah ke bawah adalah suatu pekerjaan yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan jika diuraikan, pekerjaan tersebut jauh lebih rumit dan lama dibandingkan dengan operasi yang dilakukan oleh dokter bedah terhadap tubuh manusia.

Kita mengetahui bahwa hokum adalah pembuktian, bukan logika, dan melimpahkan sebuah kasus tindak pidana ke pihak penuntut (kejaksaan) dengan pembuktian yang cukup agar dapat diajukan ke pengadilan bukanlah sebuah pekerjaan yang gampang. Namun kadangkala, jerih payah pengungkapan kasus ini juga harus musnah akibat “intervensi” pihak-pihak tertentu terutama dari pihak penegak hukum itu sendiri, dengan tujuan agar proses penyelidikan dan penyidikan dihentikan.

Disisi lain, pergeseran nilai-nilai, norma dan etika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini cenderung lebih menghormati dan menghargai orang kaya serta tidak mau tahu darimana harta kekayaan tersebut diperoleh, membuat penegakan hukum itu semakin sulit ditegakkan. Tidak dapat kita pungkiri, saat ini telah terjadi asumsi bahwa uang dan kekuasaan lebih dari segalanya. Terbukti uang dapat menjadikan seseorang buta, tuli bahkan mampu memutar balikkan fakta sehingga menjadikan orang benar menjadi salah dan sebaliknya. Dari hal tersebut, tidaklah salah jika ada yang mengatakan bahwa hukum di negeri kita ibarat “jaring laba-laba” yang hanya dapat menjerat dan memangsa serangga kecil.

Sebagai contoh konkrit bahwa hukum di negeri ini telah terkontaminasi dan upaya penegakan hukum itu sendiri seakan tidak mendapat respons yang positif dari masyarakat termasuk institusi penegak hukum lainnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Disaat anggota Polri ikut berjuang sekuat tenaga, berlumuran darah bahkan mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), disisi lain para pengusaha Ilegal Logging bergelimang uang dan kemewahan dari hasil merambah hutan. Dan ketika perambahan hutan itu mengakibatkan terjadinya Banjir Bandang di Bukit Lawang, para prajurit ini harus kembali bertugas mengumpulkan ratusan mayat yang menjadi korban. Ironisnya, si pengusaha illegal logging malah berfoya-foya diluar negeri tanpa sedikitpun memperlihatkan keprihatinan terhadap musibah yang sedang terjadi. Walau pekerjaan yang dilakukan oleh para prajurit tersebut merupakan panggilan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, namun dirasakan telah terjadi ketidak adilan.

Kenyataan inilah yang menyebabkan seorang perwira pertama polri beserta anggotanya di jajaran Polres Langkat berani menangkap dan menahan truck bermuatan kayu gelondongan tanpa dokumen dan diduga berasal hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dengan kemauan dan jerih payah tersebut seharusnya Negara memberikan penghargaan, namun yang didapatkan mereka malah gugatan praperadilan (Harian Sumatera, 11 Juni 2004, Perambah Hutan Praperadilkan Polri). Tidak hanya itu, oknum Profesi dan Pengamanan (Propam) Poldasu juga ikut-ikutan melakukan pemeriksaan dan terkesan mencari-cari alasan.

Uraian di atas merupakan sebuah gambaran betapa pahitnya penegakan hukum di negeri ini. Dilain sisi, juga merupakan gambaran bahwa upaya penegakan hukum merupakan sebuah problema yang sangat dilematis. Penegakan hukum harus mendapat dukungan penuh dari semua pihak, terutama para pengambil keputusan (decesion maker). Jumlah anggaran yang selama ini sangat minim dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga seharusnya ditingkatkan. Sedangkan jumlah personil polri dengan skala nasional 1 : 1200 juga harus ditambah disamping terus meningkatkan kemampuan managerial para pimpinan polri.

Tanpa itu semua, keinginan kita untuk menjadikan Polri sesuai dengan paradigma barunya dan hokum sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan pernah tercapai. Semoga pemimpin Nasional kita dimasa yang akan datang jauh lebih peka, jeli dan bijaksana dalam menyikapi pemasalahan hukum di negeri, sehingga penegakan supremasi hukum bukan hanya dijadikan sebagai janji dan simbol belaka. “Selamat Ulang Tahun Polriku, Selamat Ulang Tahun Bhayangkaraku”. Salam.

Daftar Pustaka dan Referensi :

  1. Anton Tabah, Membangun Polri Yang Kuat (Belajar dari Macan-macan Asia) Cetakan pertama, 2001.

  2. Harian Sumatera, Kajari Stabat Tangguhkan Penahanan Po Beng, 7 Juni 2004.

  3. Harian Sumatera, Perambah Hutan Praperadilkan Polri, 11 Juni 2004

* Penulis adalah Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara.

* Artikel ini telah dipublikasikan di Majalah News Selecta, Edisi Agustus 2004.

2 Tanggapan

  1. Pak Polisi yang baik tidak terhitung banyaknya, Salahsatu contohnya mereka mengatur lalu lintas dipanas terik dan penuh debu. Kita sangat ingin agar polisi meningkatkan pelayannannya, dan kita ingin merasa aman di dekat polisi (seperti dulu).
    Yang paling kita utamakan adalh cegah tangkal terhadap penebang kayu dan penjahat. Kalau soal tangkap, iya juga, tetapi nasi sudah jadi bubur, hutannya sudah gundul, jalan sudah rusak, uang sudah kecopetan, bagaimana ini pak.
    Juga mohon gaji polisi supaya dinaikkan pak, juga jangan lupa menaikkan gaji guru..hehehe…

  2. citra polisi sekarang mah itu juga akibat dari ulah polisi sendiri… iya gakkkk 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: