Diklaim Mark-up Anggaran Pengadaan Honorer, Kejari Stabat Didesak Periksa Kadis dan KTU Dinas PU Langkat


Sumber : Pos Metro Medan

Senin, 6 Juli 2009
LANGKAT-DIDUGA mark-up APBD Langkat dalam perekrutan tenaga honorer, Kordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat memanggil dan memeriksa Kadis dan KTU Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Langkat. “Kita minta Kejari Stabat segera memangil dan memeriksa Kadis dan KTU Dinas PU Langkat. Kalau tidak, dalam waktu dekat ini, akan kita surati KPK, Kejatisu dan Poldasu terkait masalah tenaga honorer ini. Karena dalam kasus ini, kita hanya mengumpulkan sedikit bukti lagi,” tegas Togar pada POSMETRO MEDAN, kemarin (5/7) sore.

Sekadar diketahui, desakan itu disampaikan Togar menyusul melonjaknya jumlah tenaga honorer yang direkrut dari Pemprovsu untuk dipekerjakan di dinas itu. Penelusuran POSMETRO MEDAN, untuk APBD TA 2007 saja, tenaga honorer yang dipekerjaan di Dinas PU sebanyak 208 orang dengan rincian pegawai harian lepas yang disediakan Pemprovsu sebanyak 118 orang dengan honor sebulan Rp.300 ribu/orang.

Sementara untuk pembayaran gaji honorer yang disebutkan dari Pemprovsu itu dituangkan dalam rekening buku No. 1.030101195210202 dengan jumlah dana sebesar Rp.748,8 juta. Sedangkan untuk tenaga honorer di Dinas PU Langkat sendiri, terhitung sebanyak 90 orang dengan honor (gaji) setiap bulanya Rp. 300 ribu/orang. Alhasil, beban yang ditangung uang rakyat untuk pengadaan sekaligus pembayaran gaji honorer itu mencapai Rp. 324 juta.

Selain besarnya uang rakyat yang dihabiskan untuk pengadaan tenaga honorer yang dicurigai keberadaanya ini, juga dicantumkan perihal premi ansuransi kesehatan para PHL sebesar Rp.120 ribu/orang dengan total biaya yang dihabiskan sebesar Rp.24,9 juta. Dana tersebut ditampung dalam rekening nomor. 103.0109195220401 APBD Langkat TA 2007.

Belakangan atau pada tahun 2008, jumlah tenaga honorer yang tadinya mencapai 208 orang itu menciut menjadi 113 orang dengan gaji sebulan Rp.500 ribu/orang ditambah premi ansuransi kesehatan sebesar Rp.120 ribu/orang. Membludaknya jumlah tenaga honorer di dinas itu diduga sarat mark up angaran. Sementara itu, saat POSMETRO MEDAN ingin mencari tahu jumlah sebenarnya tenaga honorer di dinas PU Langkat, masing-masing pihak yang terkait saling melempar ‘bola panas’.

“Kalau ditanya berapa jumlah keseluruhanya, manalah aku tahu. Lagian banyak kerjaku yang lain, kalau masalah itu coba tanya saja sama stafku yang namanya Erni, mungkin dia tahu,” bilang T Reza Danil, KTU Dinas PU Langkat saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. Tapi Erni gagal dikonfirmasi karena tak masuk kantor. Mengetahui stafnya (Erni-red) tak masuk kerja, Reza kembali menyuruh POSMETRO MEDAN menanyakan masalah itu pada stafnya yang lain bernama Irma.

“Kalau Erni tak masuk, tanya saja Irma, dia mungkin punya daftarnya,” kilah Reza seraya menambahkan, ia juga tidak masuk kantor karena ingin berobat. Berbeli-belintnya keterangan KTU Dinas PU Langkat ini membuat Togar Lubis geram. “Sebagai seorang KTU, seharusnya pejabat yang bersangkutan mengusai tugasnya, apalagi ini menyangkut masyarakat banyak. Masak ditanya berapa jumlah tenaga honorer di lingkungan kerjanya saja ia tidak tahu. Inikan mustahil, seharusnya yang perlu diingat oleh KTU itu, gaji para honorer yang dibayarkan setiap bulanya itu mengunakan uang rakyat, jadi sangatlah wajar kalau rakyat ingin tahu ke mana saja uang mereka dikeluarkan dan untuk apa serta seberapa besar jumlahnya ,” cibir Togar pada POSMETRO MEDAN.

Ditambahkan Togar, jika jawaban yang dilontarkan KTU tersebut berbelit-belit, itu mengisyaratkan kalau di dinas itu telah terjadi penyimpangan. Lagipula sangat berlebihan bila jumlah tenaga honorer setingkat kantor dinas seperti PU jumlahnya hingga dua ratusan orang, memangnya disitu mau kerja apa. Lagipula jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) NO.48 tahun 2005, jelas disebutkan tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer, karena sangat membebani keuangan daerah (APBD). Terkecuali guru (tenaga pendidik), tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan serta tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Sementara Kadis PU Langkat, Herdianul Zaily yang coba dikonfirmasi POSMETRO MEDAN melalui telepon selulernya tidak aktif. Orang nomor satu didinas PU Langkat ini dikabarkan jarang masuk kantor dan mengaktifkan handphone-nya sejak tender proyek di PU Langkat dibuka. “Kalau handphone pejabat di PU sekarang banyak yang nggak aktif sejak tender dibuka,” ketus seorang rekanan. (Darwis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: