Perda Langkat No.21 Tahun 2002 Dibatalkan Mendagri, Pungutan Restribusi Tetap Berlanjut


Langkat ( )
Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat diduga melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap kendaraan jenis angkutan barang pengguna jalan kabupaten langkat. Dugaan pungli ini dilakukan puluhan bahkan mungkin ratusan petugas Dishub. Langkat atau yang diberi wewenang oleh Dishub. Langkat untuk melakukan pungutan restribusi terhadap setiap Kendaraan Pengangkut Barang yang melintas di depan Pos-pos Tempat Pemungutan Restribusi (TPR) dengan dalih biaya restribusi sesuai Perda Kabupaten Langkat No.5 tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Kendaraan Pengangkut Barang. Pernyataan ini disampaikan oleh Koordinator Kelomnpok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, Rabu (10/6) di Stabat.

Menurut Togar Lubis, Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 47 Tahun 2006 Tanggal 14 Agustus 2006 telah membatalkan Perda Kab. Langkat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda Nomor 43 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat Terhadap Kendaraan Pengangkut Barang. Alasan pembatalan perda tersebut disebabkan bertentangan dengan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. “Penggunaan jalan oleh umum harus sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan terhadap pengguna jalan telah dikenakan pungutan tidak langsung berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Inilah alas an yang mendasar hingga perda tersebut dibatalkan oleh mendagri” jelas Togar.

Pasca dibatalkannya Perda tersebut, kata Togar, Pemkab Langkat memberlakukan perda No.5 tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Kendaraan Pengangkut Barang. Petuga tetap memungut restribusi kepada semua kendaraan pengangkut barang yang melintas walaupun kendaraan tersebut mengangkut barang tidak melebihi tonase atau Jumlah Berat Ijin (JBI).
“Bagaimana petugas yang bertugas di Pos-pos TPR tersebut mengetahui bahwa kendaraan pengangkut barang yang melintas telah mengangkut barang melebihi tonase yang dibenarkan padahal pos tersebut tidak dilengkapi dengan timbangan, ini kan aneh” kata Togar ketus.

Menurut Togar Lubis, pihaknya pada awal Januari 2008 lalu telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi dengan Nomor: 59/K-SEMAR/I/2008, bertanggal 15 Januari 2008 kepada Dishub Langkat tentang hal ini namun tidak mendapat tanggapan dan aksi pungutan yang diduga pungli tersebut terus berjalan.

“Saat itu kita hanya minta agar dishub langkat mengklarifikasi hal ini atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan serta batasan yang dimaksudkan oleh Perda No.5 tahun 2007 tersebut sehingga tidak menimbulkan Asumsi bagi publik bahwa petugas-petugas di Pos dimaksud telah melakukan Pungli namun tidak mendapat tanggapan” kata Togar Lubis menjelaskan, ( )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: