Biaya Pungutan Siswa/I Baru Sengsarakan Warga Miskin,Surat Edaran Kadisdikjar Langkat Disoal


Senin, 13 Juli 2009 | 10:27

Sumber : Pos Metro Medan

LANGKAT-SURAT edaran biaya pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2009/2010 yang diterbitkan Plt. Kadis Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Langkat, Drs. Sulistianto terus menuai kritik. Edaran itu dinilai tak mendukung program wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, ketika dikonfirmasi POSMETRO MEDAN kemarin (12/7) mengatakan, penerbitan surat edaran itu sama artinya dengan ‘meludah ke langit’. “Drs. Sulistianto meludah kelangit, yang kena ludahnya dia sendiri,” tegas Togar. Disebutkan Togar, saat dilantik jadi Plt. Kadis P dan P pertengahan Maret 2009 lalu, Drs. Sulistianto langsung menerbitkan surat edaran perihal upaya menaikkan citra dinas pendidikan dan pengajaran.

Surat Edaran tersebut bernomor : 800/0596.Sekr/2009 tanggal 25 Maret 2009 dan ditujukan pada Sekretaris, Para Kabid Dinas P dan P Langkat, seluruh KUPTD Dinas P dan P Kecamatan beserta Kepala SMP, SMA dan SMK Negeri se Kabupaten Langkat. Salah satu poin dari tujuh poin yang dipedomani adalah, menghilangkan pungutan yang tidak didasari oleh peraturan. Berbagai kalangan di Langkat saat itu menilai bahwa dengan diterbitkannya surat edaran tersebut adalah sebuah langkah positif dan merupakan gebrakan awal yang dilakukan Drs. Sulistianto untuk memperbaiki citra Dinas P dan P Langkat yang selama ini dikenal publik penuh dengan praktek KKN.

Tapi ironis, tak lama berselang, beredar pula surat yang ditujukan kepada seluruh Kasek penerima DAK 2009 yang intinya agar pelaksanaan rehab sekolah dengan mempergunakan anggaran DAK tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau rekanan. Alhasil surat ini langsung menimbulkan reaksi negatif dari para Kasek karena bertentangan dengan SK Mendiknas yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan DAK.

Akibat reaksi ini, kabarnya Drs. Sulistianto kembali menarik surat edaran tersebut. Menyikapi sepak terjang Drs. Sulistianto itu K-SEMAR Sumut mengharapkan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu segera mengambil sikap tegas sebagai langkah antisipasi agar citra pendidikan di Langkat tidak semakin buruk. K-SEMAR juga sangat menyesalkan alasan Drs. Sulistianto yang mengatakan bahwa ‘direstuinya’ pungutan penerimaan siswa baru di Langkat tersebut berdasarkan adanya edaran surat dari Disdikjar Provinsi Sumut.

“Jika pendidikan di Langkat ingin lebih baik, seharusnya Kadis Dikjar Langkat lebih bijak menyikapi dan mencermati isi surat Kadisdkjar Sumut tersebut, bukan dijadikan tameng tuk merestui hal-hal yang membebani rakyat, khususnya warga miskin di Langkat. Apalagi, surat yang diajukan SMA Negeri Stabat itu menyebutkan kalau biaya yang dipungut dari pendaftaran siswa adalah uang makan siang dan snack serta uang lelah panitia. Panitia penerimaan siswa baru di sekolah negeri itu umumnya adalah PNS, jadi jika tidak mau lelah ya sebaiknya mengundurkan diri aja dari PNS, sebab masih banyak anak bangsa ini yang siap untuk menggantikannya,” geram Togar geram.

Selain itu, K-SEMAR Sumut juga menyesalkan kinerja DPRD Langkat yang sama sekali tidak bereaksi atau memberi masukan kepada Bupati Langkat agar diterbitkan Surat Keputusan Bupati yang melarang dilakukannya pungutan penerimaan siswa baru seperti yang dilakukan oleh Bupati Sragen. Padahal tahun 2006 lalu seluruh anggota DPRD Langkat telah melakukan study banding ke kabupaten tersebut dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. “Kita akan juga bakal segera membedah buku APBD Langkat TA 2009 dan jika ditemukan ada dialokasikan biaya penerimaan siswa baru maka Drs. Sulistianto akan dilaporkan dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi. “ ancam Togar. (Darwis)

Satu Tanggapan

  1. SEKOLAH GRATIS NONSEN, HANYA ADA DI LAYAR TV, KALAU TIDAK PERCAYA MENTERI DAPAT TURUN KEDAERAH, GATIS BP3 TAPI PUNGUTAN UANG PEMBANGUNAN TETAP ADA DISETIAP SEKOLAHAN

    To Sdr. Puji : Benar Bos. Program sekolah gratis juga tampaknya telah dijadikan sekelompok orang untuk kepentingan politik Pilpres yang lalu. trims, salam

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: