Warga Tuding PT. Buana Estate Rampas Tanah Rakyat


Makin Berargumen, Makin Rapi Kebohongannya.

Image

Warga menuju lokasi Reclaiming

Tanah tidak kunjung dikembalikan oleh PT Buana Estate yang telah dirampasnya dari tangan masyarakat pada 1985. Bahkan perusahaan itu mengubahnya menjadi kebun kelapa sawit. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, Kamis 12 Juli 2007 Dusun Kampung Tempel, Kelurahan Hinai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara bergolak. Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Masyarakat Ingin Makmur (KTMIM) melakukan aksi reklaiming (klaim balik) atas tanah garapan dan kampung mereka seluas 70,3 hektar yang dikenal sebagai perkampungan kompak Banjaran.

Ratusan massa aksi yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak tani, sekitar pukul 8.30 mulai bergerak menuju lokasi Kampung Banjaran atau areal reklaiming sepanjang 300 meter. Sebagian massa memanggul cangkul dan dodos untuk menanam ratusan anakan pohon pisang dan memancangkan 5 buah plang (papan) berukuran 50cm x 50cm di lahan reclaiming.
ImageSebuah mobil truk bermuatan ratusan anak pohon pisang dan 5 plang kayu yang akan dipasang di areal reclaiming bergerak sangat perlahan mengikuti iring-iringan massa. Sehelai spanduk bertuliskan “Kembalikan Tanah Banjaran 70,3 Ha yang di rampas PT. Buana Estate!” terpampang di badan truk, sementara di depannya berkibar sang Merah Putih pada sebatang bambu setinggi 2 meter.
ImagePukul 10.30, massa aksi memadat di jalan kecamatan yang membelah areal reklaiming. Mereka berbaur dengan masyarakat umum yang ingin menyaksikan aksi. Dengan tertib, peserta aksi menurunkan ratusan anak pohon pisang dan plang-plang dari truk. Lalu sebatang demi sebatang anakan pohon pisang lalu ditanam di sepanjang 1.000 meter areal reklaiming, di kanan dan kiri jalan kecamatan. Puluhan aparat keamanan dari Polsek, Polres, Koramil, dan Satpam PT Buana Estate menyaksikan dari atas sepeda motor sembari berjaga-jaga hingga aksi selesai.
Selain aksi penanaman pohon pisang dan pemasangan papan plang, massa juga berziarah ke pusara para leluhur yang tersebar di antara tanaman sawit dalam areal reklaiming. Pusara-pusara itu kelihatan terawat dengan baik. “Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kendala berarti di lapangan”, ujar Supono, Sekretaris KTMIM. “Massa aksi dalam keadaan sehat semua dan tetap bersemangat melakukan reklaiming”.
Image

Warga sedang menanam pohon pisang

Menjelang tengah hari, massa aksi meninggalkan areal reklaiming untuk melakukan evaluasi dan perencanaan bersama. “Berangkat dari tekad dan pemahaman bersama bahwa reklaiming dengan segala risiko penangkapan oleh polisi menjadi pilihan penyelesaian, maka ekspansi tanaman dan pembuatan posko di areal reklaiming menjadi aksi selanjutnya yang disepakati dilaksanakan 17 Juli 2007,” jelas Ariadi, Community Organizer yang mendampingi perjuangan KTMIM.

Dasar Hukum Tuntutan Warga

ImageKonflik antara PT Buana Estate versus masyarakat Kampung Banjaran, bukanlah konflik baru. Sejak tahun 2000 hingga tulisan ini dibuat masyarakat telah berkali-kali mendatangi berbagai instansi terkait di daerah dan di tingkat provinsi. Bahkan awal Januari 2007 lalu delegasi KTMIM mendatangi DPR RI, Komnas HAM, Mendagri, dan BPN di Jakarta. “Namun upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat,” tambah Ariadi.
Padahal, Rapat Dengar Pendapat Pemda Tingkat I Sumatera Utara dengan Pemda Langkat, pada 7 Juli 2000 menyimpulkan “Tanah yang diklaim masyarakat tidak boleh ditanami kembali dengan tanaman baru oleh PTPN dan Swasta” (kesimpulan ketiga). Sedang kesimpulan keempat menyatakan: “….Aparat keamanan (TNI-Polri) bersikap netral dalam persoalan sengketa tanah rakyat”.
“Namun kenyataannya, PT Buana Estate melakukan penanaman baru berupa tanaman kelapa sawit di areal 70,3 hektar yang masih dalam konflik,” jelas CO yang mendampingi wilayah Langkat dan Deli Serdang, Sumatera Utara ini.
Image Beka Sipayung Kabid V BPN Provinsi Sumatera Utara saat menerima delegasi KTMIM 11 Juni 2007 lalu, menyatakan : “HGU PT Buana Estate sudah diperpanjang 13 Oktober 2004 dengan No. HGU 80. Tetapi faktanya sampai dengan 2006 dokumen BPN Pusat tidak mencatat HGU tersebut. Dokumen tersebut tetap mencatat HGU No. 9/HGU/DA/25-6-1982 dengan luas areal 1.788 hektar, luas ini tidak sesuai pula dengan salinan HGU No. 9/HGU/DA/25-6-1982 yang telah dilegalisir oleh Ir. Didit Setiadi (NIP 010137265) Sekretaris Utama Biro Umum Badan Pertanahan Nasional di Jakarta pada 23 Februari 2007 yang ditujukan kepada KTMIM”.
“HGU No.9/HGU/DA/25-6-1982 tetap berlaku sesuai isi dan bunyinya. Jadi perpanjangan HGU tersebut tidak mungkin dilakukan jika ternyata tanah Banjaran seluas 70,3 hektar belum dikembalikan kepada masyarakat semula”, jelas Edison dan Hendrik, staf bagian konflik BPN Pusat saat menerima delegasi KTMIM 29 Januari 2007 di ruang kerjanya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Simanjorang, petugas BPN Tingkat II Langkat saat menerima delegasi KTMIM pada 11 Juni 2007 lalu.

Akal-akalan

Lalu, dasar hukum mana yang berlaku dalam kenyataan? Hingga kini PT Buana Estate tetap bercokol di tanah warga Banjaran. Selain SK HGU dan dokumen BPN Pusat adalah bohong besar. Akal bulus ini jelas merupakan upaya mengubur SK Mendagri No.9/HGU/DA/25-6-1982 maupun SK Gubernur Sumatera Utara No.23246/27 Desember 1982 yang menjadi dasar tuntutan masyarakat Banjaran.
ImagePraktik culas pembohongan oleh PT Buana Estate telah menyesatkan banyak orang yang tidak mengetahui duduk persoalan tanah Banjaran. Reklaiming ini bertujuan membuka jalan keadilan bagi petani-petani miskin yang tergabung dalam KTMIM dan masyarakat yang tinggal di sekitar Dusun Banjaran.
“Melihat realitas yang dijungkir-balikkan itu, siapa pun anda sebagai makhluk yang mempunyai ide dan nilai, pasti tidak pernah setuju melihat kebenaran diperkosa dengan culas sehingga melahirkan tragedi kemanusiaan dan sosial seperti yang diderita oleh masyarakat Banjaran selama ini, “tegas Ariadi. “Kita membela reklaiming dengan Bismillah dan mencampakkan kebohongan ke keranjang sampah dengan ucapan Na’uzubillah”.
Selanjutnya, KTMIM akan mengeluarkan himbauan kepada PT Buana Estate agar segera keluar dari lahan 70,3 ha itu, dan mengevakuasi pohon-pohon sawit mereka. Perjuangan KTMIM terus berlanjut, meski ancaman atas keselamatan mereka mulai bermunculan (Ariadi/Community Organizer di Langkat dan Deli Serdang, Sumatera Utara/ink).

Satu Tanggapan

  1. Semoga dapat diselesaikan dengan baik, karena hanya kerugian yang dihasilkan adu urat leher. peranan pemerintah sangat diharapkan dalam menyelesaikan ini. Ngomong-ngomong, semoga tidak ada orang yang menggunakan kesempatan demi keuntungan pribadinya, semoga tidak ada yang menunggangi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: