Kasus Dugaan Korupsi di Dinas P&P Langkat, Jaksa Terkesan Berupaya Memutus Mata Rantai Korupsi


Langkat,

Dikembalikannya uang Rp.300 juta oleh Dra. Hj. Azizah, Kadis P dan P Kab.Langkat yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat Tulis Kantor (ATK) melalui kuasa hukumnya kepada Kejari Stabat minggu lalu merupakan bukti bahwa Azizah terlibat atau bahkan merupakan “dalang” kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara/daerah Rp. 1,3 milyar.

Walau demikian, ternyata penyidik kejari Stabat sampai saat ini belum juga menahan Azizah seperti yang mereka lakukan terhadap Adilita Bangun pada akhir Januari 2009 lalu. Hal inilah yang semakin menimbulkan kecurigaan public bahwa ada upaya pihak-pihak tertentu termasuk dari pihak Kejari Stabat sendiri agar Azizah tidak terlibat dalam kasus korupsi ini.

Menyikapi sikap lunak penyidik Kejari Stabat terhadap Azizah ini, praktisi hukum Syahrial,SH yang juga merupakan Ketua Pokja Hukum dan HAM Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut ini menyatakan, dengan dikembalikannya uang Rp.300 juta tersebut seharusnya penyidik segera menahan Azizah agar lebih mudah melakukan penyidikan guna menuntaskan kasus korupsi tersebut.

“Seharusnya dengan dikembalikannya uang yang diduga merupakan hasil korupsi, penyidik segera menahan Azizah dan hal ini juga perlu agar equality before of law (persamaan kedudukan di depan hukum) bagi masyarakat Langkat termasuk bagi tersangka lainnya seperti Adilita Bangun akan terpenuhi” jelasnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (10/3) di Stabat.

Ditambahkan oleh Syahrial,SH, bahwa pada umumnya perbuatan korupsi dapat dilakukan oleh orang yang memegang sebuah jabatan dan dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang atau lebih ibarat mata rantai yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

“Perbuatan korupsi itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih ibarat mata rantai, jadi merupakan suatu kekeliruan jika penyidik malah mencoba untuk memutus mata rantai tersebut. Seharusnya penyidik bukan hanya menahan Adilita Bangun tetapi juga segera menahan Azizah dan 4 orang rekanan yang terlibat dalam pembuatan proyek fiktif tersebut seperti yang barusan dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi di Departemen Perhubungan” kata Syahrial menjelaskan.

Senada dengan itu pada hari yang sama, praktisi hukum Ahmad Yuni Nst,SH ketika diminta komentarnya via telepon seluler soal kasus dugaan korupsi pengadaan ATK fiktip di Dinas P dan P Langkat, menyatakan bahwa seharusnya penyidik Kejari Stabat segera menahan Azizah agar proses penyidikan dapat lebih efektif dan dikembangkan hingga diketahui siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kita sangat yakin apabila penyidik punya kemauan untuk mengungkap tuntas dugaan korupsi ini maka akan diketahui siapa saja yang terlibat dan ikut menikmati uang hasil korupsi tersebut selain Azizah. Persoalannya, apakah penyidik Kejari Stabat punya keberanian dan kemauan untuk melakukan itu” Kata Ahamad Yuni yang juga merupakan Penasehat Hukum pelapor Kasus dugaan korupsi pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD Langkat 1999/2004 pada tahun 2006 lalu dan sampai saat ini kasusnya stagnan di Poldasu.

Satu Tanggapan

  1. […] – Kasus Dugaan Korupsi di Dinas P&P Langkat, Jaksa Terkesan Berupaya Memutus Mata Rantai Korupsi […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: