Ratusan ribu TKI dan anak-anak di Perkebunan Sawit di Sabah-Malaysia


http://www.komnaspa.or.id/berita.asp?p=148

Jakarta (17/09/2008); Dari hasil kunjungan/investigasi lapangan dan informasi yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS ANAK) 13 – 15 September 2008 di dua lokasi masing-masing Perkebunan Sawit Asiatic Indah, Tongad dan Perkebunan Sayur di Kundasang, Kota Kinabalu menyimpulkan Sebagai Berikut :

  1. Fakta menunjukkan bahwa Pemerintah Kerajaan Malasya telah membiarkan perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Sawit yang tersebar di wilayah Hukum Sabah Malaysia melakukan perbudakan modern (Bonded Labor) secara sitematik bagi Tenaga Kerja Indonesia.
  2. Sistem kerja, perlakuan yang berlaku di Perusahaan-perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia.
  3. Akta Perburuhan bagi Pekerja Asing yang diberlakukan bagi TKI yang diberlakukan Pemerintah Malaysia telah melanggar Konvensi ILO tentang Anti Perbudakan maupun Konvensi ILO No. 182 dan 132.
  4. Pemerintah Kerjaan Malaysia telah membiarkan terjadinya pelanggaran Konvensi PBB tentang hak Anak tahun 1989 khususnya hak anak atas Kemerdekaan Sipil.
  5. Lemahnya bargaining Diplomatik Pemerintah Indonesia khususnya mengenai penempatan TKI di Sabah Malaysia.
  6. Lemahnya pengawasan keimigrasian terhadap arus keluar masuk TKI di wilayah perbatasan RI Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur.
  7. Lemahnya aspek perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Sabah, Malaysia.
Dengan demikian Berdasarkan fakta hasil investigasi lapangan dan berbagai informasi yang didapatkan Komisi Nasional Perlindungan Anak termasuk percakapan dengan Perwakilan RI di Kota Kinabalu dan Kualalumpur, Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai sebuah Lembaga independent di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak :
  1. Mendesak Pemerintah Indonesia menggunakan Jalur diplomatic Departemen Luar Negri, Mendiknas, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial dan Kantor Menkokesra untuk menindaklanjuti Kesapakatan Politik Pemerintah Kerajaan Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia (Annual Consultation 2006) tentang Kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Malasya tentang Pendidikan anak-anak TKI.
  2. Sesuai dengan Konstitusi Dasar RI, Declaration Universal Hak Asasi Manusia, dan konvensi ILO tentang anti perbudakan, mendesak Pemerintah Indionesia menggunakan Jalur Diplomatik untuk menghentikan Pebudakan moderen atau Bonded Labor bagi TKI yang bekerja di Ladang-ladang Perkebunan Sawit.
  3. Sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak, UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendesak pemerintah Indonesia untuk memberikan hak anak atas kemerdekaan sipil melalui pemberiaan akta lahir bagi anak-anak TKI yang lahir di Ladang-ladang Perkebunan Sawit agar tidak menjadi anak-anak yang kehilangan kewarganegaraan (stateless)
  4. Perlunya Penegakan Hukum secara konprehensif terhadap arus keluar masuk TKI dari wilyah perbatasan RI Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur
  5. Sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2003, maupun Konvcensi PBB tentang Hak Anak segera mendorong Menteri Pendidikan Nasional RI untuk segera menyelenggarakan pendidikan Alternatif dan diakui diseluruh wilayah kerja TKI di Sabah Malaysia.
  6. Mendesak Menteri Pendidikan Nasional RI agar menyediakan fasilitas bagi para guru pengajar anak-anak TKI berupa perumahan yang layak, transportasi dan Alat penunjang sarana pendidikan yang memadai.

Satu Tanggapan

  1. Great post, Thanks for share.. 😀

    visit my blog,
    http://satyap06.student.ipb.ac.id/
    .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: