Hasil Audit BPK RI terhadap APBD Binjai Tahun 2007 Belanja Bantuan Sosial Binjai Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan


Binjai, SPK

Penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan dan bersumber dari APBD ternyata tidak hanya terjadi di Kabupaten Langkat, namun juga terjadi di Pemerintah Kotamadya Binjai, Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dinyatakan oleh Ketua Pokja Hukum Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat (K-SEMAR) Sumatera Utara, Syahrial,SH kepada Wartawan, Jum’at (15/5) di Binjai setelah membaca Laporan BPK RI terhadap Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemko Biniai untuk tahun Anggaran 2007 dengan Nomor : 1/S/XVIII.MDN /08/2008 Tanggal: 1 Agustus 2008 lalu.

Menurut Syahrial yang juga praktisi hukum tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diketahui bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Binjai menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar Rp.10.671.009.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.988.102.000,- atau 84,23% dengan rincian sebagai berikut:
Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Rp. 6.240.630.000,- dengan realisasi Rp. 5.095.976.000, Bantuan Olah Raga Rp. 1.947.700.000 dengan realisasi Rp. 1.940.520.000, Bantuan Kesenian Rp. 210.179.000, dengan realisasi Rp. 190.675.000, Bantuan Keagamaan Rp. 1.697.500.000 dengan realisasi Rp. 1.293.931.000,- dan Bantuan Partai Politik Rp. 575.000.000,- dengan realisasi Rp. 467.000.000,- sehingga total bantuan sosial yang dialokasikan adalah Rp..671.009.000,- dan terealisai Rp. 8.988.102.000,-.

Dari hasil pemeriksaan atas prosedur pemberian bantuan sosial dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan sosial pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekda,
antara lain diketahui, bahwa Tata cara pemberian bantuan sosial ini belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan dari hasil uji petik juga diketahui terdapat SPJ yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti proposal kegiatan dan/atau laporan penggunaan dana bantuan sebesar Rp109.500.000. Bahkan terdapat pencairan dana bantuan yang hanya didukung dengan bukti kuitansi. Selain itu, terdapat SPJ yang sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung, tapi dokumen pendukung tersebut diragukan keabsahannya. Sebagai contoh, surat permohonan bantuan dana tidak ditujukan kepada penanggung jawab kegiatan, atau surat permohonan bantuan dana tidak menjelaskan berapa jumlah dana yang diajukan dalam surat permohonan tersebut tapi mendapatkan pencairan dana bantuan sosial.

Selanjutnya Hasil uji petik atas SPM dan SPJ bantuan sosial bulan November dan Desember 2007 diketahui terdapat pembayaran/pencairan dana bantuan sosial yang dilakukan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan yang dicantumkan dalam proposal sebesar Rp.34.500.000,-.
Juga terdapat realisasi bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria sebagai bantuan sosial,
yaitu ditujukan kepada Satuan Kerja dalam lingkungan Pemko Binjai sebesar Rp843.478.000,-.

Hal lainnya, Belanja bantuan yang tidak sesuai peruntukan tersebut antara lain untuk biaya pelantikan jabatan di lingkungan Pemko Binjai, biaya uang pengganti tunjangan jabatan sekretariat DPC KORPRI, bantuan kesejahteraan bagi anggota KORPRI dan lain-lainnya. Juga terdapat realisasi bantuan sosial yang ditujukan kepada instansi-instansi vertikal seperti,
Polresta, Pengadilan Negeri, Kodim, kemuspidaan, dan lain-lain sebesar Rp292.630.000,-.
Juga terdapat realisasi bantuan sosial yang ditujukan kepada partai politik sebesar
Rp177.750.000, yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Bantuan dana tersebut direalisasikan di luar bantuan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Binjai. Masalah pemberian bantuan sosial di lingkungan Pemerintah Kota Binjai seperti tersebut diatas telah menjadi temuan pada pemeriksaan sebelumnya.

Menurut BPK RI, hal tersebut mengakibatkan : Realisasi belanja bantuan sosial melalui Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah minimal sebesar Rp1.226.558.000, tidak sesuai peruntukan dan memboroskan keuangan daerah, Tujuan pengalokasian APBD untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak tercapai, Terbuka peluang terjadinya penyelewengan atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dan Nilai realisasi belanja bantuan sosial yang disajikan dapat memberikan penafsiran yang keliru bagi pengguna laporan keuangan.

“Penggunaan dana bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan ini jelas mencederai rasa keadilan bagi rakyat Indonesia khususnya warga miskin kota Binjai. Untuk itu kita minta penegak hukum khususnya pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar melakukan penyelidikan dan penyidikan” harap Syahrial,SH ( Red).

Satu Tanggapan

  1. hebat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: