Kejati Sumatera Utara Diminta Lakukan Penyidikan : PEJABAT LANGKAT BAGI-BAGI DANA BANTUAN SOSIAL APBD LANGKAT


Langkat ( )

Pemberian bantuan kepada Muspida Plus Kabupaten Langkat yang bersumber dari Pos Bantuan Sosial lainya APBD Langkat Tahun Anggaran 2007 merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 435 juta. Hal ini dinyatakan Ketua Pokja Hukum dan HAM Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Syahrial, SH kepada wartawan, Jum’at (30/4) di stabat. Kerugian Negara ini terungkap berdasarkan hasil Audit Perwakilan BPK RI di Medan dengan Nomor : 16/S/XVIII.MDN/12/2008 bertanggal 19 Desember 2008.

Berdasarkan audit BPK RI tersebut, pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Langkat telah menganggarkan belanja bantuan kepada Muspida Plus pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 435 juta dengan realisasi sebesar 100% dari anggaran. Belanja bantuan kepada Muspida Plus tersebut diberikan secara tunai kepada unsur Muspida Plus setiap triwulan (tiga bulan sekali) senilai Rp108.750.000,00 atau seluruhnya senilai Rp.435 juta untuk empat triwulan (satu tahun). Padahal Pemkab. Langkat diketahui belum menetapkan belanja bantuan kepada Muspida Plus dalam suatu Surat Keputusan Bupati Langkat yang mengatur mengenai besaran jumlah bantuan dan pihak-pihak yang menerima bantuan keuangan.

Hasil pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban belanja bantuan kepada Muspida Plus tersebut diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban dana hanya berupa tanda terima uang tunai setiap triwulan, dengan rincian penerima dana sebagai berikut:
H. Syamsul Arifin, SE Bupati Langkat Rp.48 juta, H. Syafruddin Basyir Ketua DPRD Langkat Rp. 48.juta, AKBP Drs. Anang Syarif H. Kapolres Langkat Rp.24 juta, AKBP Drs. Dody Marsidy Kapolres Langkat Rp.24 juta, Letkol INF. A. Dimyati Dandim Rp.48 juta, Dodhi Putra Alfian, SH Kajari Stabat Rp. 48 juta, MHD. Nurzaman, SH Ketua PN Langkat Rp.48 juta, Drs. H. A. Yunus Saragih Wakil Bupati Rp.36 juta, Drs. H. Masri Zein Sekda Rp.15 juta, Drs. H. Surya Djahisa Sekda Rp.15 juta, H. Sukhyar Mulianto Kakan Kesbang Rp.18 juta, Mayor. INF. Parlindungan H. Rp.18 juta, Kompol. Beny Arjanto, SIK Rp. 18 juta, AKBP Jonni Asadoma Kapolresta Binjai Rp.8 juta, Drs. Bursa, SH, MM Ketua PA Stabat Rp. 4 juta, Paet Hasibuan Ketua PA Stabat Rp. 4 juta, Letda Laut (E) Dwi Haryanto Dankamla Pkl. Susu Rp. 1 juta, Sertu Popi Julianto Dankamla Pkl. Susu Rp.2 juta, Serka Yaseng Dankamla Babalan Rp. 4 juta dan Oktario Harefa Kacabjari Pkl. Brandan Rp.3 juta

Bagi-bagi uang dengan alasan bantuan Muspida Plus ini jelas bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007 pada butir 14 poin a yang menjelaskan bahwa bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan serta penggunaannya. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran bantuan kepada unsur Muspida Plus pada pos belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 435 juta tidak sesuai peruntukkannya dan merugikan keuangan daerah.

Menurut BPK RI, hal ini terjadi karena Panitia Anggaran Kabupaten Langkat Tahun 2007 dalam menyusun dan menetapkan anggaran bantuan kepada unsur Muspida Plus tidak mempedomani ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Bupati dalam menyetujui dan menetapkan anggaran belanja Bantuan Sosial kepada Muspida Plus tidak mempedomani ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan Belanja Bantuan Sosial.

“Aneh, dana bantuan sosial koq dibagi-bagikan dengan pejabat, ini sudah tidak benar dan disebabkan telah terjadi kerugian keuangan daerah maka kita minta penyidik Kejaksaan Tinggi agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini dengan memeriksa seluruh pihak penerima bantuan”
kata Syahrial, SH ( )

Satu Tanggapan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: