Ijazah Syamsul Arifin Diduga Palsu


Sumber : Media Indonesia

Selasa, 06 Mei 2008 14:17 WIB 0 Komentar
Penulis : Markus Junianto Sihaloho

JAKARTA–MI: Gubernur terpilih Sumatra Utara Syamsul Arifin diduga menggunakan ijazah SMEA palsu dalam proses pilgub beberapa waktu lalu. Tim advokasi pasangan Triamtomo-Benny Pasaribu (Triben) yang dikalahkan Syamsul dalam pilgub, segera menyomasi KPU Sumatra Utara.

“Kami akan menyomasi KPU Sumut mengenai permasalahan adanya dugaan ijazah palsu ini. Karena KPUD yang berwenang untuk melakukan penelitian dan klarifikasi atas keabsahan persyaratan calon di pilkada. Kami duga mereka tak melakukannya dengan benar,” kata Kuasa Hukum Triben, Sirra Prayuna di Jakarta, Selasa (6/5).

“Mudah-mudahan besok somasi segera dilayangkan agar perhatian lebih serius karena ada proses demokrasi yang tak transparan,” tambah Sirra.

Keberatan pihak Triben berawal dari temuan mereka atas adanya LSM yang melaporkan dugaan ijazah SMEA palsu milik Syamsul. LSM tersebut adalah Forum Pemantau Pembela Reformasi (FPPR) atas nama pelapor Togar Lubis.

Tahun 2005, Togar melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ke Mabes Polri yang dilakukan oleh Syamsul dalam pilkada Kabupaten Langkat, Sumatra Utara tahun 2004. Togar yang hadir dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, lalu menunjukkan salinan ijazah yang dilaporkannya.

Dokumen itu merupakan salinan yang dimintakan Syamsul kepada SMEA Persiapan Negeri Pangkalan Brandan sebagai almamaternya. Anehnya salinan, walau ditandatangani kepala sekolah Ahmad Atan, namun sama sekali tak menyertakan stempel SMEA dan nomor register. Ijazah tanpa foto siswa itupun justru dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA Pangkalan Brandan bernama A Lubis.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan surat telegram rahasia Mabes Polri yang dilanjutkan hingga ke Polres Langkat. Polres Langkat memang sempat melakukan penyelidikan yang kemudian terhenti tanpa ada penyerahan berkas ke penuntutan maupun Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3).

“Itu yang membuat kami menilai kasus ini belum selesai secara hukum. Kalau memang dugaan ijajah palsu tak benar, mengapa SP3 kasusnya tak keluar. Kalau kemudian benar, berarti ada kebohongan yang terjadi,” tegas Sirra.

Langkah kedua yang akan ditempuh, kata Sirra, adalah segera akan menyampaikan surat ke KPU pusat agar melaksanakan tugas sebagaimana pasal 8 ayat 3b UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu. Yakni menyangkut tugas KPU mengkoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan. (Mjs/OL-06)

Satu Tanggapan

  1. ini situsnya koran bukan yah?

    To aprillins : “Bukan. Kebetulan statement K-SEMAR sering diberitakan koran. Trims atas kunjungannya. salam”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: