Usulan Anggaran PAPBD Pemprovsu Banyak Kejanggalan, Kepala Biro Umum Buang Badan


sumber : Pos Metro Medan

Jumat, 14 Agustus 2009
MEDAN-KEPALA Biro Umum Pemprovsu, Rajali enggan menjelaskan usulan dan terkesan buang badan tentang anggaran tahun ini, termasuk tambahan Rp 3.169.990.000 milyar di P-APBD untuk pengadaan perlengkapan rumah dinas Gubsu dan Wagubsu serta rumah dinas lainnya.

Apalagi penambahan ini tidak jelas diterangkan. Padahal di APBD sebelumnya hanya Rp 2.086.380.000 milyar. Oleh karena itu ada penambahan Rp 1.083.610.000 milyar. Fenomena ini terjadi saat wartawan melakukan konfirmasi di lantai I kantor Gubsu, kemarin (13/8).

Alasan tidak mau menjelaskan, tidak mengerti secara teknis proses pelaksanaan anggaran itu. Disamping itu menurutnya paling mengetahui semua penggunaan itu adalah stafnya.

Keengganan ini dicurigai ada yang disembunyikan Rajali, sehingga ia tidak bersedia menjelaskan anggaran di Biro Umum yang begitu banyak tertampung di PAPBD.

“Kalau masalah anggaran di dinas ini, saya kurang mengerti. Silahkan tanya saja pada staf saya,” ujarnya sambil berlalu.

Biro Umum membawahi ke-perluan Gubsu, baik di rumah dinas dan hal-hal yang sifatnya keperluan di kantor gubernur itu, plus keperluan PNS yang berkantor Gubsu. Disamping itu, Biro ini juga yang selalu sebagai panitia pengadaan tender proyek untuk pengadaan keperluan Gubsu termasuk soal rehap gedung rumah dinas, pengadaan makanan, pengadaan televisi, perawatan ternak dan lainnya.

Maka tidak heran, Biro Umum yang berkantor di lantai I kantor Gubsu ini, sering didatangi para rekanan yang melakukan tender proyek. Prosesnya juga tidak heran, sistem perkoncoan. Dan orang-orang pemenang tender adalah orang pejabat dan punya uang pelicin.

Sarat KKN

Hal serupa juga terjadi di Biro Perlengkapan dan Perawatan Aset (Kapwat) Pemprovsu. Kantor yang terletak di lantai IV ini, setiap hari didatangi orang-orang rekanan yang ingin mengikuti proses tender. Yang tidak enaknya di Biro Kapwat ini merebak isu, proses tender terindikasi KKN.

Misalkan para pemenang tender kebanyakan orang yang punya akses dan punya orang dalam. Kemudian yang juga mendapatkan proyek baik ia sistem tender dan sistem penunjukan langsung (PL) adalah orang-orang lama dan sudah dijatah-jatah. Sementara orang yang mendapat hanya sebagai sarat saja biar disebut pelaksanaanya transparan, padahal pelaksanaannya tidak.

Saat dikonfirmasi panitia tender Biro Kapwat Ismail, menepis tudigan itu. Menurutnya sistem tender di Dinasnya tidak ada permainan atau sarat KKN.

“Isu yang beredar di luaran itu tidak benar dan kami menjalankan sesuai dengan prosedur dan profesional,” tandasnya. (kali)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: