Pasca KSO 5 Kebun PTPN II ke Perusahaan LNK Malaysia, Ribuan Karyawan LNK di Langkat Minta Peningkatan Kesejahteraan dan Tidak Ada PHK


Sumber : hariansib.com

Langkat (SIB)
Pasca KSO PTPN II ke Langkat Nusantara Kepong (LNK) Malaysia terhitung 1 Juli 2009, ribuan karyawan yang kini menjadi karyawan anak perusahaan asing Malaysia di lima Kebun di kabupaten Langkat berharap, perubahan status managemen dapat membawa peningkatan kesejahteraan.

“Bagi kami hanya berharap ada perubahan kesejahteraan dan kami tidak dipecat” sebut karyawan LNK beberapa Kebun di Kabupaten Langkat yang enggan menyebutkan identitasnya dikonfirmasi wartawan SIB baru baru ini .

Perubahan manageman di 5 kebun PTPN II yang keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Langkat, terhitung sejak PTPN II mengalihkan HGU-nya untuk dikontrak kepada perusahaan asing Malaysia atau LNK. Tidak sedikit menimbulkan kepanikan bagi karyawan terkait isu yang beredar perusahaan asing itu akan melakukan efisiensi karyawan atau PHK.

Tidak diketahui munculnya kekawatiran dari para karyawan di lima kebun masing masing LNK Kebun Gohor Lama, LNK Basilam BL, LNK Kebun Padang Brahrang , LNK Tanjung Keliling dan LNK Marike yang kini telah beralih ke anak perusahaan Malaysia. Akan tetapi, sebahagian staf kebun masing-masing masih menaruh positip perubahan tersebut tidak akan membawa perubahan bagi status karyawan yang ada.

“Tidak benar itu kalau nanti dipecat. Tapi yang jelas perubahannya ada yakni disiplin karyawan memang meningkat,” sebut Staf LNK Kebun Gohor lama yang juga tidak ingin menyebutkan identitasnya itu.

Namun demikian, Staf di LNK Gohor lama itu membenarkan perubahan status dari PTPN II ke LNK Malaysia, terkesan terburu-buru karena sosialisasi bagi karyawan terkesan minim dan baru terealisasi setelah terjadi KSO itu sendiri. Akibatnya ,tidak sedikit karyawan produksi hanya menerima apa yang telah digariskan dari atasannya.

“Bagaimana kami mau menolak atau pindah ke kebun lain, kalau kami telah diputuskan menerima kenyataan yang ada” sebutnya lagi.

Diakui Staf itu, sampai saat ini, dirinya tidak melihat adanya perubahan untuk peningkatan kesejahteraan berubah dari sebelum dilakukan KSO dengan perusahaan asing itu. Namun demikian, kedepan dirinya tidak tahu apakah mungkin ada perubahan pendapatan dari nilai yang diterima selama ini.

“Yang jelas sampai saat ini suasana masih seperti PTPN II dulu dan belum ada perubahan singnifikan dari segi peningkatan kesejahteraan dan yang terlihat mungkin karyawan sekarang terlihat disiplin dari tingkat kehadiran waktu dibanding dulu (PTPNII –red) .
PTPN II Harus Melunasi Tunggakan PBB

Sementara itu terkait adanya perubahan status maupun kontrak di 5 Kebun PTPN II dengan anak perusahaan Malaysia, Ketua LSM K-Semar SumutTogar Lubis, dengan tegas meminta PTPN II harus bertanggung jawab dalam hal tunggakan PBB kepada Pemkab Langkat Rp 30 miliar lebih.

“ PTPN II seharusnya fair dan melunasi tunggakannya dan jangan nanti terjadi pengoperan perusahaan dan meninggalkan tanggung jawabnya terhadap PBB” sebutnya lagi.

Togar juga menyesalkan perubahan status lima Kebun PTPN II ke perusahaan asing terkesan dipaksakan dan dinilainya kurang ada kordinasi yang matang. Terbukti di masyarakat Langkat sendiri, nyaris tidak mengetahui adanya pengalihan asset PTPN II Kepada asing, sekalipun hal itu dalam bahasa klise dikontrakkan selama 10 tahun-20 tahun atau 30 tahun, katanya.

“Seharusnya pengalihan itu melibatkan Pemkab Langkat atau DPRD setempat, karena menyangkut kontrak diwilayah langkat. Tapi kalau sekarang kita tidak tahu persis apa alasan mendesak dikontrakkan apa karena PTPN II mau pailit atau bagaimana,”sebutnya .

Menyinggung tentang tunggakan PBB PTPN II terhadap Pemkab Langkat, Kadis Pendapatan Langkat Sukhyar Mulianto MSi dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya perubahan status lima kebun di Langkat dialihkan keperusahaan asing, Namun demikian menyangkut tanggung jawab tunggakan senilai Rp 33 miliar lebih ditambah pajak merupakan tanggungjawab dari PTPN II.

Demikian halnya meyinggung tentang adanya kontrak 5 kebun yang semuanya berada di Langkat, Pemkab Langkat akan meminta tagihan PBB terhitung kontrak dengan kebun Malaysia itu kepada PTPN II. “Untuk kedepannya Pemkab juga akan menagih PBB kepada PTPN II, karena yang melakukan kontrak adalah PTPN, ”sebut Sukhyar yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Kamis (16/7) seraya menyebutkan menyangkut kontrak pihaknya tidak mencampurinya.(M-29/p)

Satu Tanggapan

  1. […] Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar mengatakan, peninjauan ulang materi kontrak mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah jangan sampai nantinya terjadi kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup besar. Langkah ini perlu dilakukan, mumpung pihak swasta Malaysia belum mengeluarkan dana investasi untuk proyek tersebut. Berita lainnya soal KSO ini : Pasca KSO 5 Kebun PTPN II ke Perusahaan LNK Malaysia, ribuan …, […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: