VISI MISI GUBSU NOL BESAR


Sumber : Online Madani

Langkat-Baru satu tahun Syamsul Arifin memimpin Sumatera Utara, berbagai kalangan mulai menyoroti kinerjanya yang dinilai tidak pro rakyat. Pasalnya, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran (TA) 2009 ditemukan sejumlah anggaran yang “tidak masuk akal” bahkan terkesan “akal-akalan” untuk menggerogoti uang rakyat. Contohnya adalah anggaran pembelian mobil dinas untuk keperluan Gubsu dan Wagubsu jika sedang berada di Jakarta seharga Rp. 1,1 milyar ditambah dengan pengadaan TV Rp.20 juta dan 5 unit kamera seharga Rp. 251 juta.

Tidak cukup sampai disitu ternyata di APBD Sumut TA 2009 ini juga ditemukan anggaran untuk rehap kolam ikan Gubsu senilai Rp 200 juta dan perawatan pot bunga rumah gubernur yang nilai nominalnya puluhan juta. Bahkan dalam Perubahan APBD TA 2009, Gunsu juga mengusulkan anggaran untuk sejumlah hewan ternak di rumah dinasnya. Tak tanggung, anggaran untuk pakan ternak senilai Rp 15 juta.

Analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio, menilai gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat Sumut.

“Janji-janji saat kampanye pilgubsu tentang rakyat tidak bodoh, tidak lapar, tidak sakit dan punya masa depan, hingga saat ini tidak sedikitpun terealisasi,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/7 ). Bahkan menurut Wajio, penghargaan dari Amerika yang menyatakan Gubsu sangat berpihak terhadap masyarakat miskin kurang beralasan dan sangat tidak tepat.

Tokoh lain yang belakangan ini terus mengkritisi kebijakan Syamsul Arifin adalah Syamsul Hilal yang merupakan anggota Komisi A DPRDSU. Politisi ini mengatakan, pembelian televisi Gubernur yang bakal menyedot uang rakyat itu merupakan bukti Gubsu Syamsul Arifin, SE tidak pro rakyat. Menurutnya Gubsu masih memelihara gaya hidup mewah, di tengah rakyat miskin

Sementara dari Langkat, Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi ,Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, Jum’at (17/7) ketika diminta komentarnya tentang banyaknya anggaran yang tidak pro rakyat tertuang dalam APBD Sumut, mengatakan bahwa hal seperti itu adalah kebiasaan Syamsul Arifin sejak menjabat sebagai Bupati Langkat.

Karena itulah aktivis ini mengaku jauh hari sebelum berlangsungnya Pilgubsu 2008 telah menyuarakan penolakan terhadap pencalonan Syamsul Arifin sebagai Gubsu..
“Selama dua periode Syamsul Arifin memimpin Langkat tidak tampak pembangunan yang berarti, yang diperbanyaknya hanyalah acara seremoni dan membagi-bagikan anggaran APBD untuk oknum-oknum tertentu di lembaga vertical. Dari dulu sudah tampak pola kepemimpinan Syamsul Arifin yang tidak pro rakyat, tapi apa mau dibilang, masyarakat Sumut termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kalangan akademisi seolah terbius untuk mengajak masyarakat untuk memilihnya pada Pilgubsu tahun 2008”, kata Togar berkomentar.

Diakui Togar, bahwa awal pada tahun 2008 lalu ketika pihaknya mengungkap segala kebobrokan kepemimpinan Syamsul Arifin, banyak warga Sumut yang menghujat dirinya (Togar Red) melalui komentar di internet. Saat itu, sejumlah Tokoh di Sumut terus mengelu-ngelukan dan memuji gaya kepemimpinan Syamsul Arifin yang mereka anggap humoris, bersahaja, dekat dan peduli dengan rakyat. Tapi seakan ada yang mereka lupakan, bahwa mewujudkan visi misi Rakyat tidak bodoh, Rakyat Tidak Sakit dan Rakyat Tidak Lapar itu tidak bisa dilakukan hanya dengan modal humor

“Saat itu ada yang mengatakan bahwa kami bukan muslim atau nasrani tapi yahudi karena mengungkap kebobrokan kepemimpinan Syamsul Arifin termasuk dugaan ijazah palsunya. Apa mau dikata, nasi telah jadi bubur dan Syamsul Arifin si tukang kombur telah ditetapkan pemerintah pusat menjadi gubernur dan inilah konsekwensi dari pilihan rakyat tersebut”beber Togar

Apa yang dikatakan Togar tersebut bukan tanpa alasan, sebab selama menjabat sebagai Bupati Langkat selama 9 tahun system kepimpinan Syamsul Arifin diduga sarat dengan praktek KKN dan saat ini sudah beberapa orang mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Pura dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi. Sementara puluhan kasus dugaan korupsi lainnya sudah menunggu, diantaranya bobolnya APBD Langkat tahun 2007 sebesar Rp. 102 milyar dan dugaan korupsi bantuan banjir bandang Bukit Lawang sebesar Rp.50 milyar.GM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: