ICW Awasi Pengusutan Skandal Bahorok


Sumber : www.jpnn.com

JAKARTA — Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta belum mau mengungkapkan hasil ekspose perkara dugaan korupsi dana bantuan rehabilitasi pascabanjir bandang kawasan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat tahun 2003. Juru Bicara Kejagung Jasman Panjaitan berkilah, apabila tahap penanganan perkara masih di level ekspose, maka belum bisa menjadi konsumsi masyarakat. Dia berjanji, pada saatnya nanti, pihak kejaksaan akan mengungkapkan ke publik.

“Kalau masih tingkatan ekspose, sudah barang tentu belum bisa disampaikan ke publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Bila sudah waktunya, nanti akan kita jelaskan,” ujar Jasman Panjaitan kepada JPNN di Jakarta, Selasa (23/6). Alasan lain, lantaran yang menangani perkara adalah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, maka pihak kejaksaaan di Sumut lah yang mestinya memberikan keterangan kepada wartawan. Kejati Sumut lebih tahu dibanding Kejagung, kilahnya.

Secara terpisah, Indonesia Corruptions Watch (ICW) menaruh perhatian serius kepada kasus Bohorok ini. Anggota Badan Pekerja ICW, Febri Diansyah, mengungkapkan, masyarakat perlu memberikan perhatian ekstra terhadap proses pengusutan kasus ini. Alasannya, ini kasus lama yang sempat diusut oleh Kejati Sumut terdahulu dan kemudian dihentikan. ICW memberikan apreasiasi terhadap langkah Kajati Sumut Sutiono, SH yang mau mengambil inisiatif membuka kembali kasus ini. ICW memberikan support agar Kejati di bawah pimpinan Sutiono, SH bekerja secara profesional dan independen dalam menangani perkara ini.

“Kita kawal agar tidak ada kekuatan kekuasaan yang mencoba mempengaruhi dan menekan Kejati Sumut,” ujar Febri. Tapi di sisi lain, kata Febri, ICW juga akan memberikan pengawasan yang ketat terhadap proses penanganannya. “Jangan sampai Kejati Sumut sendiri yang mencoba bermain-main. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan pimpinan yang lama. Kalau ada yang tidak benar, kami akan teriak,” tegas Febri.

Seperti diberitakan, Kejati Sumut telah memulai penyelidikan dugaan korupsi dana bantuan rehabilitasi pascabanjir bandang kawasan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Langkat tahun 2003. Humas Kejatisu Edi Irsan beberapa waktu lalu menjelaskan, penyelidikan lebih difokuskan pada penggunaan dana termin kedua Rp25 miliar dari dana Rp50 miliar yang dipasok Departemen Sosial RI. Sejauh ini, sudah 16 saksi diperiksa, diantaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Sunya Djahisa, mantan Kepala Kantor Kesbang polismas yang kini Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat, Sukhyar Mulianto dan pelaksana teknis kegiatan Suprihartini. Di masa Kajatisu dipegang Gortap Marbun SH, kasus ini pernah diusut. Hanya saja, dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti permulaan.

Sekedar mengingatkan, banjir bandang Bohorok terjadi 2 Nopember 2003, memakan korban 150 orang meninggal, 104 warga dinyatakan hilang, dan 354 keluarga kehilangan rumah. Banjir juga merusak ratusan hektar lahan pertanian di sejumlah desa. (sam/JPNN):

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: