Proyek Di Kejaksaan Stabat Diduga Hadiah


Sumber : Harian Warta Kita

# Dwis

BERBAGAI kalangan di Kabupaten Langkat meragukan kinerja Kajari Stabat dan jajarannya. Terutama untuk mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Langkat. Pasalnya setiap tahunya lembaga Vertikal ini menerima bantuan dari Pemkab Langkat, dengan berbagai fasilitas, mulai fasilitas mobil, rumah dinas untuk Kajari dan pembangunan gedung Kejaksaan yang mengunakan biaya APBD Langkat.
Dari hari kehari Kejaksaan Stabat terus dimanjakan dengan berbagai hal. Oleh karenanya wajar-wajar saja kalau masyarakat menuding Kajari Stabat “ tidur pulas” tanpa mau berbuat apa-apa. Padahal berbagai penyimpangan uang Negara dan masyarakat terus berlangsung yang mengakibatkan warga kian menderita.

Dan saat ini, meski Kajari Stabat dicopot dari jabatan, namun berbagai proyek pisik seperti rehab kantor Kejaksaan, pengecetan, pemasangan lampu hias dibagian depan pagar, pengaspalan dengan hotmix seputar pekarangan Kejaksaan sedang giat-giatnya dilakukan. Proyek yang diduga mengunakan dana APBD Langkat tersebut sempat mengundang tanya masyarakat yang datang ke kejaksaan.

Sebab, proyek pengaspalan dengan hotmix tadi dikerjakan begitu saja tanpa diketahui sumber dananya berasal darimana apakah mengunakan dana APBN atau APBD maupun sumbangan dari pihak ketika sehingga menyulitkan masyarakat ikut mengawasinya. “ Yang pasti pengaspalan hotmix pekarangan Kejaksaan tersebut tidak mengunakan uang Kajarinya. “ ujar seorang abang becak yang setiap harinya mangkal didepan Kejaksaan.
Daripada uangnya buat pengaspalan dan perbaikan kantor kejaksaan yang masih bagus, mendingan uangnya dikasikan kemasyarakat miskin,” celetuk abang becak lainya.

Sementara T. Lubis Kordinator Kelompok Study Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara saat ditemui mengaku apa yang diterima oleh pihak kejaksaan dari pemerintah Kabupaten Langkat tadi seperti rumah dinas untuk Kajari, pengaspalan, pemasangan lampu hias dan lain-lainya, mengindikasikan kalau lembaga ini telah tertidur.
Semestinya lembaga vertical seperti Kejaksaan tidak menerima bantuan dari Pemerintah setempat, apalagi menerima proyek yang mengunakan dana APBD. Sebab bila menerima sesuatu imbalan sudah pasti pihak Kejaksaan tidak maksimal melakukan kerjanya, artinya dalam hal ini Kejaksaan pasti akan terutang budi yang berakibat lemahnya mengawasi berbagai kinerja pemerintah daerah seperti penyimpangan bahkan korupsi. “tuding T. Lubis.

Untuk itu kita meminta kepada KPK agar turun ke Langkat melakukan pemeriksaan, karena belum lagi masa proyek mulai dikerjakan, kenapa di Kejaksaan sudah ada proyek yang dilaksanakan, padahal saat ini sedang berlangsung masa penawaran proyek, kita mencurigai proyek dikejaksaan merupakan “ Kado” dari Pemkab Langkat.” Ungkap T. Lubis. Sedangkan Kajari Stabat Dody Putra Alfian SH tidak berhasil ditemui untuk konfirmasi. Menurut salah seorang staf kejaksaan Kajari baru saja keluar. “ Bapak ngak ada bang,bilnag staf ini singkat. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: