KKN Dana Bantuan Bahorok Diungkit Kejatisu


Sumber : sumutcyber.com

Senin, 22 Juni 2009 | 17:29:13
Langkat, Sumutcyber- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali menyelidiki dugaan korupsi dana bantuan rehabilitasi pascabanjir bandang kawasan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat tahun 2003. Penyelidikan itu lebih difokuskan pada penggunaan dana termin kedua Rp25 miliar dari dana Rp50 miliar yang digelontorkan Departemen Sosial RI. Sejauh ini, sudah 16 saksi diperiksa. Di antaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Sunya Djahisa, mantan Kepala Kantor Kesbang polismas yang kini Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat, Sukhyar Mulianto dan pelaksana teknis kegiatan Suprihartini.

Humas Kejatisu Edi Irsan mengakui, tidak tertutup kemungkinan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin juga diperiksa. Saat ini, kata Irsan, pemeriksaan masih sebatas pejabat Sekdakab Langkat hingga pejabat di bawahnya. “Pemeriksaan belum mengarah terhadap beliau (Syamsul Arifin). Tapi apabila memang butuh, siapa yang terlibat dalam dugaan korupsi dana banjir bandang (Bahorok) akan segera diperiksa tanpa terkecuali,” tegas Irsan.

Ia mengatakan, penyelidikan ini mengarah pada penggunaan dana termin kedua senilai Rp25 miliar. Dana ini untuk rehabilitasi setelah banjir bandang khususnya membangun perumahan bagi 354 kepala keluarga korban. Pemkab Langkat melaporkan, penanggulangan pascabanjir sudah selesai. “Kucuran dana termin kedua senilai Rp25 miliar bermasalah,” kata Edi, kemarin.

Banjir bandang ini terjadi Minggu, 2 Nopember 2003 pukul 20.30 WIB yang berasal dari hulu Sungai Bahorok. Sebanyak 150 orang meninggal, 104 dinyatakan hilang, 354 keluarga kehilangan rumah dan ratusan hektar lahan pertanian rusak di beberapa desa. Bantuan sebesar Rp50 miliar tidak sepenuhnya dipakai tepat sasaran. Kejatisu pun ‘menyelam’ ke kasus ini karena ada indikasi dugaan korupsi.

Namun, penyelidikan dihentikan semasa Kejatisu dipimpin Gortap Marbun SH, dengan alasan tidak cukup bukti permulaan. Tampuk pimpinan di Kejatisu kini dipegang Sutiono SH. Kasus yang sempat dihentikan ini diekspos secara internal di Kejaksaan Agung. Tujuan ekspos itu juga untuk mengetahui apakah saksi-saksi yang diperiksa sudah cukup sebagai pihak yang bertanggungjawab. Kesimpulan ekspos kasus ini, belum dibeber ke publik. Yang jelas setelah Sutiono memimpin Kejatisu, kasus ini dibuka kembali dan lebih intensif pemeriksaannya. Sejak kasus ini bergulir, setidaknya sudah tiga kali berganti Kepala Kejatisu.

Masyarakat juga ikut menyoroti penggunaan dana rehabilitasi pascabanjir bandang Bahorok. Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis mengatakan selama pembangunan perumahan pengungsi itu banyak masalah. Mulai dari pembangunan fisik hingga pengelolaan keuangannya. “Saya menilai dalam kasus ini Pemkab Langkat dalam hal ini Bupati Langkat ketika itu harus bertanggungjawab. Karena dalam setiap pengelolaan keuangan daerah, dari tanda tangan beliaulah semua izin pembayaran dapat keluar,” ungkap Togar Lubis kemarin.

Pekan lalu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Widodo Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan audit ulang penggunaan dana rehabilitasi banjir bandang Bahorok.(ndi/rud/mar/sc)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: