Plt Kadis P dan P Langkat tak Konsisten


sumber : www.hariansuarasumut.com

Edaran biaya pungutan Penerimaan Siswa Baru (PSB) TA 2009/2010 diterbitkan Plt Kadis P dan P Langkat, Drs Sulistianto, menuai kritikan. Bahkan, dinilai tidak mendukung program wajib belajar 9 tahun menuju program wajib belajar 12 tahun dicanangkan pemerintah.

Togar Lubis, salah seorang komite sekolah di Langkat kepada wartawan, akhir pekan lalu Jum’at (10/7), di Stabat mengeaskan, diterbitkannya surat edaran tersebut sama artinya pelaksana tugas (Plt) Kadis P dan P, Drs Sulistianto, meludah kelangit.

Disebutkan Togar, ketika baru dilantik menjadi Plt Kadis P dan P, pertengahan Maret 2009 lalu, Drs Sulistianto langsung menerbitkan surat edaran perihal Upaya Menaikkan Citra dinas yang dipimpinnya.

Surat Edaran tersebut, cerita Togar, bernomor : 800/0596.Sekr/2009 bertanggal 25 Maret 2009 dan ditujukan kepada Sekretaris, Para Kabid Dinas P dan P Langkat, seluruh KUPTD Dinas P dan P Kecamatan beserta Kepala SMP, SMA dan SMK Negeri se-Kabupaten Langkat. Di situ tertera, salah satu poin (dari tujuh poin) menekankan dan harus dipedomani adalah, menghilangkan pungutan yang tidak didasari oleh peraturan.

Munculnya edaran, urai dia lagi, membuat berbagai kalangan saat itu menilai sebuah langkah positif dan merupakan gebrakan awal dilakukan Sulistianto, guna memperbaiki citra dinas yang selama ini dikenal publik penuh dengan praktek KKN.

Namun ironis, sesal Lubis, tidak lama berselang beredar pula surat ditujukan kepada seluruh Kasek penerima DAK 2009, intinya agar pelaksanaan rehab sekolah dengan mempergunakan anggaran DAK tersebut dilakukan oleh pihak ketiga atau rekanan.

Surat tersebut langsung menimbulkan reaksi negatif dari para Kasek karena sangat bertentangan dengan SK Mendiknas, yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan DAK. Akibat reaksi ini, kabarnya Drs Sulistianto menarik kembali surat edaran dimaksud.

Menyikapi sepak terjang Plt Kadis P dan P yang terkesan lebih berkuasa dari Bupati Langkat, Lubis mengharapkan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, segera mengambil sikap tegas sebagai langkah antisipasi agar citra pendidikan di Langkat tidak semakin buruk.

Pentolan Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) tersebut, juga sangat menyesalkan alasan Drs Sulistianto yang mengatakan bahwa direstuinya pungutan penerimaan siswa baru di Langkat tersebut berdasarkan adanya edaran surat dari Disdikjar Provinsi Sumut.

“Jika pendidikan di Langkat ingin lebih baik, seharusnya Plt Kadis P dan P lebih bijak menyikapi dan mencermati isi surat Kadisdikjar Sumut, bukan malah dijadikan sebagai tameng merestui hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan,” ungkap dia.

Sebab, membebani rakyat khususnya warga miskin di Langkat. Apalagi, beberapa waktu lalu, SMA Negeri Stabat juga mengedarkan surat tentang pungutan dari pendaftaran siswa tersebut. Dalihnya, untuk uang makan siang dan snack serta uang lelah panitia. Padahal, jelas diketahui panitia penerimaan siswa baru di sekolah negeri itu umumnya adalah PNS.

“Apabila tidak mau lelah, ya sebaiknya mengundurkan diri aja dari PNS sebab masih banyak anak bangsa ini yang siap untuk menggantikannya,” geram Lubis.

Terkait pungutan penerimaan siswa baru ini, kinerja DPRD Langkat juga disesalkan karena sama sekali tidak bereaksi atau memberi masukan kepada Bupati Langkat agar diterbitkan Surat Keputusan Bupati melarang pungutan penerimaan siswa baru seperti dilakukan oleh Bupati Sragen.

Padahal, tahun 2006 lalu seluruh anggota DPRD Langkat melakukan study banding ke kabupaten tersebut dengan biaya tidak sedikit.(***)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: