Instruksi Jaksa Agung & Mendiknas Soal Pungli di Sekolah Hanya “Gertak Sambal”


Instruksi Jaksa Agung & Mendiknas Soal Pungli di Sekolah

Hanya “Gertak Sambal”

Oleh : Togar Lubis

Jaksa Agung Hendarman Supandji memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi untuk mengawasi penerimaan mahasiswa dan siswa baru.

“Instruksi dari Jaksa Agung agar Kejati dan Kejari seluruh Indonesia memantau penerimaan mahasiswa baru. Dikhawatirkan ada keresahan di masyarakat,” kata Jampidsus, Marwan Effendi kepada wartawan usai salat Jumat di Kejagung, Jalan Hasanudin, Jakarta, Jumat (11/7/20008).

Dia mengatakan, pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang akhirnya membebani orangtua siswa.

Sementara itu Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof. Dr. Bambang Soedibyo menilai banyak pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) yang belum menegakkan aturan tentang larangan atas pungutan liar (pungli) uang yang dikenakan sekolah saat penerimaan siswa baru (PSB).

“Saya lihat secara umum pemerintahan kabupaten dan kota belum menegakkan aturan itu seperti yang seharusnya, walaupun kewenangan ada di sana, “ papar Bambang seusai membuka Seminar Nasional tentang Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2007 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (12/7).

Dijelaskannya, larangan itu diberlakukan karena sekolah telah mendapat Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Artinya, kalau ada sekolah yang masih mengenakan pungutan berarti melanggar Keputusan Menteri Diknas.

Kewenangan soal pengawasan pungutan itu, terang dia, berada di tangan pemerintahan kabupaten dan kota, bukan lagi di bawah Diknas. Ia menambahkan, pelaku pungli akan diberi teguran dan ditunda kenaikan pangkat dan gaji berkalanya, oknum kepala sekolah yang masih melakukan pungutan dapat dipecat.

Seperti itulah statement dua orang pejabat tinggi di negeri ini menyikapi persoalan pungli yang terus terjadi di sekolah setiap tahun menjelang tahun ajaran baru. Sayangnya, ucapan kedua pejabat tinggi tersebut terkesan hanya “Gertak Sambal” semata yang ternyata tidak membuat para pelaku pungli ini takut. Pungli tetap berjalan bahkan para penegak hukum khususnya para jaksa di kabupaten/kota tetap diam seakan “mengamini” praktek tersebut.

Jika kita kaji lebih mendalam, rasanya wajar para pengelola sekolah tidak akan merasa takut atas “ancaman” Jaksa Agung dan Mendiknas. Apalagi public akhir-akhir ini jelas mengetahui bagaimana kinerja dan moralitas para pejabat di Institusi Kejaksaan RI kita.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten/kota yang menurut Mendiknas berwenang melakukan pengawasan soal pungutan tersebut juga diam, pura-pura tidak tau. Alasannya mungkin dikarenakan selama ini pungli tersebut merupakan “sebuah kebijakan” Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan disampaikan melalui perintah tidak tertulis kepada semua kepala sekolah yang berada dibawah wewenangnya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Dinas Pendidikan merupakan salah satu tempat “mendulang uang” bagi para Kepala Daerah termasuk bagi para Kepala Kejaksaan Negeri setiap tahunnya.

Contoh nyata penyimpangan ini adalah yang selama ini terjadi di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara. Setiap per-triwulan seluruh kepala sekolah SD dan SMP diwajibkan untuk menyetorkan uang yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp.6 ribu/siswa kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Sebelum kebijakan “aneh” ini diterapkan, salah seorang Kepala SMP Negeri yang merupakan “Tuyul” Kadis Pendidikan Kabupaten Langkat mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten tersebut di sebuah gedung sekolah yang berlokasi di Kota Stabat.

Dalam pertemuan ini, sang Tuyul menginstruksikan dan menerangkan teknis “menukangi” Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sehingga uang Rp. 6 ribu / siswa tersebut bisa tetap disetorkan setiap triwulan ke Dinas Pedidikan. Dan apabila para kepala sekolah tersebut tidak mau menuruti permintaan Kepala Dinas ini, maka dapat dipastikan jabatannya akan segera di copot.

Selain dipaksa menggrogoti dana BOS para Kepala Sekolah tersebut termasuk Kepala Sekolah SMU juga setiap tahunnya dibebani biaya Pengukuhan sebagai Kepala Sekolah dengan jumlah antara 1,5 s/d 5 juta. Dan dalam hal ini, jika para Kasek tersebut tidak mematuhi maka jabatannya juga akan dicopot dan segera digantikan oleh orang lain.

Jadi, jika demikian yang terjadi, masih yakinkah anda bahwa Instruksi Jaksa Agung dan Mendiknas tersebut akan dipatuhi oleh para Bupati, Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah di daerah ? Wallahua’lam. Salam.

3 Tanggapan

  1. Namanya pungutan liar, berarti yang memungut itu juga adalah orang liar, dan kalau sudah sudah liar, iya harus dijinakkan,
    Instruksi?!, mirip lempar batu sembunyi tangan saja itu, lalu kemudian dikatakan “kan sudah kubilang!”.

  2. Saya sependapat dengan Pak Singal. Mereka sebenarnya tau realita di lapangan, Tapi malah lempar tangan sembunyi batu, eh.. kebalik ya Pak. Trims pak atas kunjungan dan comment-nya. Salam.

  3. pungli harus diberantas. thanks.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: