Bebaskan Tersangka Cabul, Polresta Binjai Langgar UU Cabul


Kamis, 12 Maret 2009

Sumber : harian pos metro medan

BINJAI-KEBIJAKAN Polresta Binjai membebaskan Daniel Gananta Sitepu (35), hingga kemarin terus menuai kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Gananta adalah oknum PNS LP Tanjung Gusta Medan, yang terlibat kasus pencabulan seorang siswi SMK, PS (16), di Hotel Binjai pada 5 Februari 2009. Sebelum dibebaskan, Gananta sempat ditahan.

Kemarin, setelah dikecam pihak PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), giliran praktisi hukum Agus Susanto SH, Mhum yang angkat bicara atas kasus pembebasan Gananta. Pengacara kawakan itu menilai, aparat Polresta Binjai tak bertindak secara proporsional dan profesional dalam menangani kasus pencabulan yang dilakukan Gananta, apalagi dia seorang PNS.

“Kalau bebasnya tersangka karena keluarga korban telah mencabut delik aduan, polisi harus dapat membedakan kelompok pidana delik aduan terhadap pelanggaran. Karena polisi tidak hanya tunduk pada pidana umum, tetapi harus tunduk kepada pelanggaran perdata,” tegas Agus. Karena itu, menurut Agus, Polresta Binjai telah melanggar ketentuan UU Pencabulan No. 1 Tahun 1974, dan karena itu pula, tidak ada alasan polisi untuk melepaskan tersangka.

“Seharusnya Polresta Binjai dilaporkan ke Komnas HAM Anak. Karena janji tersangka untuk menikahi korban juga tidak bisa dilakukan, karena anak itu belum cukup umur untuk menikah. Seharusnya polisi menggelar kasus, jadi kalau dilepas tidak ada delik hukumnya, dan itu merupakan pelanggaran HAM, karena Hak Azasi itu dilindungi negara dan tertuang dalam jaminan konstitusi,” tandas Agus.

Terpisah, Togar Lubis dari Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (KSmar) Sumut, juga menuding Polresta Binjai telah mengangkangi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bebasnya tersangka cabul itu membuat track record buruk atas citra polisi sebagai penegak hukum, yang idealnya konsekwen dalam setiap bentuk pelanggaran hukum yang terjadi tanpa adanya diskriminasi dan pengaruh dari manapun.

Menurut Togar, bebasnya tersangka cabul itu dapat menimbulkan rasa tak percaya masyarakat dengan kinerja polisi yang bertugas melindungi, melayani dan mengayomi, bukan sebaliknya: malah membuat masyarakat takut berurusan dengan polisi. “Bisa saja dalam kasus ini telah terjadi ‘bentuk kerja sama’ antara pelaku yang merupakan keluarga kaum elit atau yang berkuasa, hingga diupayakan terjadinya kesepakatan yang meredam kasus ini yang lebih menguntungkan tersangka. Hingga baik disadari atau tidak, polisi telah memberikan peluang pada tersangka untuk melakukan perbuatan ini kembali, karena pelaku merasa dirinya kebal hukum,” tandas Togar.

Di tempat terpisah, Kepala Rutan (Karutan) Tanjung Gusta Medan, Amran Silalahi, saat dihubungi POSMETRO MEDAN, kemarin (11/3) siang mengaku masih menunggu proses hukum terhadap anak buahnya itu di Polresta Binjai. “Kita tidak bisa memberikan sanksi, karena proses hukumnya masih berjalan dan masih lanjut, setelah kita mengetahui keputusan hukumnya baru kita dapat memberikan sanksi,” tandas Amran. (aswin)

2 Tanggapan

  1. baru tau klo ada UU cabul…:D

  2. kk blog na keren bgt

    jgn lupa silaturahmi ke blog saya yaa

    http://jamelblog.wordpress.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: