SK Pengganti Ijazah Syamsul Digugat. “Ia tamat SMEA Hanya dua Tahun”


Sumber : Harian Medan Bisnis

01-04-2009

*cw-05
MedanBisnis – Medan
Syamsul Arifin hanya 2 tahun menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), yakni masuk 1970, tamat 1972 di SMEA di Pangkalan Brandan. Total nilai ijazahnya juga dinaikkan, dari 159 menjadi 160.

Hal itu terungkap dalam kesaksian Ikhwan Rajali Purba, mantan Ketua Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Kabupaten Langkat, dalam sidang lanjutan perkara gugatan dugaan surat keterangan (SK) palsu pengganti ijazah Syamsul Arifin, di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (31/3). Ikhwan merupakan saksi dari pihak penggugat. Agenda sidang menghadirkan saksi dari penggugat, yakni Kelompok Studi Edukasi Masyarakat Marginal (K- Semar). Dalam kesaksiannya, Ikhwan mengaku curiga terhadap SK Pengganti Ijazah Syamsul Arifin No 1020 yang dikeluarkan Depdiknas.

“Mana ada dan tidak mungkin bisa tamat hanya dalam tempo dua tahun. Saya juga pernah 2 kali melaporkan SK kasus SK Pengganti Ijazah itu ke Polda Sumut dan Mabes Polri ,” kata Ikhwan di hadapan majelis hakim yang dipimpin Kuswanto SH dan dihadiri Sirra Prayuna, kuasa hukum K- Semar) dan Nazrul Ikhsan SH selaku kuasa tergugat.
Atas laporan itu, papar Ikhwan, hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan respon. Laporan itu dilayangkannya pertama kali ketika Syamsul mencalonkan diri sebagai Bupati Langkat periode tahun 2004. Laporan kedua ketika Syamsul terpilih menjadi Gubsu tahun 2008.

Kedua laporan itu dilakukannya saat dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Peningkatan Wibawa Hukum dan Kesejahteraan (LSM-GATWAMTRA) dan Ketua MPI Kabupaten Langkat tahun 2004.
“Saya melaporkan Syamsul Arifin ke Poldasu dan Mabes Polri karena curiga terhadap SK Pengganti Ijazah-nya,” ungkapnya.

Sidang gugatan ini digelar setelah K-Semar menggugat KPUD Sumut (tergugat I), pasangan Cagubsu Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (tergugat II), Panwaslu Sumut (tergugat III), Mendagri, Dinas Pendidikan Sumut (tergugat IV) dan DPRD Sumut (tergugat V).

Gugatan diajukan karena ketika masa pencalonan Syamsul Arifin menjadi Gubsu pihak KPUD Sumut tidak mengabaikan soal keabsahan administrasi tersebut. Ketika itu pihak KPUD menyatakan tidak ada kewenangan KPU menyatakan soal sah tidaknya ijazah seorang calon Gubsu. Yang penting bagi pihak KPU, calon Gubsu melengkapi administrasi.
Padahal, ijazah SMEA Syamsul Arifin ternyata mempergunakan stempel salah satu SMEA Pangkalan Brandan. Hal ini jelas terlihat pada fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SMEA Persiapan Negeri Pangkalan Brandan tanggal 16 Desember 1972 atas nama siswa Syamsul Arifin dengan nomor induk 244 dan ditandatangani kepala sekolah saat itu Ahmad Atan.

Karena kehilangan ijazah SMEA, pada 23 Agustus 1995, Syamsul Arifin membuat laporan ke Polsek Pangkalan Brandan dengan nomor Pol.SK/116/VIII/1995/Sbr. Selanjutnya Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dengan Nomor 120/105/MN/1996.8 tertanggal 25 Maret 1996 yang ditandatangani Kabid Dikmenjur P dan K Sumut saat itu, Ponijan Asri.
SK itu dibuat staf Kanwil P dan K Sumut (sekarang Dinas Pendidikan Sumut), Cornelius, yang mengaku diperintah Ponijan Asri. Padahal, Cornelius mengaku bahwa siswa atas nama Syamsul Arifin tidak ada ditemukan dalam data Kanwil P dan K Sumut.
Cornelius tetap membuat SK itu karena ada memo dari Ponijan Asri yang bertulis:

“Segera buat surat keterangan pengganti ijazah sesuai permintaan yang bersangkutan”.
Kasus dugaan ijazah palsu Syamsul Arifin ini juga sebelumnya dilaporkan Togar Lubis ke Mabes Polri pada 2 Juni 2005. Atas laporan pengaduan aktivis ini, pada 10 Juni 2005 Kabareskrim Polri mengirimkan Telegram Rahasia (TR) No.Pol. TR/535/DIT-I/VI/2005 kepada Kapolda Sumut. Selanjutnya, pada 14 Juni 2005, Kapolda Sumut dengan TR/578/2005/Bag Analisis mengirimkan TR Kabareskrim Polri tersebut kepada Kapolres Langkat.

Dalam sidang itu pengacara para tergugat, yakni Nazrul Ikhsan Nasution tidak hadir. Sidang dilanjutkan Selasa (7/4) untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya. Sidang ini baru sekarang digelar karena sebelumnya ada beberapa hakim yang menangani perkara ini pindah ke kota lain sehingga susunan majelis hakim harus diubah.
Sebelumnya majelis telah meminta para tergugat dan penggugat untuk melakukan mediasi, yang memang dimungkinkan oleh hukum acara. Namun karena menemui jalan buntu, perkara pun digelar di pengadilan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: