Pengembalian Duit 30 Miliar Bukti Syamsul Arifin Korupsi


sumber : Pos Metro Medan

Senin, 15 Juni 2009
STABAT-MESKI Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), Prof Dr Anwar Nasution sudah melaporkan dugaan korupsi kas Pemkab Langkat TA 2000-2007 senilai Rp 102,7 miliar ke KPK tanggal 16 Maret 2009, tapi hingga kini, belum satu pun pejabat di sana yang diperiksa.

“Laporan sudah ada, tapi kenapa KPK tidak menindak lanjutinya, ada apa ini?,” Sebut Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Masyarakat Pancasila Indonesia (DPK-MPI) Kabupaten Langkat, Misno Adi kepada wartawan di Stabat, kemarin (14/6). Dijelaskannya pentolan MPI itu, BPK RI telah mengungkap kejahatan dugaan penggelapan keuangan itu berdasarkan pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan pertanggung jawaban Kas Daerah Tahun Anggaran 2000-2007 pada Kas Daerah Kabupaten Langkat di Stabat. Atas pemeriksaan tersebut, BPK RI menyatakan telah terjadi dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai Rp 102,7 miliar.

Masih Misno, uang sebanyak itu, menurut BPK RI, diduga diserahkan pada Bupati Langkat atau beberapa pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat. Kerugian tersebut akibat penggunaan kas daerah untuk pengeluaran – pengeluaran yang tidak dianggarkan. Dari jumlah itu,diantaranya sebesar Rp 21,5 miliar dipertanggung jawabkan seolah-olah digunakan untuk membiayai kegiatan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selain itu, terdapat pungutan yang dilakukan Dinas PUD Langkat sebesar Rp 8,5 miliar. Di mana uang hasil pungutan tersebut diserahkan juga pada Bupati Langkat atau pihak ketiga atas perintah Bupati Langkat. “Berdasarkan laporan itu, Dinas PU Langkat juga diduga melakukan pungutan atas APBD Langkat dan diserahkan kepada Bupati Langkat,”sebut Misno. Didampingi Wakil Ketua OKK MPI Langkat M Syafril Anwar SPdi,dan Skretarisnya, Mukhlis, Misno juga membeberkan, bahwa BPK telah memeriksa beberapa pejabat teras di Langkat tentang pengembalian sebahagian uang kas yang pernah dibobol mantan Bupati Langkat periode 1999-2009 sebesar Rp 30 miliar.

“Buktinya Syamsul Arifin pernah mengembalikan uang itu pada dua termin, yakni pada 9 Pebruari 2009 sebesar Rp 15 miliar dan tanggal 16 Pebruari 2009 dikembalikan Rp 15 miliar lagi. Inikan berarti mantan Bupati Langkat yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara itu telah terbukti bersalah dan terbukti menggelapkan dana uang kas daerah,” duga Misno. Jika tidak terbukti, tutur dia, manalah mungkin mantan Bupati Langkat itu mengembalikan uang Rp 30 miliar. Dan inikan merupakan bukti nyata, mengapa mantan Bupati Langkat yang kebal hukum dan jagonya loby-loby pejabat penegak hukum tidak juga diperiksa. Sedangkan korupsi hanya Rp 270 juta saja seperti yang dilakukan mantan Kepala Satpol PP Langkat Zul SH bisa dipenjarakan.

“Jadi kita mempertanyakan laporan BPK RI itu kepada Ketua KPK RI di Jakarta. Pertanyaan ke KPK itu juga kita tembuskan ke Kejagung RI, Kapolri, Kejaksaan Tinggi Sumut, Kapolda Sumut, Ketua DPRD Sumut, Kapolres Langkat, Kejari Stabat dan ke DPRD Langkat di Staba,” ketusnya berapi-api. Selain itu, MPI se Kabupaten Langkat juga meminta Bupati Langkat Ngogesa Sitepu diperiksa dalam penerimaan pengembalian uang kas oleh mantan Bupati Langkat. “Kita minta polisi menyelidiki kasus ini. Agar penyelewengan uang rakyat itu dapat terbebas dari seperengakat pemerintahan di Pemkab Langkat ini. Dan kita juga tidak mau kalau Bupati Langkat hanya tukar merek saja, tapi kualitasnya sama,” tandas Misno. (Darwis)

6 Tanggapan

  1. akhirnya terbukti juga…

    Mohon dukungan & komentarnya ya di Mengembalikan Jati Diri Bangsa

  2. berantas korupsi gak pandang bulu, buktikan Indonesia seperti cina, gak perduli gubernur, menteri, bahkan presiden hukum gantung aja. kan aman, kawan-kawan juga jagan terjebak kasus perkasus, mari kita lakukan gerakan anti korupsi secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, bangsa ini harus jadi bangsa yang jujur.

  3. sukurlah sekarang udah jadi tersangka, mudah2aja nanti berlaku hukuman mati bagi koruptor.

  4. Semoga kekuatan dan kekuasaan tidak mendominasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka seyogianya hukum mati saja para KORUPTOR agar kehidupan berBangsa dan berNegara dapat merealisasikan dasar falsafah Bangsa dan sehingga PANCASILA tidak hanya sebagai lambang Negara akan tetapi dapat di apresiasikan dalam semua bentuk kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

    Salam MPI,
    INDONESIA……….RAYA
    MPI…………………….JAYA.

    gamar_neh@yahoo.com

  5. woy samsul,gk ada otak kw……
    udah gaya bicara kw kyk anak tk…..
    trus kyk orang lemot………
    KURANG AJAR KAU ANJENG!!!!!!!!!!!!!
    UADAH JELEK KORUPSI LAGI KW.
    MEMEK SAMA KW!!!!!!!!!

  6. baru tau kasusnya.. thanks info nya gan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: