KPK Minta Revisi Kontrak Penyewaan Lahan PTPN II


sumber : Pos Metro Medan

Senin, 3 Agustus 2009
JAKARTA-PERSOALAN seputar Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II dengan perusahaan asal Malaysia, terus mendapat tanggapan dari sejumlah instansi penting di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan segera dilakukan peninjauan ulang terhadap materi kontrak.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar mengatakan, peninjauan ulang materi kontrak mendesak dilakukan sebagai upaya mencegah jangan sampai nantinya terjadi kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup besar. Langkah ini perlu dilakukan, mumpung pihak swasta Malaysia belum mengeluarkan dana investasi untuk proyek tersebut.
Berita lainnya soal KSO ini : Pasca KSO 5 Kebun PTPN II ke Perusahaan LNK Malaysia, ribuan …,

“Kontrak masih memungkinkan untuk diperbaiki atau dikaji ulang. Harus diarahkan agar kontrak lebih menguntungkan negara ini, bukan malah lebih menguntungkan pihak asing. Addendum kan bukan berarti membatalkan kontrak,” ujar Haryono Umar kepada POSMETRO MEDAN di Jakarta , kemarin (2/8).

Seperti diketahui, PTPN II dan Kuala Lumpur Kepong Plantation Holding Bhd (Kepong Berhad) sepakat membentuk anak perusahaan bernama PT. Langkat Nusantara (PTLNK). Perusahaan patungan itu mulai berjalan efektif pada 1 Juli 2009. Dalam perusahaan baru tersebut, PTPN II memiliki saham sebesar 40 persen dan Kepong Berhad 60 persen.

Dijelaskan Haryono, kalau kontrak memang baru berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009, maka KPK belum bisa melakukan pengusutan kasus ini, karena belum terjadi kerugian negara. Kecuali, katanya, ada data yang membuktikan bahwa di balik penandatanganan kontrak itu ada pihak yang menerima dana untuk memuluskan terjadinya kontrak tersebut. “Kalau ada dana kick back misalnya, baru KPK bisa bergerak,” terangnya.

Mengapa saran KPK sebatas peninjauan ulang kontrak saja, bukan pembatalan kontrak? Haryono menjelaskan, kalau sebuah kontrak sudah ditandatangani, terutama dengan investor asing, maka pembatalan sepihak kontrak tersebut konsekuensinya cukup besar. Pihak yang membatalkan secara sepihak bisa dikenai tuduhan melakukan wanprestasi. “Kalau kontrak menyangkut investor asing, bisa dibawa ke Arbitrase Internasional. Bisa kena denda yang nilainya juga sangat besar,” terang Haryono.

Dia memberi contoh kasus proyek listrik swasta, yakni Karaha Bodas Company yang memperkarakan penangguhan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yang mereka garap di Garut, Jawa Barat. Karaha Bodas digarap oleh perusahaan Amerika, Jaya Geothermal, bersama mitra lokalnya, PT. Sumarah Daya Sakti. Pemerintah RI dituntut lantaran membatalkan kontrak dan diminta membayar kerugian akibat biaya yang telanjur dikeluarkan untuk melaksanakan proyek.

Karaha Bodas menggugat ke badan Arbitrase Internasional di Jenewa, Swiss. Pada Desember 2000, Arbitrase memvonis Pertamina membayar ganti rugi sebesar US$ 261 juta kepada Karaha Bodas. Ganti rugi ini terdiri dari kerugian investasi sebesar US$ 111 juta dan hilangnya keuntungan serta bunga sebesar US$ 150 juta.

Pertamina lantas menggugat putusan Arbitrase itu ke pengadilan banding di New Orleans, Amerika. Namun, pada April 2004, pengadilan banding ternyata menguatkan putusan Arbitrase. Dengan demikian, Pertamina harus membayar ganti rugi sebesar US$ 261 juta (Rp 2,3 triliun), yang berkembang menjadi sebesar US$ 294 juta (Rp 2,6 triliun) akibat bunga berbunga sebesar 4% setahun.

Haryono menjelaskan, kalau pemerintah membatalkan kontrak KSO PTPN II dengan swasta Malaysia itu, ada kemungkinan kasusnya dibawa ke Arbitrase Internasional dan pemerintah RI bakal kena denda, berupa pembayaran keuntungan yang bakal didapat swasta Malaysia itu selama 30 tahun. “Meski proyek belum dijalankan, tapi itulah resikonya, dimana kerugian kita malah berlipat-lipat. Makanya, sebaiknya ditinjau ulang saja,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, PTPN II dengan Kepong Berhad sepakat menggarap lahan sawit seluas 20 ribu hektar lebih di Kabupaten Langkat. KSO itu bernilai Rp 800 miliar. Artinya, Kepong Berhad hanya bermodalkan Rp480 miliar dari KSO tersebut. Dari data yang didapat, satu hektar kebun sawit berpotensi menghasilkan minimal 25 ton tandan buah sawit (TBS) dalam setahun. Bahkan, bisa mencapai 30 ton lebih.

Jika dihitung minimal, lahan itu hanya bisa dimanfaatkan seluas 18 ribu hektar saja, maka potensi penghasilan yang didapat setahun saja dalam bentuk TBS sebesar Rp 450 miliar. Nah, jika diolah lagi menjadi crude palm oil (CPO) dengan hasil minimal saja (rendemen) yaitu 20 persen dari TBS, maka potensi penghasilannya menjadi Rp 540 miliar setahun dengan asumsi harga CPO Rp 6.000 per kilogram.

Hitungan 20 persen juga angka minimal sebab perusahaan-perusahaan sawit di Malaysia bisa mengolah TBS dengan pendapatan 25 ton itu menjadi 30 persen CPO. Jika dipotong biaya produksi (gaji, operasional, pupuk, dll) dengan angka maksimal 40 persen dari penghasilan itu, maka keuntungan bersih setahun bisa mencapai Rp216 miliar.

Jika dilihat dari pembagian saham, maka keuntungan bersih Kepong Berhad setahun Rp129 miliar. Berarti dalam tempo kurang dari empat tahun, Kepong Berhad sudah bisa balik modal. Selanjutnya, dalam tempo 26 tahun ke depan (sisa waktu KSO) perusahaan asal Malaysia itu bisa meraup hampir Rp3,4 triliun. (sam)

Satu Tanggapan

  1. Excellent site, keep up the good work

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: