Gubsu Disomasi, SBY Diminta Ambil Alih


Sumber : Pos Metro Medan

Senin, 20 Juli 2009
MEDAN-Jargon ‘rakyat jangan miskin’ yang mengantar H. Syamsul Arifin menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) pada tahun lalu, dinilai palsu oleh puluhan KK (kepala keluarga) yang mendiami eks rumah NV. Kamerlingh Onnes Belanda, di Dusun I, Jalan Perintis Kemerdekaan, Galang, Deli Serdang. Itu karena keluhan mereka -yang akan jadi gelandangan jika rumah itu dilelang Bank Indonesia (BI) Sumut ke pihak lain, selama ini tak digubris Gubsu.

“Apa karena kami orang kecil. Katanya dulu sebelum menjadi Gubsu akan membela masyarakat kecil dari kesengsaraan. Sekarang lihatlah, jangankan membela, surat pengaduan kami pun tak digubris,” kesal Umar Barus (56), didampingi rekan senasibnya, Dwi Yono, mewakili puluhan warga lainnya pada POSMETRO MEDAN, kemarin (19/7) siang. Surat keluhan itu mereka masukkan ke kantor Gubsu di Medan pada Rabu 27 Mei 2009.

Kesengsaraan mereka, jelas Umar, karena munculnya pemberitahuan dari juru sita Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Sumut pada Rabu (13/5) lalu kepada Sugianto, seorang warga di sana. Isinya: rumah peninggalan Belanda yang ditempati warga sejak 1951 itu, akan disita karena mau dilelang BI Sumut.

Sebelumnya, urai bapak 9 anak yang bekerja sebagai pedagang kecil ini, dalam surat permohonan masyarakat kepada Gubsu -ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Agraria serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diterangkan, rumah berikut tanah yang sebelumnya ditempati orang tua mereka itu, penempatannya kala itu diketahui Asisten Wedana Galang. Itu karena Belanda selaku pemilik rumah NV Kamerlingh Onnes telah meninggalkan Indonesia.

Sesuai keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979, maka tanah-tanah bekas hak Barat yang berasal dari konversi, yang terakhir masa berlakunya 24 September 1980 itu, penggunaannya ditata kembali oleh pemerintah dengan memprioritaskan kepentingan proyek pembangunan, atau diberikan kepada warga untuk tempat tinggal.

Menunggu penataan itu, rumah peninggalan Belanda itu pun dikelola Perusahaan Daerah (PD) Obor. Uang sewa rumah pun dikutip oleh PD Obor yang dulunya sekitar Rp 300 rupiah. Meski uang sewa dikutip, menurut warga, PD Obor tidak pernah bertanggung jawab atas keadaan rumah yang sudah banyak mengalami kerusakan.

Singkat cerita, sekira 1987, tanpa setahu warga, PD Obor justru menjual hak rumah itu ke swasta, yakni PT. Megah Elsura Agung (PT MEA). Setelah itu, PT MEA pun menetapkan harga jual pada warga sekitar Rp 25 hingga Rp 45 juta/unit. Namun karena masyarakat yang kondisi ekonominya lemah, jelas menolak tawaran PT MEA itu.

Meski ditolak masyarakat, PT MEA tidak memaksa dan meminta uang sewa. Namun, beberapa tahun kemudian, PT MEA yang bernaung di Bank SBU itu, bangkrut dan dilikuidasi. Sialnya, karena dampak itu, PT MEA mengagunkan hak rumah warga itu ke Bank Indonesia (BI). Namun hingga kini, berdasarkan investigasi masyarakat, agunan itu tidak bisa ditebus oleh PT MEA.

Selang beberapa tahun setelah PT MEA mengagunkan hak rumah itu, diketahui masyarakat juga kalau BI hendak menyita rumah peninggalan Belanda tersebut, melalui kantor lelang Sumut.

“Kami pikir, permasalahan ini dapat direspon cepat oleh Pak Gubsu, supaya kami tak resah lagi akan sikap BI yang hendak melelang rumah kami pada orang lain. Tapi ginilah, sejak satu bulan setengah kami surati, Gubsu tak ada memberikan jawabannya sedikitpun,” ungkap Dwiyono (55), kecewa.

“Dengan kekecewaan ini, supaya permohonan kami dapat didengarkan, kami berharap kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, untuk menyampaikan hal ini kepada Gubernur. Mana tahu dengan surat penegak hukum ini, orang-orang kecil dapat dilihat Gubernur yang belum pro rakyat ini,” tegas Umar Barus.

Soal kegelisahan warga kecil ini, Kepala Advokasi LBH Medan Muslim Muis SH, mengaku pihaknya telah menyurati Gubsu. “Kami menagih janji-janji Gubernur yang hendak pro-rakyat kepada masyarakat miskin, tapi nyatanya pada masyarakat Galang tidak,” kata Muslim di markas LBH Medan, Jalan Hindu, Medan, Jumat (17/7) lalu.

Lewat surat, kata Muslim, pihaknya meminta Gubsu agar memberikan rumah eks peninggalan Belanda itu kepada warga miskin di sana. Itu karena sesuai Pasal 1963 KUHPerdata, seseorang yang telah menguasai tanah 30 tahun berhak memiliki meski tanpa menunjukkan alas haknya.

“Sedangkan tidak ada alas hak saja, mereka (masyarakat-red) berhak untuk memilikinya, apa lagi ada. Mereka sudah 58 tahun menempati rumah tersebut, jadi sepantasnyalah Gubsu memberikan hak rumah itu secara utuh kepada masyarakat yang menempati eks rumah Belanda tersebut. Meskipun masyarakat harus membayar rumah itu, hendaknya gubernur menyesuaikan dengan kemampuan mereka yang rata-rata hanya berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil,” urai Muslim.

Atas surat LBH Medan itu, tegas Muslim, bila tak juga direspon dalam waktu dekat, pihaknya akan menyomasi Gubsu dan akan melaporkan kasus ini ke Pemerintah Pusat. “Kami akan menyurati Pak SBY untuk mengambil alih masalah ini,” tandasnya. (syahrul)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: