Kasus Ijazah Gubsu Distop, Polisi Dituding Terima Suap


Sumber : Pos Metro Medan, Selasa, 24 Maret 2009
Selasa, 24 Maret 2009
MEDAN-DUGAAN ijazah palsu H Syamsul Arifin saat bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun lalu, terjawab sudah. Poldasu mengaku tidak menemukan unsur tindak pidana di dalam kasus itu. K-SEMAR langsung menuding institusi pimpinan Irjen Pol Badrodin Haiti itu, telah menerima suap.

“Kita belum sampai pada proses penyidikan, karena setiba laporannya dari Mabes Polri ke Kapolda dan diteruskan ke Direktorat Reskrim Polda Sumut hasil pengecekan tidak ditemukan unsur tindak pidana,” ungkap Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Drs Baharudin Djafar Msi saat dikonfirmasi POSMETRO MEDAN, kemarin (23/3).

Menurut juru bicara Kapoldasu ini, proses datangnya surat laporan dari LSM tersebut memang benar yakni melalui Kabareskrim kepada Kapoldasu (waktu itu dijabat Irjen Pol Iwan Pandjiwinata) dan didisposisikan kepada Direktorat Reskrim Polda Sumut. “Namun dalam prosesnya, pada 16 Mei 2008 Polda Sumut telah melayangkan surat ke Mabes Polri yang menyatakan bahwa soal dugaan ijazah palsu Gubsu tidak ditemukan unsur tindak pidana,” timpalnya.

Ketika dipertegas kembali soal mengirimkan surat balasan ke Mabes Polri berarti ijazah palsu Syamsul Arifin absah, mantan Wadir Intel Poldasu ini membenarkan dan menampik semua tudingan LSM karena tidak terbukti. “Di surat itu sudah terjawab semua, bahwa ijazah beliau sah, tudingan LSM tidak terbukti. Bahkan surat itu langsung ditandatangani oleh Kapoldasu, waktu itu dijabat Irjen Pol Nuruddin Usman,” tegasnya, sembari menolak memberitahu nomor surat yang dikirim Poldasu ke Mabes Polri.

Pernyataan itu membuat K-SEMAR geram. Hal ini disampaikan Togar Lubis selaku koordinator. Menurut Togar, Poldasu diduga terima suap dan terindikasi termakan budi pada Syamsul Arifin. “Pembebasan lahan di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, untuk pembangunan gedung Sekolah Polisi Negara (SPN) yang anggarannya sekitar Rp 3,25 miliar itukan dibebankan pada APBD Langkat Tahun Anggaran 2006. Itu permainan siapa kalau gak Syamsul dan pihak Poldasu,”ujar Togar.

Selain itu, lanjut Togar, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada ratusan personil Poldasu dan karyawan yang bekerja Mapoldasu menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2006 lalu, juga diyakini sebagai upaya agar para penyidik tunggal tindak pidana umum ini tidak melanjutkan kasus tersebut. “Dari sinikan jelas kalau Polda sudah ada ‘deal’ dengan pihak Syamsul sebelumnya,”ujar Togar lagi yang kembali menuding kalau penyidik Polri khususnya Poldasu belum mampu dan terkesan memang tidak mau menuntaskan kasus yang merusak dunia pendidikan di NKRI ini.

Terpisah, Baharudin pun geram dengan pernyataan Togar. Menurutnya, semua orang bebas berpendapat tetapi harus sesuai fakta yang bisa dibuktikan secara hukum. “Biarkan saja mereka (LSM K-SEMAR) mau omong apa, semua orang punya hak untuk berbicara. Tetapi kami (Poldasu) bisa tuntut mereka dengan tuduhannya tersebut, karena itu sebuah penistaan,” tegasnya.

Sekedar mengingatkan, LSM Kelompok Studi Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, melaporkan kasus dugaan ijazah palsu SMEA milik H. Syamsul Arifin ke Mabes Polri, berawal dari Pilkada Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2004 silam.

Dokumen itu merupakan salinan yang dimintakan Syamsul kepada SMEA Persiapan Negeri Pangkalan Brandan sebagai almamaternya. Anehnya salinan itu, walau ditandatangani kepala sekolah Ahmad Atan, namun sama sekali tak menyertakan stempel SMEA dan nomor register. Ijazah tanpa foto siswa itupun justru dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA Pangkalan Brandan bernama A Lubis.

Akhirnya LSM tadi melapor ke Mabes Polri pada 2 Juni 2005 lalu. Laporan itu pun kemudian ditindaklanjuti dengan surat Telegram Rahasia (TR) Mabes Polri melalui Kabareskrim Polri mengirimkan (TR) No.Pol. R/535/DIT-I/VI/2005 kepada Kapolda Sumut pada 10 Juni 2005.

Setelah itu, pada tanggal 14 Juni 2005, Kapolda Sumut dengan TR/578/2005/Bag Analisis, mengirimkan TR Kabareskrim Polri ini kepada Kapolres Langkat. Berdasarkan TR Mabes Polri inilah pada tanggal 7 September 2005, Polda Sumut dengan Surat No.Pol :B./532/IX/2005, ditandatangani oleh Kombes Pol Surya Dharma selaku Direktur Reskrim Polda Sumut.

Oleh Kombes Surya Dharma mengundang pihak LSM selaku pelapor pada 14 September 2005 untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan dugaan ijazah palsu Syamsul Arifin tersebut.di hadapan penyidik Polda Sumut.

Dari pemeriksaan inilah diketahui bahwa Dit Reskrim Polda Sumut telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dengan No. Pol. : Sp.-Lidik/14/VII/2005/Dit Reskrim, tanggal 6 Juni 2005. (syahrul/zulfadli)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: