Tebang Pilih Menangani Dugaan Korupsi, Kajari Stabat Dilapor ke Jamwas


Sumber : Pos Metro Medan 22 Juni 2009

Senin, 22 Juni 2009
LANGKAT-MESKI tengah gencar-gencarnya menguak beberapa kasus korupsi di Pemkab Langkat, tapi Kejari Stabat terkesan masih tebang pilih dalam penetapan tersangka. Bukan itu saja, Kejari juga diklaim sengaja tak mengungkap oknum yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara yang sedang mereka selidiki. Parahnya, dalam pengungkapan kasus korupsi, penyidik Kejari Stabat terkesan selalu mencari “tumbal” untuk menetapkan tersangka sebagai kambing hitam kasus yang mereka tangani.

Kritikan pedas atas kinerja Kejari Stabat ini diungkap Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis pada POSMETRO MEDAN, kemarin (21/6) siang. Dijelaskan Togar, beberapa kasus dugaan korupsi yang terindikasi sengaja tidak dituntaskan itu diantaranya. Dugaan korupsi ATK fiktif yang bersumber dari dana APBD Langkat tahun 2007 dengan jumlah anggaran Rp. 4,6 miliaar. Issu yang beredar di Langkat, penyidik sengaja memutus mata rantai korupsi tersebut dan menetapkan tersangkanya hanya pada Dra. Ajijah M Seif selaku Kadis P dan P, Adilita Bangun selaku Kasie pengadaan dan Drs. Legimun selaku pengawas pengadaan barang.

Dugaan korupsi bantuan pengadaan revitalisasi peralatan dan Information Communication and Technology (ICT) Centre di SMKN 1 Stabat yang bersumber dari dana APBN Perubahan tahun 2006 sebesar Rp. 475 juta. Dalam kasus ini penyidik Kejari stabat hanya menahan Mantan kepala sekolah (Kepsek) SMKN 1 Stabat, Sutarjo sejak tanggal 18 Mei 2009 lalu. Padahal penerima bantuan pengadaan dengan jumlah anggaran yang sama bukan hanya SMKN 1 Stabat, melainkan ada 4 sekolah lainnya, yaitu SMKN 1 Tanjung Pura, SMK Harapan Stabat, SMKS Putra Jaya Stabat dan SMK YPT Pangkalan Brandan.

Sutarjo disangkakan melakukan mark-up anggaran pengadaan, namun berdasarkan data laporan pertanggung jawaban SMK 1 Stabat harga yang dibuat per itemnya adalah harga standard dipasaran seperti computer P.IV 2,80 Ghz Rp.4 juta, LCD Projector Toshiba TDPS8 2000 Ansi Lumens Rp. 8,5 juta, Handy Cam Rp. 5,95 juta. Selanjutnya dugaan korupsi Bansos senilai Rp.30 miliar yang bersumber dari APBD Langkat TA 2008. Awalnya pihak Kejari stabat secara marathon terus memeriksa sejumlah pejabat Pemkab Langkat seperti Sekdakab Langkat Drs. SJ, mantan Kakan. Linmas Drs. SM, Mantan Bupati Langkat Drs. YS, Bendahara Kas Daerah Pemkab Langkat BR, Kabag Binsoso Pemkab Langkat AH dan lain-lain termasuk 23 orang Camat se Kabupaten langkat.

Juga diperiksa sejumlah pejabat Kandepag Langkat yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 3,421 miliar yang terindikasi terjadi penyelewengan dalam hal penyaluran bantuan kepada para guru-guru yang berada di bawah naungan Depag Langkat. Anehnya, akhir dari pemeriksaan keseluruhan, Kejari Stabat hanya menetapkan Kakandepag Langkat IL sebagai tersangka. Padahal IL baru menjabat Agustus 2008 lalu. Beberapa waktu lalu, IL mengaku hanya meneruskan program Kakandepag Langkat sebelumnya yaitu JS yang pasca dilantiknya Syamsul Arifin menjadi Gubsu 16 Juni 2008 lalu diangkat menjadi pejabat teras di Kanwil Depag Sumut. Gencarnya pemeriksaan sejumlah pejabat Pemkab Langkat hilang sudah, dan IL merasa ditumbalkan dalam kasus dana Bansos tersebut.

“Saya menduga yang dilakukan Kajari Stabat, Febrie Adriansyah,SH hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada publik kalau kejaksaan serius menangani kasus korupsi, namun dibalik itu semua abdi negara Adyaksa ini “bermain mata” dengan seseorang atau kelompok tertentu,” ujar Togar curiga. Bahkan lanjut Togar, dikalangan masyarakat Langkat saat ini beredar isu bahwa telah terjadi “deal” antara oknum-oknum penyidik Kejari Stabat dengan sejumlah pejabat Pemkab Langkat termasuk rekanan yang terlibat agar tidak dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi. “Indikasinya terlihat jelas dimana Kejari Stabat selalu berupaya memutus mata rantai kasus korupsi yang mereka tangani dan memilah-milah siapa yang akan ditetapkan menjadi tersangkanya. Lalu kenapa yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka hanya mantan Kasek SMKN 1 Stabat padahal ada 4 Kasek lainnya yang menerima anggaran serupa,” hela Togar sambil mengerutkan dahinya.

Bukan itu saja, Togar juga bingung karena Kejari Stabat hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan anggaran dana Bansos yang bersumber dari APBD Langkat TA.2008 saja. Padahal, sesuai audit BPK RI bertanggal 19 Desember 2008 terhadap penggunaan APBD 2007 ditemukan banyak penyimpangan termasuk tidak dapat dipertanggung jawabkannya anggaran sekitar Rp. Rp 101 miliar uang kas Pemkab Langkat yang ketika itu Bupati Langkat dijabat Syamsul Arifin.

“Intinya kita mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Tapi kita mengecam Kejari Stabat masih melakukan tebang pilih dalam melakukan penyelidikan/penyidikan kasus korupsi dan menetapkan tersangkanya. Yang dilakukan oleh Kejari Stabat menurut kami telah lari dari dasar hukum. Hal itulah yang akan segera kita laporkan pada Janwas Kejagung dan KPK di Jakarta,” ancam Togar. (Darwis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: