DISHUB LANGKAT DIDUGA PUNGLI KENDARAAN YANG MELINTAS


Sumber : batakpos-online

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Langkat, diduga melakukan pungli (pungutan liar) terhadap kendaraan jenis angkutan barang pengguna jalan kabupaten itu. Pungli tersebut dilakukan dengan dalih sesuai dengan peraturan daerah (Perda).

“Petugas Dishub Langkat melakukan pungutan restribusi terhadap setiap kendaraan pengangkut barang yang melintas di depan pos-pos Tempat Pemungutan Restribusi (TPR), dengan dalih sesuai Perda Kabupaten Langkat No 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Kendaraan Pengangkut Barang,” kata Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, Sabtu (13/6).

Menurut Togar Lubis, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan Surat Keputusan No 47 Tahun 2006 tertanggal 14 Agustus 2006 telah membatalkan Perda Kab Langkat No 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Perda No 43 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang.

Pasalnya, perda itu bertentangan dengan UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000, UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Togar menambahkan, pascadibatalkannya Perda tersebut Pemkab Langkat memberlakukan perda No.5 tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Kendaraan Pengangkut Barang. Petugas tetap memungut restribusi kepada semua kendaraan pengangkut barang yang melintas walaupun kendaraan tersebut mengangkut barang tidak melebihi tonase atau Jumlah Berat Ijin (JBI).

Masih menurut Togar Lubis, pihaknya pada awal Januari 2008 telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi dengan No 59/K-SEMAR/I/2008, tentang hal ini. Namun, tidak mendapat tanggapan dan aksi pungutan yang diduga pungli tersebut terus berjalan.

Sementara itu, Kadishub Langkat Sahmadi diwakili Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas Langkat, P Ginting SH yang dihubungi via telepon mengatakan, dirinya tidak mengetahui bahwa ada pungli terhadap kendaraan yang melintas di Kabupaten Langkat yang dilakukan bawahannya. “Kami akan cek ke lapangan, jika memang terbukti bahwa ada petugas yang melakukan pungli terhadap setiap kendaraan pengangkut barang tanpa melakukan penimbangan akan kita pecat,” kata Ginting.

Dikatakan, pihaknya pada 29 Agustus 2007 lalu, telah melakukan sosialisasi penerapan Perda No 5 Tahun 2007 kepada pimpinan perusahaan dan pengemudi kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Langkat yang pada saat itu dijabat Drs H Suruhen Ginting sebagai Kadishub.

Di dalam sosialisasi tersebut, berdasarkan surat edaran Dishub Kabupaten Langkat No 419/Dishub_LKT/2007 tanggal 21 Febuari, No 557/Dishub_LKT/2007 tanggal 6 Maret 2007, No 1168/Dishub/Dishub_LKT/2007 tanggal 14 Maret 2007 mengenai pemberitahuan kepada pimpinan perusahaan dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di wilayah Langkat supaya mematuhi peraturan UU No 14 tahun 1992 dan Pasal 11 dan 12 mengeni kelas jalan sesuai dengan peraturan lalu lintas angkutan jalan.

“Pelaksanaan penerapan tarif kelebihan muatan barang di atas kendaraan yang dilaksanakan oleh petugas Dishub Langkat, harus dilengkapi dengan bukti kwitansi yang telah diporporasi oleh Dispenda Langkat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kontribusi denda kelebihan muatan barang di atas kendaraan bermotor,” katanya mengakhiri. has/don

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: