Audit BPK RI Terhadap APBD Langkat : Dana Bansos Untuk Muspida Plus Juga Terjadi Tahun 2006


Langkat ( )

Pemberian bantuan kepada Muspida Plus Kabupaten Langkat yang bersumber dari Pos Bantuan Sosial lainnya APBD Langkat tahun anggaran 2007 dan diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 435 juta ternyata juga terjadi pada tahun 2006. Berdasarkan hasil audit Perwakilan BPK-RI di Medan dengan Nomor : 75/S/XVIII.MDN/03/2008 bertanggal 13 Maret 2008 diketahui bahwa pada tahun 2006 lalu APBD Langkat juga mengalokasikan anggaran serupa sebesar Rp. 411 juta. Hal ini dinyatakan oleh Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, Kamis (14/5) kepada Wartawan di Stabat.
Menurut Togar Lubis berdasarkan hasil audit tersebut dinyatakan bahwa Dalam Rancangan Laporan Perhitungan APBD TA. 2006 Pemkab Langkat pada Pos Sekretariat Daerah menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp22.331.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp20.135.135.000,- atau 90.16% antara lain dianggarkan untuk Bantuan Sosial Lainnya sebesar Rp9.227.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp9.034.840.000,- atau 97,48% dari anggaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas surat pertanggungjawaban dan bukti-bukti pengeluaran pada Pemegang Kas Sekretariat Daerah atau Pembantu Pemegang Kas Bina Sosial diketahui terdapat pengeluaran Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Lainnya sebesar Rp1.578.800.000,- tidak sesuai peruntukannya. Pengeluaran tersebut telah mendapat persetujuan secara berjenjang mulai dari atasan langsung Pemegang Kas sampai kepada Sekretaris Daerah yang digunakan antara lain untuk kegiatan perayaan hari-hari besar, pembangunan gapura,
bantuan kepada aparat pemerintah dalam rangka menyambut 1 Syawal 1427 H dan untuk bantuan pembangunan kepada instansi vertikal. Sebagai pertanggungjawaban bantuan non fisik adalah berupa proposal, sedangkan untuk bantuan berupa bangunan pisik kepada instansi vertikal, pertanggungjawabannya hanya berupa surat perjanjian.
Hal tersebut mengakibatkan pemberian Bantuan Keuangan Organisasi Kemasyarakatan kepada Bantuan Organisasi Lainnya TA. 2006 tidak tepat sasaran dan berpotensi memboroskan keuangan daerah sebesar Rp1.578.800.000,- dan diantaranya sebesar Rp.411.000.000, yang diberikan kepada Muspida Plus juga tidak mempunyai landasan hukum.
Menurut BPK RI kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. b. Surat Edaran Mendagri No. 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pengalokasian anggaran dalan APBD yang diperuntukkan membantu Instansi Vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah tidak diperkenankan. Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan dana untuk koordinasi penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, kebutuhan pendanaannya supaya dalam RASK perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan tugas dengan Instansi Vertikal terkait diformulasikan.
Hasil audit tersebut juga menyatakan bahwa hal ini terjadi terjadi dikarenakan : a. Pemegang Kas Sekretariat dan Kepala Bagian Bina Sosial dalam melakukan pengeluaran yang memboroskan Belanja Bantuan Keuangan Organisasi Lainnya tidak mentaati ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah, b. Sekretaris Daerah sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan sebagai
pengguna anggaran dalam menyetujui pembayaran atas pengeluaran Bantuan Keuangan Organisasi Lainnya tidak menaati ketentuan tentang pemberian bantuan keuangan, c. Pengawasan dan pengendalian Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPKD) lemah.
“Kita berharap agar penyidik KPK atau Kejaksaan agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini dengan memeriksa seluruh pihak penerima bantuan tanpa mengenyampingkan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Rp.30 milyar yang bersumber dari APBD Langkat Tahun Anggaran 2008 dan saat ini sedang ditangani pihak Kejari Sstabat” kata Togar Lubis ( )

2 Tanggapan

  1. Langsung saja, sesungguhnya apa yang didapatkan oleh masyarakat dari Syamsul Arifin selama menjabat Bupati di Langkat dua periode? Bukankah penderitaan melulu?

    Lalu kekhawatiran apa lagi yang harus menimpa masyarakat Sumut setelah Syamsul Arifin yang ditengarai berijazah palsu itu menjabat Gubsu?

    Ini negara gila, istigfarlah Indonesia.

  2. Kita berharap agar penyidik KPK atau Kejaksaan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi ini dengan memeriksa seluruh pihak penerima bantuan tanpa mengenyampingkan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial Rp.30 milyar yang bersumber dari APBD Langkat Tahun Anggaran 2008 dan saat ini sedang ditangani pihak Kejari Sstabat” kata Togar Lubis.

    Setuju. Dan untuk kasus ini, karena gajah hitam yang mau dijoreksi, cara koreksinya juga harus benar-benar serius. Jangan ada musuh dalam selimut. Gempur habis demi tegaknya Indonesia yang anti Korupsi. Atau Syamsul dan jajarannya mau melawan SBY dengan cara berkorupsi ria terus dan kolusi bersama aparat penegak hukum?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: