Benarkah Kepala Daerah dari Calon Perseorangan Lebih Baik ?


Benarkah Kepala Daerah dari Calon Perseorangan Lebih Baik ?

Oleh : Togar Lubis

Terbitnya Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tahun 2008 yang didalamnya diatur tentang tata cara penelitian administrasi bakal pasangan calon kepala daerah dari perseorangan merupakan “angin segar” bagi siapa saja yang ingin menjadi kepala daerah namun “alergi” terhadap partai politik atau sama sekali tidak mendapat “pinangan” dari partai politik.

Pra Undang-undang tersebut dibahas dan diberlakukan, sejumlah tokoh baik nasional maupun lokal selalu berargumentasi bahwa kemungkinan kepala daerah yang berasal dari perseorangan akan lebih baik jika dibandingkan dengan kepala daerah yang diusung oleh partai politik. Mungkin salah satu alasannya adalah kepala daerah tersebut tidak akan memiliki “beban moral” terhadap partai politik pengusung dan akan lebih fokus dalam menjalan visi misi dan program kerjanya. Lalu benarkah Kepala Daerah dari Perseorangan akan lebih baik ketika memimpin daerah dibandingkan dengan kepala daerah yang berasal dari dukungan Parpol ? Mungkin ya, mungkin juga tidak, tapi yang pasti tidak akan ada yang berani memberikan jaminan.

Jika membahas soal baik dan buruk kepemimpinan daerah, mungkin yang lebih utama kita perhatikan adalah sosok figur termasuk track record dan background kandidat itu sendiri daripada mempersoalkan usungan partai politik atau perseorangan. Apalagi ketika penyelenggara pemilihan itu sendiri masih dilakukan oleh oknum-oknum KPU yang bermental korup, maka dibutuhkan kejelian pemilih dalam menentukan pilihannya agar mendapatkan seorang kepala daerah yang jujur dan berkualitas. Mungkin motto “pintar-pintarlah memilih dan pilihlah yang pintar” dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman untuk menyikapi hal ini.

Mengumpulkan dukungan seperti yang dimaksudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 tahun 2008 ayat (2) bagi bakal pasangan calon bukanlah pekerjaan gampang, apalagi ditengah tingginya tingkat ketidakpercayan masyarakat terhadap siapapun calon kepala daerah yang akan memimpin. Untuk dapat mengumpulkan dukungan dan Surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP, KTP sementara, Kartu Keluarga, Pasport dan Surat keterangan domisili) sebanyak-banyaknya maka tidak tertutup kemungkinan Tim Sukses Bakal Calon (Balon) akan menghalalkan segala cara termasuk memalsukan tandatangan pendukung.

Setelah itu Tim Sukses juga harus berjuang keras bagaimana agar dukungan yang diajukan tidak dicoret ketika dilakukan verifikasi factual baik oleh PPS, PPK dan KPU daerah. Disinilah biasanya uang mulai berperan agar oknum petugas penyelenggara Pilkada membubuhkan stempel legal atas “dukungan siluman” tersebut.

Intinya, jika ini yang terjadi masih yakinkah kita bahwa calon kepala daerah dari perseorangan tersebut jika terpilih menjadi kepala daerah dalam pilkada langsung akan lebih baik ketika memimpin ? Wallahualam, tapi saya yakin kita sepakat bahwa ketika sesuatunya itu telah dimulai dengan ketidak jujuran maka dapat dipastikan hasil yang didapatkan juga adalah kebobrokan. Salam.

  • Penulis adalah mantan Ketua Tim Kampanye salah satu Calon Kepala Daerah dari Perseorangan di Kabupaten Langkat.

Satu Tanggapan

  1. debut di Kabupaten Bandung jadi awal yang mengecewakan buat calon perseorangan 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: