Makalah KPK : Pengadilan Tipikor Tak Boleh Mati


http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2568

Ketika Irawady Joenoes, mantan anggota Komisi Yudisial (KY) dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 26 September 2007 di sebuah rumah di Jalan Panglima Polim III masyarakat sangat terkejut. Sudah begitu keroposkah sendi-sendi penegak hukum di negeri ini, sehingga KY yang dilahirkan untuk mengawasi perilaku dan moralitas hakim justru ikut melakukan korupsi? Bukankah itu menunjukkan dahsyatnya rongrongan penyakit korupsi di negeri ini?

Di saat rakyat selalu berteriak agar pemerintah meningkatkan kemauan dan kemampuan memberantas korupsi, justru KY yang dibentuk sebagai instrumen pemberantasan korupsi terinfeksi penyakit korupsi. Bukan hanya di dalam negeri, dunia pun menyorot seputar korupsi yang merajalela di negeri ini. Sudah sering dilansir data dari masyarakat internasional, yang menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Masyarakat dunia masih was-was dengan penyakit korupsi di negeri ini. Jadi kita jangan bermimpi investasi luar negeri bisa mengalir ke negeri ini untuk menggerakkan roda ekonomi. Yang pasti, ketika kasus Irawady Joenoeskini terpidana dan sudah nonaktif sebagai anggota KY mencuat, wajah penegakan hukum di negeri ini tercoreng. Reputasi lembaga penegakan hukum kita kembali disorot dan dipertanyakan.

Peristiwa tertangkap tangannya Irawady Joenoes saat menerima uang suap Rp 600 juta plus US $ 30.000 sungguh menampar wajah bangsa. Pertanyaannya, betulkah dunia penegakan hukum kita, khususnya dalam pemberantasan korupsi begitu kelam? Sebenarnya tidak, masih ada tetesan harapan di negeri ini. Meski Irawady Joenoes mengemukakan berbagai dalih di pengadilan, namun pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang lahir sebagaimana diamanatkan Pasal 53, UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, masih bisa diandalkan sebagai garda strategis dalam memberantas korupsi.

Di pengadilan tipikor, Irawady Joenoes tidak bisa berkelit dan harus mempertanggungjawabkan tindakannya menerima suap. Begitu juga dengan Freddy Santoso, si pemberi suap. Jumat, 14 Maret 2008, mereka divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan tipikor. Bukan berarti kita, ikut-ikutan seperti majelis hakim pengadilan tipikor, dalih yang dikemukakan Irawady di pengadilan harus kita hormati, termasuk upaya mantan anggota KY ini untuk mengajukan banding. Tugas kita hanya ikut berperan aktif mengawasi kinerja pengadilan tipikor dari luar.

Ada hal penting harus kita kemukakan di sini, soal eksistensi pengadilan tipikor. Sebagaimana kita ketahui, pengadilan tipikor merupakan pengadilan “istimewa”. Pengadilan ini tidak terpisahkan dari KPK. Kekhususan pengadilan tipikor ini memang sudah sejak awal disadari bangsa ini. Pengadilan tipikor yang lahir berdasarkan Pasal 53 UU nomor 30 tahun 2002 dan satu undang-undang dengan KPK, kini hidupnya menunggu kepastian. Permohonan uji konstitusionalitas atas undang-undang KPK yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Mulyana W Kusumah, Tarcisius Walla, dan Nazaruddin Sjamsuddin di tahun 2006 mempertanyakan eksistensi pengadilan tipikor.

Putusan MK kala itu, memerintahkan Presiden dan DPR dalam tiga tahun membentuk dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi pengadilan tipikor. Itu tak lain agar pengadilan tipikor semakin kuat kedudukannya. Sebab itu, kita ingatkan Presiden dan DPR agar tidak berleha-leha, batas waktu hampir habis! Selain itu efektif tidaknya kinerja KPK sangat bergantung keberadaan pengadilan tipikor. Pengadilan tipikor tidak boleh mati.***

Sumber : Suara Pembaruan, 17 Maret 2008

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: