Wauw, Audit BPK RI Terhadap APBD Langkat 2007 : Saldo Kas Sebesar Rp.101.073.101.697,97 yang Disajikan dalam Laporan Keuangan 2007 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya


Kas Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2007 nampaknya kebobolan. Sejumlah pihak di Langkat saat ini menduga bahwa Kas Kabupaten tersebut saat ini kosong melompong. Mereka menduga bahwa banyaknya anggaran yang bersumber dari APBD langkat yang notabene adalah uang rakyat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah akibat kepemimpinan H. Syamsul Arifin yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Berikut cuplikan Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007, Nomor : 16/S/XVIII.MDN/12/2008
Tanggal : 19 Desember 2008

Berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Langkat per 31 Desember 2007 diketahui bahwa saldo kas pada Kas Daerah (unaudited) sebesar Rp97.837.661.108,56 dan Kas pada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.235.440.89,41 sehingga total saldo kas adalah sebesar Rp101.073.101.697,97.

Pemerintah Kabupaten Langkat diketahui belum memberlakukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai alat pembayaran, melainkan masih menggunakan instrumen cek dan bilyet giro. Cek dan bilyet giro yang digunakan untuk mengeluarkan dana dari Rekening Kas Daerah ditandatangani oleh Kuasa BUD dan Bupati Langkat.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pada BUD/Kuasa BUD dan uji
petik pada beberapa Bendahara SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. BUD/Kuasa BUD
1) Berdasarkan Buku Kas Umum yang dibuat oleh Kuasa BUD diketahui saldo kas per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp97.837.661.108,56 sedangkan saldo Rekening Koran adalah sebesar Rp240.169.161.389,25, sehingga terdapat selisih sebesar Rp142.331.500.280,69 (Rp240.169.161.389,25 – Rp97.837.661.108,56). Berdasarkan penjelasan secara tertulis dari Kuasa BUD diketahui bahwa selisih tersebut berupa cek dalam peredaran yang di antaranya
Sebesar Rp95.339.080.630,69 ditujukan kepada pihak ketiga, sebesar Rp35.532.658.895,00 ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran, sebesar Rp6.429.869.086,00 untuk penyetoran pajak pusat dan sisanya sebesar Rp5.029.891.669,00 untuk pemindahbukuan antar rekening kas daerah (rincian lihat Lampiran 1). Untuk cek dalam peredaran sebesar Rp142.331.500.280,69,

Kuasa BUD s.d. pemeriksaan berakhir tidak dapat menunjukan bukti SP2Dnya. Selain itu, cek sejumlah Rp5.029.891.669,00 untuk pemindahbukuan antar rekening bukan merupakan pengeluaran kas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penjelasan selisih antara saldo kas di BKU dengan saldo kas berdasarkan Rekening Koran kas daerah.

2) Selama Tahun Anggaran 2007 sampai dengan pemeriksaan berakhir diketahui Kuasa BUD tidak pernah membuat rekonsiliasi antara saldo kas menurut rekening koran dan saldo kas menurut Buku Kas Umum.

3) Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2007 tidak ditutup. Berdasarkan keterangan tertulis Kuasa BUD masih terdapat empat cek untuk pihak ketiga dan SP2D senilai Rp1.212.800.000,00 yang dicairkan oleh Kuasa BUD setelah pemeriksaan interim atas LKPD yang dilakukan oleh tim BPK-RI pada tanggal 29 Februari 2008.
4) Sampai pemeriksaan tanggal 5 September 2008, Buku Kas Umum 2008 belum dikerjakan oleh Kuasa BUD.
5) Kuasa BUD tidak dapat menjelaskan kaitan seluruh cek yang dikeluarkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan selama Tahun Anggaran 2007 karena Kuasa BUD tidak menyelenggarakan Buku Bank dan atau Buku Cek.
6) Kuasa BUD tidak dapat menjelaskan jumlah pajak yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2007 untuk kegiatan Tahun Anggaran 2007 karena Kuasa BUD tidak membuat Buku Pajak yang memberikan informasi tanggal dan jumlah penyetoran. Berdasarkan keterangan tertulis Kuasa BUD mengenai outstanding cek diketahui bahwa terdapat outstanding cek kepada Kas Negara sebesar Rp6.429.869.086,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Kuasa BUD
tidak mau menunjukan Surat Setoran Pajak sehingga Tim BPK-RI tidak dapat meyakini nilai Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan besaran pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.
7) Tim BPK-RI tidak dapat melakukan prosedur alternatif untuk mendapatkan saldo Kas per tanggal 31 Desember 2007 karena Pemerintah Kabupaten Langkat dhi. Sekretaris Daerah melalui Berita Acara Penolakan Pemeriksaan menyatakan menolak memberikan Rekening Koran dari bulan Pebruari 2008 s.d. tanggal pemeriksaan.

b. Bendahara SKPD:
1) Beberapa Bendahara Pengeluaran melakukan penutupan Buku Kas Umum melewati tanggal Neraca. Hasil pemeriksaan kas secara uji petik atas SKPD di 17 lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilakukan Tim Interim BPKRI pada tanggal 13 dan 14 Pebruari 2008 diketahui terdapat 20 Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum melakukan Penutupan BKU.

2) Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas pengadministrasian pajak pusat pada Dinas Pendapatan Daerah diketahui Bendahara Pengeluaran tidak membuat Buku Pajak sesuai dengan tanggal penyetoran. Berdasarkan pemeriksaan selanjutnya atas Surat Setoran Pajak Tahun 2007 diketahui terdapat penyetoran pajak yang melewati Tahun Anggaran 2007 berakhir sebesar Rp650.511.184,00 yaitu PPh 21 sebesar Rp637.164.600,00, PPh 22 sebesar Rp1.740.858,00, dan PPN sebesar Rp11.605.726,00.

3) Terdapat pemakaian langsung Penerimaan Asli Daerah oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan TA 2008 sebesar Rp20.000.000,00 yang belum dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pemeriksaan berakhir yang dipergunakan untuk pengeluaran operasional dinas dengan persetujuan lisan oleh Kepala Dinas.

4) Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat telah menganggarkan belanja modal Tanah sebesar Rp3.711.250.000,00 dengan realisasi pada 100%, diantaranya sebesar Rp2.111.250.000,00 adalah biaya pembebasan tanah untuk pembangunan Pangkalan Brandan by Pass. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas surat pertanggungjawban pembayaran ganti rugi tanah untuk jalan
Brandan By Pass diketahui sebesar Rp399.884.051,00 baru dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2008 dan sebesar Rp337.030.125,00 dikembalikan ke kas daerah sebagai sisa UUDP pada tanggal 24 Agustus 2008 dan masih terdapat sisa dana sebesar Rp245.100.000,00 yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Stabat karena ahli waris pemilik Tanah menolak menerima ganti rugi tersebut.
Keterlambatan tersebut disebabkan kesepakatan ganti rugi hasil musyawarah tidak dapat ditepati sehingga pembayarannya terlambat. Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja modal pada Laporan Keuangan Tahun 2007 lebih direalisasikan sebesar Rp982.014.176,00. Atas temuan ini, Pemerintah Kabupaten Langkat telah mengoreksi Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar
Rp982.014.176,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:
a. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah:
1) Pasal 16, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
2) Pasal 19, Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
1) Pasal 19, Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
2) Pasal 65 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
b) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
e) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 poin
17, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan dan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
a. Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

1) Pasal 10 huruf a. dan d. yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara; meminta keterangan kepada seseorang.
2) Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
1) Pasal 122 ayat (9), Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
2) Pasal 220 ayat (5), Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Paragraf 35, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Hal tersebut mengakibatkan:
a. Saldo Kas sebesar Rp101.073.101.697,97, saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp102.086.950.693,97 dan saldo nihil PFK yang disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.
b. Pemakaian langsung atas PAD sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi merugikan keuangan daerah.

2 Tanggapan

  1. Salam dari bandung

    Aku dan sang presiden

    Kalau kelak aku beranjak dewasa, aku berci-cita menjadi presiden, tapi tidak ingin menjadi presiden yang peragu dan lamban mengambil keputusan, kalau di keritik oleh rakyat, memposisikan diri menjadi orang yang teraniaya.

    http://puangcahaya.dagdigdug.com/

  2. Yang lazim di negeri ini, kasus serupa itu pasti “menguap saja. Para aktivis di Sumut mestinya menjadikannya sebagai bargaining untuk dukungan politik kepada pasangan capres/cawapres. “Jika mau berjanji menuntaskan sejumlah permasalahan Korupsi di SUMUT, anda berdua kami menangkan”, begitu kira-kira bunyi komitmennya.

    Ayo teman-teman. Galang kekuatan. Jangan sampai nanti presiden terpilih justru menjadi pelindung bagi raksasa koruptor sejati.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: