DPR & KPK: Hukum mati koruptor!


http://solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=73305

Edisi : Kamis, 24 Juli 2008 , Hal.1
DPR & KPK: Hukum mati koruptor!
Jakarta (Espos) DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setuju dengan wacana hukuman mati bagi koruptor. Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, sangat mendukung pembahasan wacana itu secara serius oleh DPR dan aparat penegak hukum. Munculnya wacana agar koruptor dihukum mati seiring dengan ramainya pelaksanaan eksekusi hukuman mati beberapa hari terakhir.
”Di beberapa negara yang dulu sangat tinggi angka korupsinya, setelah diberlakukan hukuman mati, sangat drastis turunnya. Kalau ada usul itu patut ditindaklanjuti,” kata Agung pada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (23/7).
Menurut Agung, tingkat kerusakan akibat korupsi sangat besar daripada pembunuhan. Karena itu, seharusnya koruptor juga diberikan sanksi yang yang berat.
”Kalau pembunuhan satu dua orang atau keluarga, bisa dihukum mati. Korupsi ini pada rakyat. Kerusakannya sangat besar bagi bangsa dan negara, ini layak dikaji,” terang Agung.Sanksi tegas
Agung berharap penegak hukum dan DPR merespons positif wacana ini. Diharapkan dengan cara inilah upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan baik. ”Itu harus dilihat sebagai suatu yang baik, karena korupsi itu kerusakannya begitu luas pada negara ini,” imbuh Agung.
Sementara itu KPK pun menyatakan dukungan terhadap wacana vonis mati bagi koruptor. Alasannya, harus ada sanksi yang tegas agar ada efek jera.
”Yang sudah kelewatan sih, saya oke-oke saja. Kita harus tegas,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Rabu. Haryono menambahkan, dalam UU Korupsi ketentuan itu memang telah diatur. ”Itu dimungkinkan. Kalau ada korupsi terkait bencana alam dan mengganggu keamanan negara,” tambahnya.
Haryono tidak menampik bila ada alasan kalau hukuman mati melanggar HAM. Tapi dia mempunyai argumen. ”Harus ada keadilan. Kita mengacu kepada UU,” tandasnya.
Sementara itu kalangan DPR pun juga menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. ”Dalam UU, hukuman mati bisa dilakukan. Kami mendukung penuh kalau wacana itu dapat direalisasikan karena akan dapat menjadi efek jera yang nyata,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP) Lukman Hakim Saefuddin.
Menurut anggota Komisi III ini, sebenarnya dalam UU tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga sudah diatur hukuman mati.
Sayangnya, belum begitu tegas mengenai batasan berapa besaran angka korupsi yang harus diberlakukan hukuman mati. ”Dalam UU Tipikor kan ada hukuman mati, Saya lupa berapa kriterianya. Yang pasti kalau korupsi dana bencana alam, korupsi di saat krisis dan lain-lain.”
Dengan hukuman mati, Lukman meyakini praktek korupsi yang telah menjadi budaya di Indonesia akan dapat dikurangi secara drastis. Hukuman mati juga akan mengajarkan pada masyarakat syok terapi dari praktek korupsi yang menghancurkan itu.
”Korupsi itu memang merusak karena akibatnya sampai pada setiap orang. Hukuman mati sangat cocok, karena dapat menghentikan praktek haram itu dan memberikan efek jera secara nyata,” pungkas Lukman.
Pada bagian lain, tiga pejabat melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pejabat-pejabat itu adalah Gubernur BI Boediono, Hakim Konstitusi Mahfud MD dan Ketua BPK Anwar Nasution.
Dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, satu persatu mereka beberkan rincian kekayaannya. Boediono adalah pejabat yang paling banyak total kekayaannya. Mantan Menkeu itu menyebut harta kekayaannya sebelum menjabat sebagai Gubernur BI berjumlah Rp 13.612.509.972 jumlah tersebut dari data 24 Februari 2006. Hartanya kemudian melonjak menjadi Rp 18.660.488.141 ditambah US$10.000 pada 31 Mei 2008.
”Kenaikan hartanya lebih karena kenaikan NJOP (nilai jual objek tanah),” terang Boediono, Rabu (23/70.
Sementara Hakim Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yang juga merupakan mantan anggota DPR/MPR 2004 – 2008 mengatakan, saat menjadi anggota DPR/MPR, dirinya bisa meraup pendapatan lebih dari Rp 80 juta per bulan. ”Pemasukan saya sewaktu menjadi anggota DPR/MPR mencapai Rp 86 juta per bulan,” kata Mahfud MD.
Mahfud memaparkan, sebagai anggota DPR, pendapatan bulanannya senilai Rp 48.600.000 yang terdiri dari gaji serta beragam tunjangan yaitu tunjangan komisi, fungsional, komunikasi intensif, listrik/telepon, dan penyerapan aspirasi. Sedangkan sebagai anggota MPR, lanjut Mahfud, pendapatannya adalah senilai Rp 27.500.000 yang terdiri dari tunjangan jabatan dan honorarium kegiatan seperti sosialisasi ke daerah, Rapim/Rakor Tim Sosialisasi UUD.
Ia juga mengatakan, terdapat pendapatan insidental sebagai anggota DPR/MPR dalam hitungan setahun bila di rata-rata per bulan, yaitu uang Kunker kolektif komisi empat kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 1.650.000, uang Kunker keluar negeri DPR satu kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 3.700.000, dan uang Kunker ke luar negeri MPR satu kali setahun yang rata-rata per bulan Rp 3.700.000.
Selain itu, terdapat pula uang rapat konsinyasi untuk koordinasi dan sinkronisasi RUU inisiatif dengan rata-rata per bulan Rp 1.500.000. – Oleh : Ant/dtc

Satu Tanggapan

  1. Hukum mati aja.. atau kasi hukuman 1x. Kalau tertangkap lagi baru MATIIN aja !!

    Bikin susah orang aja..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: