Dugaan Korupsi APBD langkat Rp102 M


sumber : sumut pos

1 September 2009

MEDAN-Kemarin, Senin (31/8), Kantor Bupati Langkat benar-benar sepi. Hampir semua pejabat eselon dan kepala bagian ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dimintai keterangan dalam penyelidikan dugaan korupsi APBD Langkat tahun 2000-2007 senilai Rp102 miliar.

Sumber wartawan koran ini, Senin (31/8) menyebutkan, pemeriksaan pejabat itu tidak serentak, tapi secara bertahap.

Dari 15 pejabat yang dipanggil, sudah ada yang menjalani pemeriksaan, sedang dalam pemeriksaan dan akan menjalani pemeriksaan. Sayang sumber tersebut tidak bersedia menyebutkan nama-nama pejabat Kabupaten Langkat yang diperiksa KPK tersebut.

Humas KPK Johan Budi kepada wartawan koran ini, berkali-kali mengakui KPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Kabupaten Langkat. Namun, Johan menolak memberikan informasi detail. Dia beralasan, kasusnya masih dalam tahap penyelidikan. “Iya, memang sedang ada penyelidikan kasus Langkat soal dugaan korupsi APBD,” katanya
Saat ditanya APBD tahun berapa? Johan tidak menjawabnya. “Yang pasti soal APBD,” tegasnya.

Sekali lagi, Johan mengaku tidak bisa memberikan informasi detail, karena kasusnya baru dalam tahap penyelidikan. Tapi, kepada wartawan koran ini, dia berkali-kali membenarkan pemeriksaan 15 pejabat Langkat tersebut.
Apakah di antara belasan pejabat Langkat yang diperiksa itu ada nama Amir Hamzah (Kabag Pemerintahan), Sulistianto (Plt Dinas P dan P), Herdianul (Kadis PU), Taufik (Kabag Keuangan)? Johan mengaku tidak tahu. Tapi dia mengaku pemeriksaan akan terus berlangsung, untuk proses selanjutnya.
Johan meminta publik memahami kerja-kerja KPK dan berbagai tahapan pengusutan yang harus dilalui. “Yang harus dipahami masyarakat dalam kasus ini, bukan lambat atau cepatnya pengusutan. KPK akan bekerja sesuai prosedur. Kasus ini (Langkat, Red) ditangani setelah ada pengaduan dari masyarakat, lalu ditelaah, setelah dinyatakan oke, baru naik ke tingkat penyelidikan dan tahapan selanjutnya,” tandasnya.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos dari BPK, terdapat saldo kas sebesar Rp102 miliar lebih pada tahun anggaran 2007 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Dalam audit itu, diketahui Pemkab Langkat diketahui belum memberlakukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai alat pembayaran, melainkan masih menggunakan instrumen cek dan bilyet giro. Cek dan bilyet giro yang digunakan untuk mengeluarkan dana dari Rekening Kas Daerah ditandatangani oleh Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) dan Bupati Langkat.
Saat itu, Bupati Langkat adalah Syamsul Arifin yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumut. Sampai pemeriksaan berakhir, Pemkab Langkat belum juga bisa memperlihatkan bukti SP2D.

Sumber wartawan koran ini, muara pemeriksaan KPK adalah Syamsul Arifin dan Bendahara Umum Daerah karena keduanya yang paling bertanggungjawab di Pemkab Langkat saat itu.

Sementara itu, pasca-pemberitaan tentang beberapa kasus yang dihadapi Gubsu Syamsul Arifin, penjagaan di rumah dinas Gubsu Jalan Sudirman semakin ketat. Petugas Satpol PP melakukan pagar betis, tak satupun wartawan yang boleh melewati penjagaan mereka.

Wartawan koran ini kemarin juga mengalaminya. Padahal yang akan ditemui wartawan koran ini bukan Syamsul, tapi Bupati Langkat Ngogesa Sitepu yang saat itu sedang menggelar pertemuan dengan Gubsu di rumah dinas. Banyak hal seharusnya ditanyakan kepada Ngogesa Sitepu terkait pemeriksaan belasan anak buahnya oleh KPK.

“Tidak boleh ada yang masuk ke rumah dinas ini, dari manapun asal medianya dan dimanapun dia bertugas,” kata petugas Satpol PP bermarga Sihombing dengan nada tinggi.

Berbagai cara dan rayuan tidak meluruhkan Satpol PP itu mengizinkan Sumut Pos masuk ke komplek Gubernuran. “Pokoknya tidak ada yang boleh masuk!,” bentaknya. “Tidak ada itu, kamu tidak boleh masuk ke sini,” bentaknya lagi.

Kepada wartawan koran ini, petugas Satpol PP itu mengatakan, Syamsul sedang bertemu dengan teman-teman dekatnya, jadi tidak bisa diganggu. “Keluar kamu, tidak ada yang kamu tanya di sini,” tandasnya.

Kantor Pemkab Langkat Senyap
Kantor Pemkab Langkat, Senin (31/8), senyap. Kantor yang biasanya ramai, kemarin seperti tak ada aktivitas. Maklum, sebagian besar dari 15 pejabat Pemkab Langkat yang diperiksa KPK, berkantor di gedung ini. Pantauan wartawan koran ini, kemarin, nyaris tak ada pejabat teras yang terlihat. Di lantai dasar, tempat ruangan Kabag Umum, Kabag Tata Pemerintahan, Kabag Humas, Kabag Kesos, Kabag Keuangan dan beberapa bagian strategis di jajaran Pemkab Langkat, tampak lengang dari kesibukan sehari-hari.

Dari sejumlah kabag yang disebutkan tadi, yang tampak hanya Kabag Kesos Sujarno yang terlihat hilir mudik dari ujung barat ke ujung timur selasar, seperti tanpa tujuan. Ketika disapa wartawan koran ini, pejabat yang mengurusi dana bantuan sosial di Pemkab Langkat ini, tak mau berbicara. Begitu wartawan koran ini menyambanginya, sembari mengulurkan tangan Sujarno pun berlalu dan menghindar.

Sementara di lantai dua, tempat ruangan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Wakil Bupati Langkat Budiono, Sekdakab Langkat Surya Djahisa dan beberapa ruang kepala bagian seperti Kabag Hukum dan ruangan Asisten dan Staf Ahli, juga tampak lengang.

Sedikit kesibukan ada ruang Wakil Bupati Langkat Budiono. Di ruang tersebut terdapat beberapa kepala dinas seperti Dinas Perhubungan Syahmadi, Dinas Pertambangan dan Energi Iskandarsyah yang mengadakan rapat tertutup untuk membahas galian C di Kecamatan Batang Serangan.

Informasi yang dihimpun wartawan koran ini, sebagian pejabat sedang berada di Jakarta, memenuhi panggilan KPK. Sebagian lainnya mengikuti Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, menghadiri pertemuan dengan Gubsu Syamsul Arifin di rumah dinas Gubsu Jalan Sudirman. “Ada yang ke Jakarta dan sebagian lagi ikut Bupati ke Medan menemui Gubernur,” bilang seorang pegawai.

Menanggapi temuan BPK RI dan pemanggilan belasan pejabat teras Langkat oleh KPK RI, Ketua Fraksi PKS DPRD Langkat Khairul ketika ditemui mengatakan, dirinya baru mengetahui berita pemanggilan itu dari media massa. “Saya baru tahu, itu pun karena baca koran,” bilangnya.

Dikatakannya, untuk kasus ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK, dan dia mendukung sepenuhnya kinerja KPK demi kebaikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Langkat. “Kita serahkan saja sepenuhnya kepada KPK, karena mereka sudah memiliki data dari BPK selaku tim audit yang resmi dari pemerintah,” bilangnya mendukung.

Uang Tunggakan Listrik Dilarikan
Mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Langkat Amril SSos membenarkan informasi, bahwa uang kas daerah senilai Rp5,6 miliar dibawa kabur mantan bendahara Bagian Umum Pemkab Langkat berinisial ES.

Ketika dikonfirmasi, Amril mengatakan uang itu berasal dari Bendahara Sekretariat Daerah berinisial YS, karena YS-lah bendahara tertinggi saat itu di Pemkab Langkat. YS memberi Rp5,6 miliar kepada ES untuk membayar tunggakan rekening listrik Pemkab Langkat ke PT PLN.

Ternyata, uang Rp5,6 miliar itu tak disetorkan ES hingga PT PLN mengeluarkan surat penagihan tunggakan listrik ke Pemkab Langkat. Amril langsung memanggil ES untuk menjelaskan duduk persoalan tunggakan listrik yang belum dibayarkan tadi. “Saat itu, saya tanya ke YS, uang untuk pembayaran listrik udah dicairkan apa belum? YS bilang sudah diberikan kepada ES, makanya saya cari dan panggil dia (ES,red),” aku Amril.
Begitu ketemu ES, sambung Amril, ia mengaku dana itu sudah dihabiskan sebagian untuk mengurusi keperluan pribadinya. “Saya bilang, dana itu mau dibayarkan ke PLN, jadi kembalikan sisanya dan bayar kekurangannya,” sambung Amril sembari mengaku dana tersebut sudah dilunasi oleh ES.
Ketika wartawan koran ini mencoba menemui ES di kantor Bupati Langkat, ternyata ES sudah dimutasi ke Kantor Camat Secanggang. Ketika ditemui di kantor Camat Secanggang, ES tak lagi bekerja di kantor tersebut. “Dia tidak bertugas di sini, coba cek di Kantor Kelurahan Hinai, Secanggang, kalau tidak salah dia ditempatkan di sana,” kata Camat Secanggang, Nilawati.

Diketahui, kalau YS dan petinggi PLN Cabang Stabat, YA, juga turut dipanggil KPK terkait adanya temuan BPK bersama belasan pejabat teras Pemkab Langkat lainnya. Diduga, pemeriksaan YA terkait klarifikasi adanya tunggakan dari Pemkab Langkat.

Selain itu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Keuangan dan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah juga tidak bisa mempertanggungjawabkan dana tahun anggaran 2007 senilai Rp5.636.723.488.

Diantaranya, dana rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah senilai Rp700.000.000, penyedia Jasa Administrasi Keuangan senilai Rp1.311.600.000 dan sebagainya.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 12 September 2008, Tim BPK-RI tidak memperoleh bukti pertanggungjawaban dana tersebut dan tidak dapat bertemu dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum (Sdr ES) sehingga tidak dapat mengetahui penyebab terjadinya pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Menurut penjelasan dari Kepala BKD Langkat (Kepala Bagian Umum Setdakab Tahun 2007) yang merupakan atasan langsung yang bersangkutan pada Tahun 2007 diketahui bahwa sejak akhir bulan Desember 2007, ES tidak pernah masuk kantor dan tidak diketahui keberadaannya.(sam/mag-2/ndi/dmp)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: