Besok, Syamsul Arifin, SE Diperiksa KPPU


sumber : sumut pos
Wednesday, 2 September 2009

MEDAN-Mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin SE meyakinkan pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pusat, agar pemeriksaan dirinya ditunda sehari, terkait kasus dugaan persekongkolan tender senilai Rp24 miliar di Kabupaten Langkat.

Sesuai jadwal, Syamsul Arifin seharusnya diperiksa hari ini, Rabu (2/9). Tapi karena beralasan sibuk, pemeriksaan Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diundur menjadi Kamis (3/9). Pengunduran jadwal ini dipastikan Kepala KPPU Perwakilan Medan Verry Iskandar ketika dikonfirmasi di Medan, Selasa (1/9).

“Pemeriksaannya dilakukan pada Kamis besok dan sudah dipastikan,” ujar Verry kemarin (1/9).

Verry menjelaskan, Syamsul Arifin akan mulai berhadapan dengan Tim Komisioner KPPU Pusat, mulai pukul 10.00 hingga selesai di Kantor KPPU Perwakilan Medan Jalan Ir H Juanda Medan.

Verry bilang, dalam pemeriksaan Syamsul pihaknya juga akan menghadirkan Bupati Langkat, Ngogesa Sitepu, mantan Wakil Bupati Langkat, Yunus Saragih, para kontraktor yang berhubungan dengan proyek yang sedang diselidiki. “Selain Syamsul juga ada enam orang yang akan diperiksa, untuk melengakapi keterangan yang kita butuhkan,” katanya.

Dikatakannya, pengiriman surat pemanggilan pertama yang tidak sampai ke tangan Syamsul Arifin, dianggap batal. Dan pengiriman surat yang kedua, dianggap menjadi yang pertama. Pengiriman itu dialamatkan ke Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro No 30 Medan dengan tujuan surat Syamsul Arifin SE. “Kita juga sudah menghubungi Dinas Kominfo (Eddy Syofian) dan dia mengatakan akan menghadiri pemeriksaan Syamsul,” kata Verry.

Kapasitas Eddy Syofian dalam pemeriksaan itu untuk membantu Gubsu menjelaskan ke publik, jika ada yang bertanya soal pemeriksaan Syamsul.
Dia menjelaskan, kasus dugaan persekongkolan tender proyek senilai Rp24 miliar itu, melanggar Pasal 22 UU No 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 22 berbunyi,” Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”

Sanksi pidana jika terbukti melanggar Pasal 22 UU No 5 tahun 1999, sangat berat. Ketentuan pasal 48 ayat (2) berbunyi,”Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp5 miliar dan setinggi-tingginya Rp25 miliar, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya lima bulan.”

Pada Bab VIII bagian ketiga pasal 49 yang mengatur sanksi, para pihak yang terbukti melanggar aturan bisa dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Dalam kasus tender proyek Bendungan Irigasi Sei Lepan Tahap I dan Jalan Lingkar Pangkalan Brandan, keduanya bernilai Rp24 miliar, KPPU menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, kesamaan harga penawaran, dokumen penawaran yang sama dan kesalahan ketik dalam perjanjian yang sama pula.

Dijelaskan Verry, ada dua indikasi kenapa pembangunan kedua mega proyek ini bermasalah. Di antaranya, secara horizontal, dalam hal ini dapat dilihat sesama pelaku usaha, seolah-olah ada persaingan usaha, akan tetapi semu. Kedua, secara vertikal. Dalam hubungan ini, lanjut Verry, diduga pengusaha dengan pejabat ketika itu yakni Bupati Langkat, Syamsul Arifin SE melakukan kerja sama dengan pengusaha pemenang tender.

Verry Iskandar tidak bersedia menjelaskan siapa pengusaha itu yang diduga bekerjasama dengan Syamsul Arifin. “Ini masih dugaan, masih kita dalami untuk mendapatkan kejelasannya,” katanya.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos, Jalan Lingkar Pangkalan Brandan senilai Rp14 miliar, tendernya dimenangkan pengusaha berinisial A alias O, yang notabene adalah adik kandung pejabat tinggi di Langkat ketika itu.
“Inilah yang membuat KPPU memintai keterangan dia (Syamsul Arifin) sebagai saksi. Dan bila ditemukan nantinya keterangan, maka kita akan memperoleh data lebih lengkap. Apakah terlibat atau tidak dalam dugaan persekongkolan tender yang bermasalah itu,” terangnya.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Bidang Pemerintahan dan Hukum, Syamsul Hilal mengatakan, Gubsu harus datang dan menjelaskan serta menjawab dengan baik segala pertanyaan yang dilontarkan Tim Komisioner KPPU Pusat. “Kalau dia tidak datang maka akan berurusan dengan DPRD Sumut, dan kasus itu akan menjadi bola liar selanjutnya di pansus,” tandasnya.(mag-2):

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: