YAKINLAH, MENUNDA PEMILU PASTI LEBIH BAIK


Untuk tingkat ketidak-beresan persiapan pemilu 2009 yang sudah tinggal menghitung hari, terutama tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum mencerminkan kepesertaan seluruh rakyat yang berhak memilih, sesungguhnya kita harus meyakinkan Indonesia bahwa menunda pemilu itu lebih baik. Tidak usah didramatisir akan terjadi chaos dan hal-hal lain yang tidak perlu. Andaikan pun ada potensi untuk itu, maka sejak dini harus dapat diantisipasi, bukan justru membiarkan tersebarnya rasa takut yang mengancam, seperti bola salju.

Demikian Shohibul Anshor Siregar, Kordinator Umum ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & wadaya) kepada wartawan saat diminta pendapat tentang wacana penundaan pemilu yang berkembang akhir-akhir ini.
Pemilu itu sebuah proses suksesi, bukan sekadar ritus lima tahunan berbiaya mahal. Secara ekstrim Pemilu sama sekali tidak diperlukan jika tidak ada jaminan bahwa proses itu benar-benar perwujudan keinginan sungguh-sungguh dari rakyat untuk mencari wakil dan pemimpin terbaik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sirkulasi kekuasaan sama sekali bukan target, melainkan hanya konsekuensi belaka dari penyaluran aspirasi politik rakyat yang diyakini memuat keinginan luhur untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Substansinya, bagaimana rakyat menentukan siapa yang akan mengendalikan Negara ini.

Kata kunci pemilu adalah “pilih”, tandasnya. Dalam kata “pilih” itu terkandung pengertian proses kategorisasi objektif dan faktual paling tidak atas 2 (dua): komponen utama: siapa yang berhak memilih dan siapa yang berhak untuk dipilih. Kemudian, dengan cara apa pilihan itu dilakukan (dulu coblos, sekarang contreng). Berapa banyak pun UU diterbitkan dan berapa pasal pun dicantumkan untuk masing-masingnya, substansinya hanya satu: seluruh rakyat yang berhak harus dijamin secara jujur dan adil dalam menentukan siapa wakil dan pemimpinnya. Sebaliknya jika memang takut rakyat akan menentukan sesuatu yang lain, maka jangan menyelenggarakan pemilu sebagai mantel demokrasi. Itu berbahaya.

TAK MUNGKIN DIPERBAIKI SEBELUM TANGGAL 9 APRIL
Untuk pengkategorian siapa yang berhak memilih turunanya (derivasi) diwujudkan dalam dokumen bernama Daftar Pemilih Tetap (DPT). UU Pemilu Indonesia menempatkannya sebagai salah satu tahapan amat penting, dan dibiayai amat mahal. Meskipun berbiaya amat mahal, hasilnya amat buruk. Saya ambil contoh dari yang kami teliti di ‘nBASIS.

Dua malam yang lalu saya mengundang dua orang tokoh dari Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan. Di depan mereka saya buka Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap TPS yang terdapat di Kelurahan tempat mereka tinggal. Soft-copy DPT itu saya dapatkan dari KPUD Kota Medan, dan setelah saya bandingkan dengan soft-copy yang ada pada beberapa caleg di Kota Medan , semuanya sama. Berarti data yang digunakan ‘nBASIS mutawatir (yang juga ada pada banyak orang).

Paling tidak terdapat 4 (empat) kategori masalah. Pertama,, nama double. Rusniati Nasution (NIK 1271185910620002) yang beralamat di Jalan Permai Nomor 38 di tulis 2 kali. Juga Fathul Umra (NIK 1271181503820004) Jl.Permai No.42 B Medan , Lismah (NIK 1271184310580003), Sri Wulandari (NIK 1271184409900001), Yunus Anis Siregar (NIK 1271180203590002), M.Azhari Siregar (NIK 1271180401880002),
Kedua, orang yang sudah lama meninggal masih dicantumkan juga. Sebutlah almarhum anggota keluarga Napitupulu yang tinggal di Jalan Permai Gg Sion. Tidak elok menyebut nama-nama almarhum itu di sini. Ketiga, 5 orang yang termasuk keluarga dekat Hasanuddin Siagian (NIK 1271181604630003) telah pindah sejak tahun 2002 ke Pasar Miring, Kabupaten Deliserang, begitu juga anak kandungnya yang sudah 3 tahun di Malaysia, ada dalam DPT. Keempat, orang yang tidak jelas juga ada dalam DPT. Untuk hal ini ‘nBASIS sendiri memang belum begitu haqqul yakin 100 %, karena kedua orang yang diajak melihat DPT bisa saja tidak mengenal keseluruhan orang yang terdaftar pada TPS 19 yang kami jadikan sample penelaahan di Kecamatan Medan Perjuangan itu. Tetapi kuat dugaan, orang yang tak jelas pun ada dalam DPT. Perhatikanlah misalnya nama-nama yang tidak mempunyai NIK (Rosti Aminah, Pdt. Feferson S. Sth, Ev. Maudur Sitompul, Aprizal Irahmadi, Saida Abdilah, dan Rafika Sari. Juga di Alamat yang berbeda tanpa NIK Rudy Simorangkir, Murni R. Sormin, Ilham Nainggolan, Sumiaty, Rifai Suputra, Samsidar Wati, Mangara Simanjuntak, dan Herita Simare-Mare). Mungkin saja orang-orang itu penduduk di Sidorame Timur, tetapi dengan tiadanya NIK tentu mereka seolah menjadi penduduk yang tak jelas.

Apa yang kita tahu dari kasus serupa di Jawa Timur, di Tapanuli Utara, di Karo dan tempat-tempat lain, mengindikasikan tingkat permasalahan yang rumit dan tidak mungkin diperbaiki dalam hitungan hari ke depan. Sedangkan untuk menghasilkan DPT amburadul yang sekarang sudah berlangsung sekian lama dan berbiaya besar, apalagi untuk merombaknya menjadi lebih baik. Itu mustahil.
Menjawab wartawan Shohibul Anshor Siregar menegaskan pangkal masalah DPT, “saya khawatir kekuatan anti demokrasi telah menyusup dalam proses dan kelembagaan yang bekerja untuk demokrasi. Ini tragis, pungkasnya.

5 Tanggapan

  1. klo pemilu mundur berarti kampanye jua mundur dunk.

    denger2 orang hidup hrus hemat jangan boros.
    kayaknya klo msalah DPT tiap taun ttp ada, tp nyatanya pemilu tepat waktu jua.
    smangat!

  2. Togar Lubis : Iya mas. Itu kata dekan FISIP UISU

  3. Halo bang salam kenal..

    menunda pemilu bisa jadi banyak dampaknya.
    1. Kehilangan uang dengan percuma. berapa banyak uang yang sudah keluar. dan yang harus dikhawatirkan, bagaimana reaksi partai, caleg yang sudah keluar banyak uang kalau pemilu ditunda.
    2. kredibilitas di mata international.

  4. Setuju sekali penundaan pemilu untuk menjamin kejurdilan pemilu itu sendiri. Jika dipaksakan dengan tanpa kejelasan siapa yang akan memilih, justru dunia internasional akan menuding incumbent telah merancang perhelatan ecek-ecek yang diberi nama demokrasi. Kredibilitas rezim terpilih justru akan naik jika pemilunya demokratis. Jikalau hal seperti ini terjadi di Amerika, katakanlah Obama menang dengan pemilu seperti ini, pasti tak jadi dilantik. Di dunia internasional orang bukan hanya sekadar pemilu, tetapi martabatnya juga dijamin. Tak seperti kitalah saya rasa.

    Tak ada kehilangan uang, hanya yang sudah menabur uang untuk membujuk agar dipilih rakyatlah yang akan kehilangan. Nah, biar saja, memang money politics kan dilarang dalam pemilu? Atau sudah ada undang-undang atau perpu dari SBY yang membolehkan money politics?

    Begitu saya rasa.

  5. […] Blevkog added an interesting post today on Komentar di YAKINLAH, MENUNDA PEMILU PASTI LEBIH BAIK oleh siasahHere’s a small reading…biar saja, memang money politics kan dilarang dalam pemilu? Atau sudah ada undang-undang atau perpu dari SBY yang membolehkan money politics? […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: